SURABAYA, DelikJatim.com β Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Kali ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar serta memenuhi hak-hak para pengakses layanan.
Peninjauan tersebut dilakukan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, bersama jajaran pada Rabu (21/10). Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, dan Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, beserta jajaran pejabat struktural.
Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman melakukan pemantauan terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik, mulai dari alur pendaftaran kunjungan, ruang tunggu pengunjung, hingga aspek pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di dalam rutan.
Pemeriksaan juga mencakup kepastian waktu pelayanan, transparansi informasi, serta ketersediaan sarana pengaduan bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan publik berlangsung secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan eksternal tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat yang mengakses layanan kunjungan diharapkan memperoleh pelayanan sesuai ketentuan tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang tidak semestinya.
Sinergi antara Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, dan Rutan Kelas I Surabaya juga mencerminkan pentingnya pengawasan dalam mencegah potensi maladministrasi serta menjaga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Melalui peninjauan ini, Rutan Kelas I Surabaya diharapkan terus memperkuat standar pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat maupun warga binaan.
