Cakrawala Jatim News

Korban Kecewa, Penanganan Perkara Penyalahgunaan Data Di Jatanras Polrestabes Surabaya Terkesan Sangat Lamban

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi di Polrestabes Surabaya dikeluhkan mangkrak. Padahal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sudah terbit sejak Agustus lalu.

Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor *LP/B/ 1620 / VIII / 2026 / SPKT / Polrestabes Surabaya / Polda Jatim*, tanggal 06 Agustus 2026. Pelapor Abdullah Qomar A,Z warga Surabaya, melaporkan dugaan pelanggaran *Pasal 65 Ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.*

Dalam Tanda Bukti Lapor disebutkan, peristiwa terjadi pada 29 Mei 2026 di Warkop kawasan Wiyung, Surabaya.

Pada tanggal *24 Agustus 2026*, Satreskrim Polrestabes Surabaya menerbitkan surat perkembangan dengan Nomor *B/ 4242 / VIII /RES.1.24/2026 / Satreskrim (SP2HP)

Dalam surat yang ditandatangani Waka Selaku Penyidik Kompol Amantha Wijaya Kusuma itu disebutkan, perkara ditangani *Unit I Jatanras* dan telah ditunjuk penyelidik bernama *Bripda Ndaru Nanggala Putra* untuk menangani perkara tersebut. Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/ 3107 / VIII / 2026 juga telah diterbitkan.

Singkat cerita Korban bernama Qomar menjelaskan kepada awak media, bahwa pada hari jumat tanggal 25 September setelah (SP2HP) dibterbitkan pelapor menerima pesan WA oleh salah satu penyidik atas nama Novian P untuk datang ke Polrestabes Surabaya terkait penambahan keterangan.

“Benar saya datang dan menghadap salah satu penyidik pengganti atas nama bapak Hery Karna penyidik atas nama bapak Novian P ada tugas lapangan sehingga penyidikan digantikan,sekitar dua jam saya memberikan keterangan tambahan,” ucapnya.

Lanjut,namun setelah itu tidak ada kabar lagi, pada tanggal 2 oktober Qomar pelapor mencoba untuk menghubungi lagi salah satu penyidik atas nama Novian P dan mempertanyakan perkembangan kasusnya melalui pesan WA “terlapor sudah kami panggil dua kali namun tidak datang dan kami masih kordinasi dengan OJK mas” balas singkat penyidik

berselang berapa Minggu kemudian tepatnya tanggal 17 Oktober Qomar mengirim pesan lagi terhadap penyidik dan mempertanyakan perkembangan kasusnya namun tidak ada balasan hingga saat ini dan seakan di abaikan.

Tentunya korban merasa hampir dua bulan setelah penambahan keterangan, tidak ada lanjutan lagi, tidak ada panggilan, tidak ada kejelasan. Penyidik yang ditunjuk juga sulit dihubungi.

“Saya berharap Kapolrestabes Surabaya beserta Kasat Reskrim memberikan atensi terhadap kinerja anggotanya. Pasalnya, UU PDP merupakan undang-undang prioritas yang seharusnya menjadi atensi khusus kepolisian,” ujarnya.

Fauzi ketua GAPRAK JATIM yang mendampingi korban menilai, mangkraknya laporan setelah SP2HP adalah bentuk pengabaian terhadap pelapor.

“Kami meminta kepolisian Polrestabes Surabaya bisa memberikan atensi agar korban mendapatkan keadilan, kasus ini penting agar tidak ada penyalahgunaan data kembali yang merugikan korban dan memulihkan nama baiknya di perbankan”. Tandasnya

GAPRAK bersama aliansi media Utara Dan Selatan mendesak agar PROPAM POLDA JATIM turun tangan melakukan evaluasi.

Hingga berita ini di tulis,pihak Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi.

Penggalian Jalan Raya Dlanggu Tuai Sorotan, Polres Mojokerto Diminta Usut Jika Ada Pelanggaran

MOJOKERTO, Cakrawalajatim.news – Aktivitas pekerjaan penggalian jalan pada malam hari di Jalan Raya Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, menjadi sorotan. Dokumentasi yang diterima redaksi memperlihatkan sebuah truk berada di lokasi dengan sejumlah pekerja melakukan aktivitas di area jalan yang terbongkar dan dipenuhi material batu serta tanah.

Berdasarkan keterangan waktu dan lokasi yang tercantum dalam foto, aktivitas tersebut berlangsung pada Sabtu dini hari, 24 Oktober 2026, sekitar pukul 01.15 WIB, di Jalan Raya Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Kondisi jalan yang terbongkar pada malam hari tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai jenis pekerjaan yang sedang dilakukan, pihak pelaksana, perizinan, serta standar pengamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Polres Mojokerto Diminta Turun Tangan

Masyarakat meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Mojokerto, tidak mengabaikan persoalan tersebut. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam aktivitas penggalian itu, aparat diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelusuran perlu dilakukan untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab, apa tujuan penggalian, apakah pekerjaan tersebut memiliki izin dari instansi berwenang, serta apakah material dan fasilitas yang berada di lokasi berkaitan dengan pekerjaan yang sah.

Jika aktivitas tersebut berkaitan dengan jaringan utilitas atau infrastruktur milik pihak tertentu, aparat juga perlu memastikan adanya kewenangan, persetujuan pemilik aset, serta dokumen pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai muncul kesan bahwa aktivitas di ruang publik dapat dilakukan tanpa pengawasan. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan pembiaran maupun dugaan semata.

Transparansi dan Keselamatan Publik Harus Diutamakan

Selain aspek hukum, kondisi jalan yang terbongkar juga perlu menjadi perhatian serius. Pengamanan lokasi, pemasangan rambu peringatan, penerangan yang memadai, dan pemulihan kondisi jalan merupakan hal penting untuk mencegah kecelakaan serta melindungi masyarakat.

Polres Mojokerto diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait guna memastikan legalitas pekerjaan tersebut sekaligus menentukan langkah yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran.

Redaksi juga mendorong pihak pelaksana pekerjaan dan instansi berwenang memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar tidak berkembang spekulasi mengenai aktivitas tersebut.

Uji Ketegasan Aparat Penegak Hukum

Publik kini menantikan langkah konkret aparat dalam menindaklanjuti informasi tersebut. Pemeriksaan di lapangan, klarifikasi terhadap pihak yang melakukan pekerjaan, serta pengecekan dokumen perizinan menjadi langkah awal yang perlu dilakukan.

Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Namun, apabila pekerjaan tersebut sah dan memiliki dasar perizinan yang sesuai, penjelasan resmi juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan terverifikasi mengenai identitas pelaksana pekerjaan maupun hasil pemeriksaan aparat terkait aktivitas tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polres Mojokerto, pemerintah daerah, serta pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan di lokasi.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti pada dokumentasi semata, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Subuh Keliling: Kapolres Tanjung Perak Ajak Warga Jaga Keamanan Lingkungan

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dibangun melalui komunikasi langsung serta kepedulian terhadap kondisi lingkungan. Semangat itu terlihat dalam kegiatan Subuh Keliling Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Irwan Kurniawan AZ. di Masjid Nurul Fatah, Jalan Demak No. 319, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 03.45 hingga itu diawali dengan salat Subuh berjemaah. Kapolres hadir bersama Kapolsek Krembangan Kompol Sofyan Efendi, Kasat Binmas AKP Mohammad Zainuddin, personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Polsek Krembangan, pengurus MWCNU Krembangan, tokoh masyarakat, serta jemaah Masjid Nurul Fatah.

Usai salat berjemaah, Kapolres menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia memperkenalkan diri sekaligus mengucapkan terima kasih atas sambutan dari pengurus masjid dan para jemaah.

Kapolres juga memohon doa, dukungan, serta kerja sama masyarakat dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pelayanan kepolisian perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang terbuka dan hubungan yang dekat dengan warga.

Kegiatan Subuh Keliling menjadi salah satu cara untuk menjalin silaturahmi, mendengar aspirasi, serta mengetahui situasi keamanan secara langsung di tengah masyarakat. Pertemuan seperti ini diharapkan mempererat hubungan kepolisian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga.

“Jogo Omah” dimulai dari kepedulian bersama

Kapolres mengajak masyarakat menerapkan semangat Jogo Omah dengan menjaga rumah, lingkungan tempat tinggal, dan wilayah bersama. Ia menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh warga.

Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Memeriksa sumber dan melakukan klarifikasi sebelum meneruskan informasi dapat membantu mencegah kesalahpahaman maupun keresahan.

Kapolres menyatakan Polres Pelabuhan Tanjung Perak terbuka terhadap kritik, saran, dan pengaduan masyarakat. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian agar semakin profesional dan responsif.

Dalam kesempatan itu, tokoh masyarakat sekaligus pembina Masjid Nurul Fatah, KH. Akhmad, menyampaikan perhatian warga terhadap beberapa lokasi bekas tempat prostitusi di sekitar masjid yang telah ditutup. Ia berharap lokasi tersebut tidak kembali digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.

Ia juga meminta kepolisian meningkatkan patroli dan pemantauan secara berkala di kawasan tersebut. Langkah itu diharapkan dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Krembangan.

Menanggapi aspirasi tersebut, kegiatan Subuh Keliling menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan warga untuk menyampaikan perhatian terhadap situasi di lingkungan masing-masing. Setelah penyampaian pesan dan aspirasi, Kapolres bersilaturahmi dengan pengurus serta takmir masjid. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebelum rombongan meninggalkan Masjid Nurul Fatah.

Tekan Peredaran Narkotika, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gelar KRYD, Sasar Rumah Kos

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggelar operasi penegakan hukum (gakkum) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di dua kawasan rumah kos di wilayah Dupak, Kecamatan Krembangan, Jumat (23/10/2026).

Operasi yang berlangsung mulai pukul 09.45 WIB hingga 11.58 WIB ini menyasar area hunian di Jalan Dupak Bangun Rejo dan Jalan Dupak Bangunsari. Penindakan ini menjadi bukti nyata komitmen aparat dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, memimpin langsung jalannya razia dengan melibatkan personel BNN Kota Surabaya. Tim gabungan menyisir kamar-kamar kos dan mengarahkan para penghuni untuk menjalani tes urine secara bergantian.

AKP Adik mengatakan bahwa penindakan ini merupakan upaya kepolisian dalam mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba di kawasan pemukiman padat penduduk.

“Kegiatan KRYD penegakan hukum ini kami laksanakan sebagai bentuk komitmen nyata dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika. Kami ingin memastikan lingkungan tempat tinggal di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak aman dan bersih dari narkoba,” tegas AKP Adik Agus.

Dalam razia mendadak ini, aparat gabungan melakukan pemeriksaan tes urine secara bergantian terhadap 19 penghuni kos yang terdiri atas 3 laki-laki dan 16 perempuan.

Dari total pemeriksaan tersebut, petugas menemukan empat penghuni kos teridentifikasi positif mengonsumsi zat terlarang, sementara 15 penghuni lainnya dinyatakan negatif.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di tempat, ditemukan empat orang positif, ” ungkap AKP Adik Agus.

Usai mendapati hasil tersebut, petugas langsung mengamankan keempat penghuni kos untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga mendalami asal-usul barang haram yang dikonsumsi para pelaku.

“Langkah tindak lanjut yang kami lakukan adalah menginterogasi para penghuni yang tes urinenya positif. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan asesmen,” tegas AKP Adik.

Pihaknya menegaskan bahwa razia serupa akan terus digencarkan secara berkala. Langkah intensif ini diambil demi menekan angka penyalahgunaan narkotika serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba.

“Kami akan melaksanakan kegiatan serupa berulang-ulang dengan harapan utama adalah mewujudkan Zero Narkoba,” pungkasnya.

Polda Jatim Tekan Angka Kecelakaan melalui Operasi Patuh Semeru 2026

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Polda Jawa Timur bersiap menggelar Operasi Patuh Semeru 2026 mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi kewilayahan ini menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan. Pada pekan kedua atau awal November, kepolisian dijadwalkan mulai menerapkan sistem tilang manual.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, pelaksanaan operasi ini tetap mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta pendekatan persuasif dan humanis. Namun penegakan hukum tegas tetap diberlakukan bagi pelanggaran yang membahayakan keselamatan.

“Penindakan melalui sistem tilang manual direncanakan pada pekan kedua sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat. Pelaksanaannya akan dilakukan oleh personel bersertifikasi di bawah pengawasan perwira,” ujar Kombes Abast, Jumat (23/10/2026).

Kabid Humas Polda Jatim merinci sejumlah pelanggaran yang menjadi sasaran utama, di antaranya penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, serta tidak mengenakan sabuk keselamatan.

Petugas juga membidik pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, melebihi batas kecepatan, berboncengan lebih dari satu orang, berkendara di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, hingga pengendara di bawah umur yang belum memiliki SIM.

Sementara itu, Wadir Lantas Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto menegaskan, penindakan hukum merupakan upaya terakhir setelah edukasi dilakukan. Perhatian khusus akan diberikan pada pelanggaran fatal seperti melawan arus.

AKBP Wawan juga menyoroti maraknya anak usia sekolah yang mengendarai sepeda motor meski belum memiliki SIM. Menurutnya, orang tua memegang peran krusial dalam membatasi akses kendaraan bagi anak yang belum cukup umur.

“Kami mengimbau orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang belum memenuhi syarat. Ditlantas Polda Jatim akan menggandeng Bhabinkamtibmas untuk mengoptimalkan edukasi kepada orang tua dan sosialisasi ke sekolah-sekolah,” tegas AKBP Wawan.

Melalui Operasi Patuh Semeru 2026, Polda Jatim berharap kesadaran berlalu lintas masyarakat meningkat, sehingga mampu menekan angka kecelakaan fatalitas di wilayah Jawa Timur secara signifikan.

Operasi Sikat Semeru 2026: Polda Jatim Amankan 1.212 Tersangka dari 1.345 Kasus Kriminal

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sukses mengamankan jaringan kriminalitas jalanan dalam skala besar. Selama 12 hari pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026 (10–21 Oktober 2026), jajaran Polda Jatim berhasil mengungkap 1.345 kasus tindak pidana dan mengamankan 1.212 tersangka.

Keberhasilan masif ini dipaparkan langsung dalam konferensi pers di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Jumat (23/10/2026).

Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud), serta Satreskrim dari 39 Polres jajaran yang ada di Polda Jatim.

Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso menegaskan, operasi kewilayahan ini fokus pada penanggulangan kejahatan 3C yakni pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor)—serta penyalahgunaan senjata api (senpi), senjata tajam (sajam), bahan peledak, hingga penyelundupan perairan.

“Operasi ini langkah nyata kami meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang meresahkan. Target Operasi (TO) berhasil diungkap 100 persen. Kami berkomitmen menjaga situasi kamtibmas di seluruh Jawa Timur agar tetap aman dan kondusif,” tegas Wakapolda Jatim.

Berdasarkan data evaluasi, dari total 1.345 kasus, sebanyak 288 kasus merupakan Target Operasi (TO) dan 1.057 kasus lainnya Non-TO. Sementara dari 1.212 tersangka yang diringkus, 339 orang berstatus TO dan 873 orang Non-TO.

Secara rinci, kasus yang berhasil dibongkar meliputi 679 kasus curat, 542 kasus curanmor, dan 58 kasus curas. Petugas juga menindak 62 kasus sajam, 3 kasus bahan peledak, serta 1 kasus senpi.

Lima Polres jajaran dengan performa pengungkapan kasus terbanyak diraih oleh Polres Malang, Polrestabes Surabaya, Polres Jember, Polres Mojokerto, dan Polresta Banyuwangi.

Dari tangan para tersangka, Polisi menyita berbagai barang bukti bernilai tinggi, di antaranya uang tunai Rp88.288.000, 141 unit motor, 8 unit mobil, 78 unit ponsel, 13 unit elektronik, serta emas seberat 16,140 gram.

Petugas juga mengamankan 18 buah kunci leter T, 27 bilah sajam, 1 pucuk senpi rakitan kaliber 5,56, bahan peledak (110 gram belerang, 450 gram mesiu, 1,1 kg potasium), hingga dua ekor sapi.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kasus pencurian dijerat dengan Pasal 476, Pasal 477, dan Pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Sedangkan untuk kasus senpi, sajam, dan bahan peledak diproses sesuai dengan undang-undang kedaruratan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menekankan bahwa kesuksesan besar ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.

“Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kepedulian dan keberanian masyarakat untuk melaporkan potensi kejahatan. Kami mengajak warga Jawa Timur untuk terus bersinergi, menjaga lingkungan masing-masing, dan tidak ragu memberikan informasi demi mewujudkan Jatim yang aman, tertib, dan kondusif,”pungkas Kombes Pol Abast.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.