Penulis: Admin

SURABAYA – Cakrawalajatim.news

Aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim menunjukkan ketegasan dalam memberantas kejahatan kemanusiaan.

Sebuah jaringan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil diungkap.

Kapolrestabes Surabaya,Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan dalam pengungkapan kasus ini, Tujuh korban perempuan dari berbagai daerah di Jawa Timur diselamatkan dari upaya pengiriman ilegal ke Malaysia.

Polisi menetapkan Tiga orang sebagai tersangka yang berperan sebagai perekrut dan penyalur.

Kisah pengungkapan ini dimulai ketika seorang korban berinisial YK (22), asal Cirebon, memberanikan diri melapor melalui siaran pengaduan di Radio Suara Surabaya.

“Polisi menindaklanjuti laporan tersebut dengan sigap dan mendatangi lokasi di Kedung Anyar II No. 35, Surabaya,” tutur Kombespol Lutfi, Jumat(6/6).

Kombespol Lutfi mengungkapkan dari lokasi tersebut, petugas menemukan YK dan seorang korban lainnya, NS (47) asal Nganjuk.

Kedua korban langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut.

“Dari keterangan awal, terungkap bahwa dua korban tersebut sebelumnya direkrut oleh tersangka perempuan berinisial PN (50) dan ditampung oleh tersangka SL (53),” tandas Kapolrestabes Surabaya.

Dari hasil pengembangan ungkap Kombespol Lutfi, petugas berhasil mengungkap lima korban tambahan: NP (31, Lumajang), RS (34, Sumenep), EH (39, Jember), VW (45, Ambon), dan DF (23, Surabaya).

Kelima korban ditemukan di sebuah hotel di wilayah Sidoarjo.

Di lokasi itu pula, Polisi mengamankan tersangka ketiga, seorang laki-laki berinisial ER (41) yang diketahui akan memberangkatkan para korban ke Malaysia.

ER diduga sebagai penyalur terakhir dari jaringan ini, setelah sebelumnya para korban direkrut oleh PN dan SL.

Dari hasil pemeriksaan sementara, motif dari para pelaku adalah untuk mencari keuntungan finansial dengan merekrut dan menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, tanpa dokumen dan prosedur resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Barang bukti yang diamankan berupa lima unit ponsel, sembilan paspor, enam formulir pendaftaran medical check-up, delapan hasil rekam medis, serta dua lembar tangkapan layar pengaduan dari Radio Suara Surabaya.

Ketiga pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, terutama:

Pasal 2 yang menyebutkan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp600 juta bagi pelaku TPPO.

Pasal 10 dan 11 yang mengatur hukuman setara bagi pihak yang membantu atau merencanakan perdagangan orang.

Selain itu, mereka juga diduga melanggar UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya:

Pasal 81 dan 83, yang memberikan ancaman pidana hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan PMI secara ilegal.

Kombespol Lutfi menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi jaringan perdagangan orang di Surabaya, terlebih yang mempermainkan nasib masyarakat kecil demi keuntungan sepihak.

Sementara itu, ketujuh korban dalam kondisi selamat dan tengah mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum.

Jika Anda atau orang di sekitar Anda memiliki informasi atau mencurigai aktivitas serupa, segera laporkan kepada aparat kepolisian terdekat.

Satu laporan Anda bisa menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang.

Surabaya – Cakrawalajatim.news

Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Semampir, Junaidi Hermawan yang akrab disapa Wawan, menyampaikan komitmennya untuk terus membangun sinergi positif bersama TNI dan Polri, khususnya dengan jajaran Polsek Semampir.

Dalam pernyataannya, Wawan menegaskan bahwa Pemuda Pancasila PAC Semampir siap berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.

Di tengah upaya membangun sinergi tersebut, Wawan juga memberikan klarifikasi terkait isu yang tengah beredar di masyarakat. Isu tersebut menyebutkan bahwa akan ada aksi sekelompok orang yang mengatasnamakan Pemuda Pancasila untuk menyeruduk wilayah Ampel dengan tujuan menguasai gedung kursus bahasa Arab pada hari Sabtu atau Minggu mendatang.

“Informasi tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Kami dari PAC Semampir tidak pernah merencanakan hal demikian, dan kami mengecam keras penyebaran informasi yang bisa memecah belah masyarakat,” tegas Wawan.

Ia juga menyerukan kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila, terutama yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya, untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas wilayah.

PAC Pemuda Pancasila Semampir mengimbau semua pihak untuk tidak mudah percaya terhadap isu-isu yang belum jelas kebenarannya, serta meminta masyarakat agar mengonfirmasi langsung kepada pihak berwenang atau pengurus resmi organisasi bila ada informasi yang meresahkan.

“Kami berdiri di garda terdepan untuk menjaga persatuan, bukan sebaliknya,” pungkas Wawan.

SURABAYA – Cakrawalajatim.news

Pernyataan kontroversial Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam video yang viral saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap juru parkir liar di sebuah toko modern, menuai kecaman keras dari Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh. Hosen.

Dalam video tersebut, Eri dengan lantang menyebut praktik jukir liar sebagai bentuk “premanisme”, pernyataan yang dinilai Hosen tidak hanya tendensius, tetapi juga berpotensi menyudutkan kelompok etnis tertentu, khususnya warga Madura.

“Pak Eri harus tahu, apa yang dia sampaikan sangat menyakitkan bagi kami warga Madura. Menyamaratakan dan melabeli jukir liar sebagai preman, seolah-olah semua pelaku berasal dari satu etnis, itu jelas tidak bijak,” ujar Hosen geram, ” Sabtu (07/06/2025).

Hosen menilai bahwa Eri Cahyadi telah melupakan jasa dan dukungan besar masyarakat Madura dalam perjalanan politiknya, termasuk saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota.

“Dulu waktu butuh suara, masyarakat Madura dia rangkul. Tapi sekarang setelah duduk di kursi kekuasaan, malah seperti ‘kacang lupa kulitnya’. Ini bukan sikap seorang pemimpin yang pantas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua KAKI Jatim ini meminta Eri Cahyadi berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata di depan publik, terlebih dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah yang seharusnya menjadi pemersatu, bukan malah memperuncing stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu.

“Jangan hanya karena ingin menertibkan jukir liar, lalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengarah pada kriminalisasi etnis. Kami tidak terima jika suku Madura dikaitkan dengan premanisme secara sepihak,” imbuh Hosen.

Ia pun meminta Wali Kota Surabaya segera mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Madura atas ucapannya yang telah menimbulkan keresahan.

“Kalau beliau tidak segera meluruskan, jangan salahkan jika masyarakat Madura menarik kembali dukungannya secara total. Karena harga diri dan martabat tidak bisa dibeli dengan pencitraan,” pungkasnya.

(TIM)