Cakrawala Jatim News

Surabaya, Cakrawalajatim.news — Dugaan aksi pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia di kawasan Penilih, Surabaya, yang disebut terjadi selama dua hari berturut-turut, yakni pada dini hari 28 dan 29 Oktober 2026, menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pekerjaan penarikan kabel serta penanganan aparat kepolisian terhadap dugaan kejadian tersebut.

Saat tim media LiputanJatimBersatu.com berada di lokasi, terlihat mobil patroli 110 Polrestabes Surabaya melakukan pengecekan terhadap surat-surat pekerjaan penarikan kabel yang berlangsung di kawasan tersebut.

Tak berselang lama, Solihudin Al-Ayyubi, yang disebut sebagai penanggung jawab pekerjaan, dimintai keterangan terkait kelengkapan dokumen pekerjaan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Genteng Benarkan Pemeriksaan

Untuk memastikan informasi mengenai pemeriksaan tersebut, tim media LiputanJatimBersatu.com melakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp Messenger kepada Kanit Reskrim Polsek Genteng.

Dalam keterangannya, Kanit Reskrim Polsek Genteng membenarkan bahwa Solihudin Al-Ayyubi sedang dimintai keterangan oleh pihak Polrestabes Surabaya. Ia menjelaskan bahwa Polsek Genteng hanya menyediakan tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan.

“Benar mas nama tersebut lagi dimintai keterangan oleh pihak Polrestabes Surabaya dan Polsek hanya memberikan fasilitas saja untuk pengecekan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Genteng melalui pesan WhatsApp.

Keterangan tersebut memperjelas bahwa permintaan keterangan terhadap Solihudin Al-Ayyubi dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya, sedangkan Polsek Genteng menyediakan fasilitas tempat pemeriksaan.

Meski demikian, pemeriksaan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Kepastian mengenai legalitas pekerjaan dan ada atau tidaknya pelanggaran masih menunggu hasil pemeriksaan serta keterangan resmi pihak berwenang.

PH Sebut Surat Lengkap, Dokumen Masih Dikroscek

Sebelumnya, saat diwawancarai di lokasi, pihak penasihat hukum (PH) dari Ratu Putri Mandiri menyatakan bahwa surat-surat pekerjaan telah lengkap.

Namun, ketika awak media menanyakan kesediaan untuk menunjukkan dokumen tersebut, pihak PH menyampaikan bahwa dokumen masih dalam proses pengecekan oleh aparat kepolisian.

Pernyataan tersebut menjadi hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Belum ditunjukkannya dokumen kepada media tidak serta-merta membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak sah atau tidak tersedia.

Karena itu, verifikasi terhadap dokumen penugasan, kewenangan pelaksana, serta perizinan yang relevan diperlukan untuk memastikan dasar hukum pekerjaan penarikan kabel di kawasan Penilih.

Legalitas Penarikan Kabel Telkom Perlu Diperjelas

Dalam pekerjaan penarikan, pemindahan, atau pengelolaan aset kabel telekomunikasi, status kewenangan pelaksana dan kelengkapan dokumen perlu diperiksa sesuai jenis pekerjaan serta ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang relevan dapat mencakup nota dinas (Nodin), Surat Perintah Kerja (SPK), serta persetujuan atau koordinasi dengan instansi terkait apabila dipersyaratkan.

Pihak pelaksana diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut. PT Telkom Indonesia juga diharapkan mengonfirmasi apakah kegiatan di Penilih merupakan pekerjaan resmi yang berada dalam penugasan atau persetujuan perusahaan.

Kejelasan dokumen dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan penting untuk menghindari kesalahpahaman serta keresahan di tengah masyarakat.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Belum Memberikan Keterangan

Tim media LiputanJatimBersatu.com juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya mengenai dugaan aksi pencurian kabel tersebut, termasuk perkembangan pemeriksaan terhadap Solihudin Al-Ayyubi.

Namun, hingga berita ini disusun, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa tersebut.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak kepolisian mengenai hasil pemeriksaan dokumen, status pekerjaan penarikan kabel, serta tindak lanjut atas dugaan kejadian yang disebut berlangsung selama dua hari berturut-turut, pada 28 dan 29 Oktober 2026.

Klarifikasi dari PT Telkom Indonesia dan pihak Ratu Putri Mandiri juga diperlukan agar persoalan ini dapat menjadi terang berdasarkan fakta dan dokumen yang terverifikasi.

LiputanJatimBersatu.com akan terus berupaya menelusuri perkembangan persoalan ini serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, Cakrawalajatim.news – Kamis, 29/10/2026. Lela Kurniawan, pemilik PT Rizqi Artha Sejahtera, membantah pemberitaan dan narasi yang beredar di sejumlah akun TikTok yang mengaitkan dirinya dengan dugaan gudang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disebut-sebut digerebek aparat kepolisian.

Lela menegaskan, informasi yang mengaitkan dirinya dengan gudang solar yang dikabarkan digerebek polisi tersebut tidak benar menurut keterangannya. Ia menyayangkan beredarnya narasi di media sosial yang dinilai dapat membentuk persepsi publik dan berdampak terhadap nama baiknya maupun perusahaan yang dipimpinnya.

Tak tinggal diam, Lela menyatakan berencana menempuh langkah hukum terhadap akun-akun yang menyebarkan narasi tersebut. Ia juga berencana berkoordinasi dengan pihak siber Polda dan tim legal untuk mengkaji konten yang beredar serta menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Nama Lela dan PT Rizqi Artha Sejahtera Dikaitkan dengan Gudang Solar

Polemik mencuat setelah sejumlah unggahan TikTok memuat narasi yang mengaitkan nama “Ibu Lela Semarang” dengan gudang solar yang disebut-sebut pernah digerebek polisi. Salah satu akun yang menjadi perhatian adalah TikTok Gondrong HK.

Namun, penyebutan nama Lela Kurniawan dalam unggahan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa dirinya merupakan pemilik gudang yang dimaksud ataupun pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Lela membantah keterkaitan tersebut. Untuk memastikan duduk persoalan secara objektif, klaim mengenai lokasi gudang, kepemilikan, kronologi kejadian, serta tindakan aparat perlu dikonfirmasi melalui bukti yang dapat diverifikasi dan keterangan resmi pihak berwenang.

Siapkan Langkah Hukum, Koordinasi dengan Polda Siber

Lela menyatakan akan mengkaji kemungkinan pelaporan terhadap akun-akun yang dinilai menyebarkan informasi yang mengaitkan namanya dengan dugaan penggerebekan gudang solar tersebut.

Bersama tim legal, ia berencana menelaah unggahan yang beredar dan mengumpulkan bukti digital sebagai bahan untuk menentukan langkah berikutnya. Koordinasi dengan pihak siber Polda juga direncanakan guna memperoleh kejelasan mengenai penanganan persoalan tersebut.

Meski demikian, rencana tersebut belum dapat disebut sebagai laporan resmi yang telah diajukan. Perkembangan mengenai langkah hukum itu masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Viral di Media Sosial Bukan Bukti Kebenaran

Beredarnya informasi di media sosial perlu disikapi secara hati-hati. Konten yang viral tidak otomatis membuktikan kebenaran tuduhan, terlebih jika menyangkut nama seseorang dan sebuah badan usaha.

Dalam perkara ini, bantahan Lela Kurniawan perlu ditempatkan sebagai klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Sementara itu, kebenaran mengenai gudang solar yang disebut-sebut digerebek polisi, identitas pemiliknya, serta pihak yang terkait masih harus dipastikan berdasarkan fakta dan keterangan resmi.

Prinsip verifikasi, keberimbangan, serta penghormatan terhadap hak jawab menjadi penting agar pemberitaan tidak berkembang menjadi penghakiman publik sebelum persoalan terungkap secara jelas.

Redaksi Buka Ruang Klarifikasi

Redaksi media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengunggah video, pihak kepolisian, maupun pihak lain yang memiliki informasi relevan untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Berita ini menegaskan bantahan Lela Kurniawan selaku pemilik PT Rizqi Artha Sejahtera atas narasi yang mengaitkan dirinya dengan gudang solar yang dikabarkan digerebek polisi. Adapun kebenaran peristiwa penggerebekan, kepemilikan gudang, dan keterkaitan pihak-pihak yang disebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Dilansir dari Media Target news.id

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Aksi pencurian di sebuah toko kelontong Madura yang sempat viral perhatian publik akhirnya diungkap Unit 1 Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, satu pelaku MK (36), ditangkap atas kasus pencurian dua unit handphone dan uang tunai saat penjaga toko sedang tertidur.

Pria asal kawasan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, itu diamankan pada Senin (26/10/2026) sore, setelah polisi melakukan penyelidikan dengan menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil menemukan kembali dua unit handphone yang merupakan hasil pencurian. Polisi juga menyita sejumlah pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Margono Suhendra, melalui Kasi Humas Iptu Suroto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

“Peristiwa pencurian itu terjadi di sebuah Toko Madura, Jalan Randu Agung Indah Gang 01, Surabaya, pada Sabtu (24/10/2026), sekitar pukul 04.00 WIB,” tutur Iptu Suroto, pada Kamis (29/10).

Berdasarkan hasil penyelidikan ungkap Iptu Suroto, pelaku masuk ke dalam toko dengan membuka pintu yang terpasang pengunci berupa slot atau grendel.

“Penjaga toko sedang tertidur sehingga pelaku memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil uang dan dua unit handphone serta sebuah tas berwarna hitam yang berisi uang tunai 6 juta,” jelasnya.

Pengungkapan kasus bermula ketika adanya laporan dari korban DS (26) warga Mardura, kemudian Unit 1 Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penyelidikan informasi sekaligus memeriksa sejumlah rekaman CCTV yang berada di sekitar toko.

Dari hasil analisis rekaman kamera pengawas tersebut, polisi memperoleh petunjuk mengenai identitas dan keberadaan pelaku yang terlibat dalam pencurian.

Penyelidikan kemudian mengarah ke sebuah rumah di kawasan Jalan Sidotopo, tidak jauh dari jalur rel kereta api. Sekitar pukul 16.15 WIB, anggota Jatanras mulai melakukan pemantauan terhadap aktivitas keluar masuk gang yang menjadi lokasi tempat tinggal terduga pelaku.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Pada pukul 17.20 WIB, petugas melihat pelaku yang berada di depan rumahnya. Tanpa menunggu lama, polisi langsung mengamankan MK.

Setelah mengamankan pelaku, petugas melanjutkan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan dua unit handphone yang diduga merupakan barang hasil pencurian. Kedua perangkat itu ditemukan tersimpan di dalam lemari.

Selain handphone, petugas mengamankan sweter berwarna cokelat, celana pendek biru, dan sandal biru yang diduga sesuai dengan pakaian yang terlihat dalam rekaman CCTV saat kejadian.

Dari hasil pengembangan, polisi juga memperoleh informasi bahwa MK pernah diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 2024 dalam perkara perjudian.

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol (miras) tanpa izin. Melalui razia serentak yang digelar Satuan Samapta bersama Polsek jajaran, polisi mengamankan ribuan botol minuman beralkohol dari sejumlah lokasi di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil penindakan tindak pidana ringan (tipiring) pada Senin (26/10/2026), sebanyak 5.385 botol minuman beralkohol berhasil diamankan dalam operasi yang menyasar tempat usaha dan penjual yang diduga tidak mengantongi izin resmi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran minuman beralkohol ilegal sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan mengatakan, razia tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dengan melibatkan personel Sat Samapta dan Polsek jajaran di seluruh wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

“Razia ini kami laksanakan untuk meminimalkan peredaran minuman beralkohol tanpa izin sekaligus mengantisipasi aktivitas pesta miras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kombes Pol Luthfi, pada Selasa (27/10).

Operasi penertiban ini merupakan tindak lanjut Surat Telegram Kapolrestabes Surabaya Nomor STR/215/10/PAM.3./2026 tertanggal 19 Oktober 2026 tentang petunjuk dan arahan pelaksanaan razia minuman beralkohol di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Pelaksanaannya mengacu pada sejumlah ketentuan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta ketentuan perdagangan yang mengatur pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Di tingkat daerah, penertiban tersebut juga merujuk pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Menurut Luthfi, pengawasan terhadap peredaran miras tanpa izin merupakan salah satu langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, kami berupaya memastikan peredaran minuman beralkohol tetap berada dalam pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga situasi kamtibmas di Surabaya tetap aman dan kondusif,” jelasnya.

Dari keseluruhan hasil penindakan diantaranya, Polsek Rungkut tercatat mengamankan barang bukti paling banyak, yakni 2.000 botol minuman beralkohol.

Sementara itu, Sat Samapta Polrestabes Surabaya mengamankan 663 botol. Hasil penindakan dalam jumlah besar juga dilaporkan Polsek Tegalsari dengan 344 botol, Polsek Genteng sebanyak 300 botol, dan Polsek Sawahan sebanyak 260 botol.

Di wilayah lainnya, Polsek Karang Pilang mengamankan 230 botol, Polsek Tambaksari 148 botol, Polsek Sukomanunggal 174 botol, serta Polsek Wonokromo 120 botol.

Adapun Polsek Bubutan mengamankan 155 botol, Polsek Tandes 93 botol, Polsek Benowo 48 botol, Polsek Pakal 54 botol, Polsek Wonocolo 110 botol, dan Polsek Lakarsantri sebanyak 20 botol.

Penindakan serupa juga dilakukan Polsek Gayungan dengan hasil 123 botol, Polsek Jambangan 20 botol, Polsek Wiyung 99 botol, Polsek Dukuh Pakis 150 botol, serta Polsek Simokerto 84 botol.

Sementara itu, Polsek Gubeng mengamankan 22 botol, Polsek Sukolilo 27 botol, Polsek Tenggilis 30 botol, Polsek Mulyorejo 40 botol, dan Polsek Gunung Anyar sebanyak 86 botol.

Hasil tersebut memperlihatkan luasnya cakupan operasi yang dilakukan kepolisian dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol tanpa izin di berbagai kawasan Surabaya.

Pasal yang dipersangkakan 108 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana, pelanggaran yang dimaksud dapat dikenai ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.

Penanganan perkara melalui mekanisme tipiring menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran aturan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.