Penulis: Cakrawala Jatim

Cakrawalajatim.news  – Rotasi dan mutasi sejumlah personel di lingkungan Polrestabes Surabaya menjadi perhatian menyusul munculnya narasi yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan penanganan perkara narkotika tertentu. Menanggapi hal itu, pihak kepolisian memberikan penjelasan sekaligus mengingatkan pentingnya mengedepankan fakta sebelum menarik kesimpulan.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, membenarkan adanya rotasi dan mutasi personel di lingkungan kepolisian tersebut. Ia menjelaskan bahwa perpindahan penugasan merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berkaitan dengan pembinaan karier, penyegaran, serta kebutuhan institusi.

“Perlu kami jelaskan bahwa kebijakan mutasi personel merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, dan kebutuhan penugasan yang dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian,” ujar AKP Hadi, pada Senin (02/11).

Menurut Hadi, kebijakan mutasi perlu dipahami dalam konteks tata kelola organisasi kepolisian. Pergantian maupun perpindahan personel tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai konsekuensi dari penanganan suatu perkara tanpa adanya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya narasi yang menghubungkan rotasi personel dengan penanganan perkara narkotika tertentu. Polrestabes Surabaya meminta masyarakat tidak terburu-buru membangun hubungan sebab-akibat sebelum memperoleh keterangan resmi.

“Terkait adanya narasi yang menghubungkan mutasi tersebut dengan penanganan perkara narkotika tertentu, kami mengimbau agar tidak terlebih dahulu menarik kesimpulan mengenai hubungan sebab-akibat tanpa berdasarkan fakta dan keterangan resmi,” jelasnya.

Di tengah perhatian terhadap kebijakan mutasi tersebut, Polrestabes Surabaya menegaskan bahwa komitmen institusi dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika tetap menjadi bagian dari pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Hadi memastikan bahwa setiap penanganan perkara narkotika harus dilaksanakan secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut juga mencakup perlakuan yang setara terhadap setiap pihak yang berhadapan dengan proses hukum.

“Yang dapat kami pastikan, Polrestabes Surabaya tetap berkomitmen terhadap pemberantasan narkotika dan setiap penanganan perkara dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan hukum, tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun status pihak yang ditangani,” tegasnya.

Penjelasan Humas Polrestabes Surabaya tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang berkembang, terutama ketika menyangkut kebijakan internal institusi penegak hukum dan penanganan perkara pidana.

Keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, setiap informasi mengenai mutasi personel maupun perkembangan perkara narkotika perlu ditempatkan berdasarkan fakta yang terverifikasi.

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI/ADVOKAI) Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pengangkatan advokat sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengembangan profesi hukum.

Kegiatan ini menjadi tahapan penting bagi para calon advokat dalam memasuki lingkungan profesi yang menuntut kompetensi, integritas, independensi, serta tanggung jawab terhadap masyarakat pencari keadilan.

Pengangkatan advokat bukan sekadar proses administratif dalam organisasi profesi, melainkan juga menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan etika profesi.

Advokat Memiliki Tanggung Jawab terhadap Penegakan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan tersebut membawa tanggung jawab untuk menjalankan profesi secara profesional, menjunjung tinggi kode etik, dan menghormati hak-hak masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menerapkan prinsip kejujuran, kerahasiaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab profesional.

Independensi advokat menjadi salah satu prinsip yang harus dijaga agar proses pendampingan dan pembelaan hukum dapat berlangsung tanpa tekanan atau intervensi yang bertentangan dengan hukum.

Pengangkatan Menjadi Awal Tanggung Jawab Profesional

Pengangkatan oleh organisasi profesi merupakan salah satu tahapan menuju pelaksanaan profesi advokat. Sebelum menjalankan profesinya, advokat yang telah diangkat wajib memenuhi ketentuan pengucapan sumpah sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pengangkatan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pencapaian status profesional, tetapi sebagai awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

KAI Jawa Timur diharapkan terus mengembangkan pembinaan anggota melalui pendidikan profesi, peningkatan kompetensi, dan penguatan pemahaman kode etik.

Melalui kegiatan pengangkatan ini, organisasi turut mengambil bagian dalam mempersiapkan advokat yang memiliki kemampuan hukum sekaligus kesadaran terhadap tanggung jawab sosial profesinya.

Keberadaan advokat yang profesional dan berintegritas diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang adil.