Dugaan Praktik 303 di Trenggalek Diawasi Polda Jatim, Aktivis Minta Penjelasan Terbuka

Trenggalek, Cakrawaljatim.news — Aktivis KPK Nusantara, Suhaili, meminta aparat penegak hukum di Kabupaten Trenggalek bersikap terbuka dan cepat dalam menangani dugaan praktik tangkap–lepas perjudian online (303) yang disebut terjadi di Desa Ngares RT 09/RT 13, Kecamatan Trenggalek. Ia menegaskan, penanganan yang berlarut-larut berisiko menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Suhaili mengingatkan agar kasus tersebut tidak berkembang menjadi polemik besar seperti peristiwa yang sebelumnya mencuat di Polres Tuban. Dalam kasus serupa, menurutnya, tindakan oknum di lapangan justru berujung menjadi beban serius bagi pimpinan akibat minimnya penjelasan dan keterbukaan kepada publik.

“Sering kali persoalan berawal dari anggota di bawah, tetapi karena pimpinan terlambat merespons, yang disorot dan disalahkan justru institusinya,” ujar Suhaili, Selasa (21/1).

Ia menilai, sikap diam atau menunggu situasi mereda bukan solusi. Ketika informasi resmi tidak segera disampaikan, ruang spekulasi publik semakin terbuka dan memunculkan dugaan adanya pembiaran atau perlindungan terhadap anggota yang diduga bermasalah.

“Transparansi itu kunci. Kalau ada pelanggaran, sampaikan apa adanya. Kalau tidak terbukti, luruskan sejak awal. Jangan biarkan opini liar berkembang,” tegasnya.

Saat ini, dugaan kasus tangkap–lepas judi online di Trenggalek diketahui telah berada dalam pengawasan Polda Jawa Timur melalui mekanisme supervisi. Meski demikian, hingga kini hasil pemeriksaan internal oleh Paminal Polres Trenggalek belum diumumkan secara terbuka.

Menurut Suhaili, kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan publik dan menyeret pimpinan Polres Trenggalek ke dalam pusaran kritik, meskipun belum tentu memiliki keterlibatan langsung.

Ia menambahkan, berbagai kasus viral sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi institusi kepolisian. Ketegasan dan keterbukaan sejak awal dinilai jauh lebih efektif dalam menjaga kepercayaan publik dibandingkan sikap menunda atau menutup-nutupi.

“Pola lama sudah terlalu sering: diam, berharap isu hilang dengan sendirinya. Nyatanya, justru makin membesar dan merugikan institusi,” pungkasnya.

Publik kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum, apakah Trenggalek akan tampil sebagai contoh penanganan kasus yang profesional dan transparan, atau kembali mengulang jejak kasus-kasus sebelumnya yang berujung pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Dilansir dari Media Informasi-Realita.net

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Polres Trenggalek Tak Merespons Konfirmasi, Dugaan Praktik Tak Transparan Judi Online Mencuat

Trenggalek, Cakrawalajatim.news — Dugaan praktik tidak transparan dalam penanganan perkara judi online kembali mencuat di wilayah Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Empat orang terduga pelaku judi online (303) yang sempat diamankan justru dilaporkan kembali ke rumah masing-masing dalam waktu singkat, memunculkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan aparat.

Hingga Minggu (19/01), pihak Polres Trenggalek belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Baik Kasatreskrim maupun Kapolres Trenggalek terpantau tidak merespons upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi cakrawalajatim.news, meskipun nomor kontak yang bersangkutan diketahui aktif.

Sikap diam aparat penegak hukum ini dinilai semakin menambah tanda tanya, terlebih kasus yang dimaksud menyangkut komitmen serius Polri dalam pemberantasan judi online yang selama ini digaungkan secara nasional.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang berinisial K, Y, R, dan KP diamankan pada Januari 2026 atas dugaan keterlibatan judi online. Namun, keempatnya dipulangkan sebelum genap 1×24 jam tanpa kejelasan status hukum, penahanan, maupun penetapan tersangka. Bahkan, disebutkan adanya nominal uang yang nilainya tergolong fantastis dalam peristiwa tersebut.

Fakta di lapangan semakin menguat setelah tim redaksi berhasil memperoleh keterangan dari warga setempat. Seorang warga Kecamatan Trenggalek berinisial Parto (nama samaran) membenarkan bahwa penangkapan tersebut memang terjadi dan melibatkan warga di desanya.

“Iya Mas, memang sempat diamankan malam hari sekitar jam sembilan. Yang membawa ke Polres itu Pak Sugik, tapi tidak sampai sehari sudah pulang,” ungkap Parto melalui sambungan telepon.

Menurut keterangan tersebut, penangkapan dilakukan di beberapa titik lokasi berbeda namun masih berada dalam satu wilayah desa. Proses penanganan yang berlangsung singkat dan tanpa penjelasan terbuka dinilai janggal serta berpotensi mencederai prinsip akuntabilitas dan transparansi hukum.

Redaksi menilai, apabila benar terdapat pelanggaran prosedur atau indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat, maka perlu adanya langkah tegas dari pimpinan kepolisian di tingkat yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, redaksi mendesak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. untuk turun tangan secara langsung dan memastikan adanya pemeriksaan menyeluruh. Apabila dugaan tersebut terbukti, sanksi tegas dan terukur harus dijatuhkan tanpa pandang bulu, baik melalui mekanisme etik maupun pidana.

Langkah tegas tersebut dinilai krusial demi menjaga integritas institusi Polri, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa pemberantasan judi online tidak berhenti pada slogan semata.

Ancaman pelaporan ke Propam Polri disebut sebagai langkah sah dan konstitusional dalam rangka kontrol publik. Pengawasan masyarakat diperlukan agar hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Kasus dugaan tangkap–lepas ini menjadi ujian serius bagi komitmen kepolisian dalam memberantas judi online. Publik berharap aparat penegak hukum bersikap terbuka, profesional, dan berani membersihkan institusinya dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan.

Dilangsir dari Media Informasi-Realita.net

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Polemik Dugaan Tangkap–Lepas Judi Online 303 di Trenggalek, Paminal Polres Turun Tangan

Trenggalek, Cakrawalajatim.news — Polemik dugaan pelepasan empat terduga pemain judi online (303) di Kabupaten Trenggalek akhirnya mendapat tanggapan resmi dari jajaran Polres Trenggalek. Kepolisian menyatakan perkara tersebut kini berada dalam proses penelusuran internal, menyusul sorotan publik yang kian meluas.

Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menegaskan bahwa Bidang Pengamanan Internal (Paminal) Polres Trenggalek telah ditugaskan untuk melakukan pendalaman terhadap penanganan kasus dimaksud.

“Sedang dilakukan pendalaman oleh Paminal. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau ketentuan hukum oleh anggota, tentu akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kapolres dalam keterangannya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Trenggalek AKP Eko Widoeko membenarkan bahwa pihaknya memang sempat mengamankan empat orang yang diduga terlibat judi online 303. Namun, ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan awal tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum.

“Benar, empat orang sempat kami amankan dan dibawa ke Polres. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan barang bukti sehingga yang bersangkutan dipulangkan,” jelasnya melalui sambungan telepon.

Keterangan tersebut justru memunculkan reaksi keras dari kalangan aktivis. Suhaili, aktivis KPK Nusantara, mempertanyakan dasar hukum penindakan yang dilakukan aparat, khususnya terkait prosedur administrasi penangkapan.

“Kalau memang tidak ada alat bukti, pertanyaannya atas dasar apa mereka diamankan? Apalagi ketika rekan media menanyakan surat penangkapan dan tidak bisa dijelaskan. Ini patut dicurigai,” tegas Suhaili.

Di sisi lain, beredar rekaman suara di kalangan jurnalis dan aktivis yang mengungkap bahwa keempat terduga sempat dibawa ke Polres Trenggalek, menjalani pemeriksaan singkat, lalu dipulangkan dalam waktu kurang dari 1×24 jam. Informasi dalam rekaman tersebut sejalan dengan keterangan resmi pihak kepolisian terkait pemulangan terduga karena minimnya barang bukti.

Namun demikian, keberadaan rekaman suara itu justru memperkuat keyakinan publik bahwa peristiwa penangkapan tersebut benar-benar terjadi dan bukan sekadar isu liar. Aktivis menilai hal ini perlu ditindaklanjuti secara serius dan terbuka.

Sebagai bentuk tekanan dan pengawasan publik, KPK Nusantara menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa serta mengirimkan surat pengaduan resmi ke Polda Jawa Timur. Mereka meminta agar Polda Jatim turun tangan, baik dengan mengambil alih penanganan perkara maupun melakukan supervisi terhadap Polres Trenggalek.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada pemeriksaan internal. Pengawasan eksternal sangat penting agar penanganan kasus berjalan objektif dan transparan,” ujar Suhaili.

Sebagaimana diketahui, empat orang berinisial K, Y, R, dan KP diamankan pada Januari 2026 atas dugaan keterlibatan judi online (303), namun dipulangkan sebelum 1×24 jam sejak penangkapan.

Redaksi menilai langkah pendalaman oleh Paminal merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri. Namun, keterbukaan hasil pemeriksaan dan ketegasan dalam menindak apabila ditemukan pelanggaran menjadi faktor krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Kini, masyarakat menanti hasil pendalaman tersebut sebagai tolok ukur keseriusan penegakan hukum di Trenggalek—apakah mampu menjawab keraguan publik, atau justru memperpanjang stigma praktik tangkap–lepas dalam penanganan kasus judi online.

Dilangsir dari Media Informasi-Realita.net

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.