KASBI Jatim Gelar Aksi di Grahadi dan DPRD, Desak Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Pro Buruh

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news  –  Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Jawa Timur menggelar aksi massa di kawasan Grahadi dan DPRD Jawa Timur, Selasa (29/9/2026). Dalam aksi tersebut, KASBI Jatim mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh.

Desakan tersebut dilatarbelakangi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam dua tahun terakhir. KASBI Jatim menilai, banyak pekerja yang terdampak PHK belum mendapatkan hak pesangon, sementara penegakan hukum ketenagakerjaan dinilai belum berjalan secara adil dan efektif.

Saat di temui awak media AGUNG SWASTIKO selaku kordinator lapangan(KORLAP), beliau menyebutkan jumlah korban PHK pada tahun ini telah mencapai 53 ribu orang. Organisasi buruh tersebut juga menyoroti belum optimalnya peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.ucapnya”

Melalui aksi tersebut, KASBI Jatim menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Jatim agar aspirasi buruh diteruskan serta dikawal kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Salah satu tuntutan utama adalah pembatasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. KASBI mengusulkan agar PKWT hanya diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat sementara dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

Selain itu, KASBI Jatim meminta pembatasan praktik alih daya atau outsourcing. Mereka menolak sistem labour supply dan mengusulkan agar alih daya hanya diperbolehkan untuk pemborongan pekerjaan tertentu ant perusahaan. Pekerja pada perusahaan penerima pemborongan tersebut juga diusulkan berstatus sebagai pekerja tetap atau PKWTT, khususnya untuk pekerjaan penunjang seperti cleaning service, keamanan, katering, serta pengemudi antar-jemput karyawan.

KASBI juga menyoroti praktik pemagangan agar hanya diperuntukkan bagi peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, sesuai kurikulum pendidikan dan tidak menjadi hubungan kerja. Sementara itu, bagi pekerja platform digital, KASBI menuntut adanya pengakuan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan aplikator sebagai pekerja dan pemberi kerja.

Di sektor pengupahan, KASBI Jatim mengusulkan agar upah minimum menjadi batas bawah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Penetapannya diharapkan mengacu pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

KASBI juga mendorong penguatan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, menolak penggunaan formula indeks tertentu dalam penghitungan upah minimum, serta menuntut agar upah minimum sektoral ditetapkan minimal lima persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum.

Terkait persoalan PHK, KASBI meminta agar pemutusan hubungan kerja sebisa mungkin dihindari melalui keterlibatan serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah. Apabila PHK tidak dapat dihindari, prosesnya harus dirundingkan dengan serikat pekerja. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian diusulkan melalui penetapan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.

KASBI turut menuntut pembayaran upah proses setiap bulan hingga terdapat putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, organisasi buruh tersebut mengusulkan pembentukan dana cadangan pesangon yang dibayarkan pengusaha setiap bulan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam tuntutan lainnya, KASBI Jatim mendorong pembentukan komite pengawasan dari unsur tripartit untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah juga diminta mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi angkatan kerja, pekerja, maupun pekerja yang telah memasuki masa purna kerja.

KASBI juga menyoroti perlindungan hak cuti haid bagi pekerja perempuan selama dua hari tanpa kewajiban melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, dengan upah tetap dibayarkan penuh. Sementara itu, untuk memperkuat kepastian hukum, KASBI mengusulkan agar pelanggaran ketentuan PKWT mengakibatkan perubahan status pekerja menjadi pekerja tetap demi hukum.

Melalui aksi yang disebut akan berkelanjutan tersebut, KASBI Jatim berharap Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Jatim dapat meneruskan serta mengawal seluruh tuntutan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

KASBI Jatim menegaskan bahwa pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang pro buruh menjadi tuntutan utama untuk memperkuat perlindungan hak pekerja, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang adil.

Dugaan Penganiayaan IS dan Informasi Sosok Pengendali Narkoba Muncul, Polda Jatim Belum Beri Penjelasan

Kriminal|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Perkara dugaan penganiayaan terhadap IS, seorang yang disebut terlibat dalam kasus narkotika, kembali menjadi sorotan. Selain dugaan tindakan kekerasan saat proses penangkapan, muncul pula informasi mengenai sosok yang disebut-sebut sebagai pengendali jaringan narkoba dari dalam Lapas Kelas I Lowokwaru, Malang.

Informasi tersebut disampaikan Anggrita, istri IS. Menurut keterangannya, suaminya sempat memperoleh informasi dari seseorang bernama David alias Siheng mengenai sosok yang disebut sebagai pengendali dengan nama panggilan Kentung.

Anggrita menjelaskan, perkara tersebut bermula ketika IS ditangkap di rumahnya di kawasan Karangploso, Malang, Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

Ia mengklaim, dalam perjalanan setelah penangkapan, suaminya mengalami dugaan tindakan penganiayaan di dalam mobil oleh oknum polisi. Anggrita menyebut ciri-ciri anggota tersebut memiliki rambut jabrik dan mengenakan kaus berwarna kuning.

Menurut Anggrita, setelah berada dalam tahanan, IS sempat bertemu dengan David alias Siheng. Dalam pertemuan tersebut, David disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mengadukan atau melibatkan IS.

David, menurut keterangan Anggrita, juga menyebut nama Kentung sebagai sosok yang disebut-sebut berperan sebagai pengendali narkoba dan berada di Blok Udayana 2, sebagai Tampung di Lapas Kelas I Lowokwaru, Malang.

“Pantesan suamiku dibilang jaringan-jaringan, Pak. Ternyata ditukar kepala. Pengendalinya nggak ditangkap, malah menangkap orang lain,” ujar Anggrita dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

Anggrita juga menyampaikan bahwa suaminya mempertanyakan mengapa sosok yang disebut sebagai pengendali justru tidak dibawa dalam proses penangkapan.

“Katanya, kok enak pengendaline nggak digowo, malah nggoleki aku,” kata Anggrita, mengutip perkataan suaminya.

Ia mengklaim informasi tersebut berasal dari sumber yang menurutnya sangat meyakinkan. Anggrita juga menyatakan bahwa dirinya dan suaminya siap memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Berawal dari Penangkapan David alias Siheng

Anggrita menjelaskan, perkara ini sebelumnya bermula dari penangkapan David alias Siheng di rumahnya di kawasan Dukuh Setro, Surabaya.
Dari penangkapan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan hingga menangkap IS di kawasan Karangploso, Malang.

Namun, berdasarkan keterangan Anggrita, muncul pertanyaan mengenai sosok yang disebut sebagai Kentung, yang disebut-sebut sebagai pengendali narkoba dari dalam Lapas Lowokwaru.

Keterangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari dugaan adanya penganiayaan terhadap IS selama proses penangkapan. Namun, seluruh informasi tersebut masih merupakan klaim dari pihak keluarga dan memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pihak berwenang.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur, khususnya Subdit III yang disebut menangani perkara tersebut.

AKBP Vicky Tri Haryanto selaku Kasubdit III dan AKP Ipung Herianto selaku Kanit Subdit III juga belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penganiayaan maupun informasi mengenai sosok yang disebut sebagai pengendali narkoba tersebut.

Konfirmasi dari pihak kepolisian diperlukan untuk menjelaskan kronologi penangkapan, prosedur pemeriksaan terhadap IS, serta memastikan kebenaran informasi mengenai sosok yang disebut-sebut sebagai pengendali.

Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan hingga terdapat bukti dan proses hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Dilansir dari Media Timurpos

Ada Luka Lebam Dan Bekas Pukulan, Istri Tersangka Narkotika Pertanyakan Kondisi Suaminya Di Rutan Polda Jatim

Berita|oleh

SURABAYA, Delikjatimcom – Kinerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mendapat sorotan setelah keluarga salah satu tersangka kasus dugaan peredaran gelap narkotika mengungkap adanya dugaan penganiayaan terhadap tersangka berinisial IS.

Anggrita, istri IS, mengaku melihat sejumlah luka pada tubuh suaminya saat menjenguknya di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jatim.

Menurut Anggrita, terdapat luka lebam pada bagian mata sebelah kiri. Selain itu, ia mengaku melihat bekas luka pada bagian punggung dan lengan yang diduga akibat pukulan menggunakan rotan atau “menjalin”.

“Terlihat ada dugaan penganiayaan pada suami saya, Mas, saat menjenguk di Rutan Polda Jatim,” kata Anggrita.

Anggrita meminta dugaan tersebut mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut agar kondisi yang dialami suaminya dapat diketahui secara jelas.

Namun demikian, dugaan penganiayaan tersebut masih merupakan keterangan dari pihak keluarga dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polda Jatim terkait tudingan tersebut.

Perkara ini bermula ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim menangkap IS terkait dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Surabaya.

Iwan ditangkap pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 00.30 WIB. Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/464/IX/2026/SPKT/DITNARKOBA/POLDA JATIM tertanggal 18 September 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik menyangkakan Iwan dengan Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) dan/atau Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, khusnya Sub III Direktorat Reserse Narkoba , Unit III Polda Jatim. AKBP Vicky Tri Haryanto selalu Kabsudit III dan Kanit Subdit III, AKP Ipung Herianto yang menangani perkara ini. Belum memberikan penjelasan secara resmi.

Konter Servis HP Dibobol Dini Hari, Unit Reskrim Polsek Benowo Tangkap Satu Pelaku

Kriminal|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news — Unit Reskrim Polsek Benowo, Satreskrim Polrestabes Surabaya, berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Toko Griya Servis Handphone, Jalan Raya Kendung, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Jumat, 18 September 2026, sekitar pukul 03.18 WIB. Dalam kejadian itu, pelaku membawa sejumlah barang milik korban dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp6 juta.

Kapolsek Benowo Kompol Ikhbal Gunawan, S.H., M.M., melalui Kanit Reskrim Polsek Benowo IPDA Purwanto, S.H., menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah petugas memperoleh rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pencurian di lokasi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tersebut diduga dilakukan oleh OKIK SAPUTRA BIN ACHMAD NUR HARI bersama beberapa rekannya, yakni RISKY alias CUPLIS, INDRA, NOVAL, serta satu orang lainnya yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Keempat rekan pelaku masih berstatus DPO.

Pengungkapan kasus bermula pada Rabu, 23 September 2026 sekitar pukul 22.30 WIB. Warga UKA bersama Ketua RW setempat, Hari, mencurigai Okik yang diduga terlibat dalam aksi pencurian berdasarkan rekaman CCTV.

Okik kemudian dibawa ke Balai RW UKA untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan awal, Okik mengakui telah melakukan pencurian di Toko Griya Servis Handphone pada 18 September 2026 dini hari.

Dari aksi tersebut, pelaku mengaku mengambil satu unit Handphone Oppo A54 warna Biru Galaxy, 10 unit handphone dalam kondisi rusak, serta tujuh buah tempered glass.

Setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benowo pada Kamis, 24 September 2026 sekitar pukul 01.00 WIB, anggota kepolisian kemudian mendatangi lokasi dan membawa Okik beserta barang bukti ke Polsek Benowo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah dusbook HP Oppo A54, satu pasang sandal slop warna putih merek Summer, satu buah kemeja warna hitam merek 3SCND, serta satu keping VCD berisi rekaman CCTV.

Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengamankan para pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang.

Kasus tersebut kini ditangani Unit Reskrim Polsek Benowo, Satreskrim Polrestabes Surabaya, untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Masyarakat Minta Polda Jatim Tegas Awasi Sopir Pickup L300 dan Truk, Tes Urine Diperketat?

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.com – Masyarakat meminta Kepolisian Daerah Jawa Timur meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pengemudi kendaraan barang, khususnya pickup L300 dan truk, yang beroperasi di sejumlah jalur padat di Jawa Timur.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan barang, termasuk kendaraan yang terguling maupun kehilangan kendali. Masyarakat meminta setiap kejadian tidak hanya dilihat sebagai kecelakaan biasa, tetapi juga diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui faktor penyebabnya.

Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. dan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Rahmat Hakim, S.I.K., M.H., diharapkan menginstruksikan jajaran Polres dan Satlantas untuk meningkatkan kegiatan preventif serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Tes Urine Pengemudi Dinilai Penting

Salah satu tuntutan masyarakat adalah meningkatkan pemeriksaan terhadap kondisi pengemudi, termasuk tes urine apabila terdapat indikasi atau dalam kegiatan pemeriksaan yang memiliki dasar hukum.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui sinergi antara kepolisian dengan BNN Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait.

Masyarakat berharap kegiatan operasi gabungan tidak hanya menyasar kelengkapan surat kendaraan, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesehatan pengemudi, kelayakan kendaraan, muatan, serta potensi pelanggaran lain yang dapat menjadi faktor kecelakaan.

Apabila hasil pemeriksaan resmi menunjukkan seorang pengemudi menggunakan narkotika atau zat terlarang, maka proses hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dugaan Sopir Mengemudi Secara Berbahaya Harus Dibuktikan

Masyarakat juga menyoroti adanya dugaan pengemudi kendaraan besar yang mengendarai kendaraan secara tidak stabil atau melakukan manuver yang membahayakan pengguna jalan.

Namun, setiap dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan kepolisian. Rekaman video, keterangan saksi, pemeriksaan kendaraan, olah tempat kejadian perkara, hasil pemeriksaan medis maupun tes laboratorium dapat menjadi bagian dari proses pembuktian sesuai kewenangan aparat penegak hukum.

Tidak semua kecelakaan kendaraan barang dapat langsung dikaitkan dengan penggunaan narkoba. Faktor lain seperti kelelahan, mengantuk, kecepatan, kondisi rem dan ban, kelebihan muatan, kondisi jalan, hingga faktor teknis kendaraan juga perlu diperiksa.

Pengendara Motor yang Merekam Truk Juga Perlu Diawasi

Selain pengemudi truk, masyarakat meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap pengendara sepeda motor yang diduga mengikuti kendaraan besar dari belakang sambil merekam menggunakan telepon seluler.

Jika aktivitas tersebut dilakukan sambil mengabaikan keselamatan dan mengganggu konsentrasi berkendara, aparat dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Pengguna jalan seharusnya tidak menjadikan dokumentasi atau perekaman video sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Penindakan Harus Berdasarkan Bukti

Masyarakat meminta aparat tidak melakukan penindakan secara tebang pilih. Kendaraan barang dari berbagai daerah yang melintas di wilayah Jawa Timur harus mendapatkan pengawasan berdasarkan aturan yang sama.

Apabila ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.

Sebaliknya, apabila seorang pengemudi tidak terbukti melakukan pelanggaran atau menggunakan narkotika, maka tidak boleh diberi stigma hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat juga berharap operasi keselamatan lalu lintas dapat dilakukan secara berkesinambungan, terutama pada jalur dengan aktivitas kendaraan barang yang tinggi, termasuk kawasan Surabaya dan jalur menuju Madura maupun antarkota lainnya.

Keselamatan Publik Menjadi Prioritas

Pengawasan terhadap pengemudi kendaraan barang pada akhirnya bukan semata-mata persoalan penindakan. Tujuan utamanya adalah mencegah jatuhnya korban di jalan raya.

Karena itu, masyarakat mendorong Polri bersama BNN dan instansi terkait memperkuat pemeriksaan terhadap pengemudi, kendaraan, dan muatan secara terukur serta sesuai prosedur hukum.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran pidana, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Namun, setiap tindakan kepolisian tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Polri untuk masyarakat. Polri peduli keselamatan masyarakat. Jawa Timur bersama melawan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, serta berkeselamatan. (RED)

Apresiasi Disnaker Surabaya, Nako Tata Hullu, S.H. Soroti Anjuran Pembayaran Hak PHK FIF GROUP

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news  – Nako Tata Hullu, S.H., yang merupakan kuasa Hikum Abdullah Qomar Azhar Zahir menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya atas proses mediasi perselisihan hubungan industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan PT Federal International Finance (FIF GROUP).

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Kota Surabaya menerbitkan surat Anjuran Mediator tertanggal 21 September 2026. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari proses mediasi tripartit yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, namun belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam anjuran tersebut, mediator menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam proses PHK terhadap Abdullah Qomar Azhar Zahir Salah satunya berkaitan dengan rangkaian Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan perusahaan.

Mediator mencatat bahwa masa berlaku SP Kedua dan SP Ketiga hanya berselang satu hari. Bahkan, SP Ketiga yang diterbitkan pada 30 Mei 2026 disebut memiliki masa berlaku yang ditarik mundur hingga 26 Mei 2026.

Menurut pertimbangan mediator, kondisi tersebut tidak memberikan kesempatan yang wajar kepada pekerja untuk melakukan perbaikan diri.

Mediator juga menyatakan bahwa tidak tercapainya target kinerja pada Mei 2026 tidak termasuk alasan PHK yang diatur secara limitatif dalam Pasal 154A UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah.

Dalam proses mediasi, perusahaan juga disebut tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran baru setelah diterbitkannya SP Ketiga yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, mediator menilai pemberitahuan PHK yang disampaikan pada 15 Juni 2026 sekaligus menyatakan hubungan kerja berakhir pada tanggal yang sama. Kondisi tersebut dinilai tidak memenuhi tenggang waktu pemberitahuan sebagaimana ketentuan yang dirujuk dalam surat anjuran.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, Disperinaker Kota Surabaya menganjurkan agar FIF GROUP membayarkan hak-hak Abdullah Qomar Azhar Zahir akibat PHK dengan dasar upah sebesar Rp5.309.000 dan masa kerja 4 tahun 3 bulan.

Total hak yang diperhitungkan dalam anjuran mediator mencapai Rp42.472.000. Jumlah tersebut terdiri dari uang pesangon sebesar Rp26.545.000, uang penghargaan masa kerja Rp10.618.000, dan uang penggantian hak sebesar Rp5.309.000.

Mediator juga menganjurkan agar manfaat Dana Pensiun Astra yang menjadi bagian perusahaan sebesar Rp16.254.651 diperhitungkan. Dengan demikian, kekurangan pembayaran yang wajib dibayarkan perusahaan mencapai Rp26.217.349.

Sementara itu, manfaat Dana Pensiun Astra yang berasal dari iuran Abdullah Qomar Ashar Zahir sebesar Rp8.127.326 disebut tetap menjadi haknya secara penuh.

Tak hanya itu, perusahaan juga dianjurkan membayarkan tunjangan kehadiran untuk periode 1-15 Juni 2026 sebesar Rp720.000 kepada Abdullah Qomar Azhar Zahir

Apresiasi atas Proses Mediasi

Atas terbitnya anjuran tersebut, Nako Tata Hullu, S.H. Selaku kuasa hukum Abdullah Qomar Azhar Zahir, menyampaikan penghargaan kepada Disperinaker Kota Surabaya, khususnya mediator yang telah memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

la menilai proses mediasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperjuangkan hak pekerja melalui mekanisme resmi dengan mempertimbangkan keterangan kedua belah pihak serta ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan mediator.

“Saya mengapresiasi Disperinaker Kota Surabaya yang telah menjalankan proses mediasi dan memberikan anjuran berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku. Bagi saya, yang terpenting adalah hak pekerja dapat diperiksa dan dipertimbangkan secara objektif melalui mekanisme yang resmi,” ujar Nako Tata Hullu, S.H.

la berharap anjuran mediator tersebut dapat menjadi jalan penyelesaian atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi, sekaligus dihormati oleh kedua belah pihak.

Dalam surat anjuran tersebut, kedua pihak diberikan waktu paling lambat 10 hari setelah menerima surat anjuran untuk menyampaikan jawaban.

Apabila salah satu atau kedua pihak menolak anjuran tersebut, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Nako Tata Hullu, S.H., menegaskan bahwa dirinya menghormati proses hukum dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah ditempuh melalui Disperinaker Kota Surabaya.

la berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan para pihak.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.