KB Samsat Sidoarjo Kota Perketat Pengawasan, Praktik Calo Terancam Sanksi Hukum.

Info polri|oleh

SIDOARJO, Cakrawalajatim.news – KB Samsat Sidoarjo Kota terus memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik guna mencegah praktik percaloan yang dapat merugikan masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui pengecekan seluruh area pelayanan oleh Ipda Joko dari Provost Polresta Sidoarjo yang didampingi Aipda Benny selaku Baur Samsat Sidoarjo Kota.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengelilingi seluruh gedung Samsat untuk memastikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor berjalan sesuai prosedur dan terbebas dari pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan secara ilegal. Ipda Joko juga menyapa para wajib pajak (WP) yang sedang mengurus perpanjangan STNK, pengesahan lima tahunan, mutasi masuk, mutasi keluar, hingga Bea Balik Nama (BBN) I wilayah.

Kepada masyarakat, Ipda Joko menegaskan bahwa seluruh proses administrasi kendaraan bermotor sebaiknya dilakukan sendiri oleh pemilik kendaraan tanpa melalui perantara calo. Ia meminta wajib pajak segera melaporkan apabila menemukan oknum yang menawarkan jasa pengurusan dengan imbalan tertentu di luar ketentuan resmi.

“Jika ada pihak yang mengaku bisa mempercepat proses pengurusan dokumen kendaraan dengan meminta biaya tambahan, segera laporkan kepada Polresta Sidoarjo agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya Ipda Joko

Dari sisi hukum, praktik percaloan yang disertai pungutan liar dapat berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti melakukan pungutan tanpa dasar hukum atau menyalahgunakan kewenangan dalam pelayanan publik, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun aturan terkait tindak pidana korupsi apabila melibatkan penyelenggara negara.

Selain itu, praktik percaloan juga bertentangan dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan pelayanan harus transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan tidak resmi.

Musthofa, jurnalis media online LiputanSurabaya.id yang turut melakukan pemantauan di lokasi, menyampaikan bahwa selama kegiatan berlangsung tidak ditemukan adanya aktivitas percaloan di lingkungan Samsat Sidoarjo Kota. Menurutnya, para wajib pajak tampak mengurus sendiri dokumen kendaraan mereka melalui loket dan mekanisme yang telah disediakan.

Pengawasan yang dilakukan Provost Polresta Sidoarjo bersama petugas Samsat diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah munculnya oknum yang mencoba memanfaatkan kebutuhan warga dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Dengan pengawasan rutin dan keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, pelayanan di KB Samsat Sidoarjo Kota diharapkan semakin profesional, transparan, serta terbebas dari praktik percaloan dan pungutan liar.

 

Penulis, Ibad Editor, Redaksi

Polres Ngawi Perkuat Jaga Kondusifitas Wilayah dengan Sabuk Kamtibmas

Info polri|oleh

NGAWI, Cakrawalajatim.news – Semangat kebersamaan dan sinergitas lintas elemen terlihat kuat dalam kegiatan Apel Sabuk Kamtibmas Polres Ngawi yang digelar di Kepatihan Jl. Patiunus Kabupaten Ngawi pada Kamis (30/4/26).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Ngawi.

Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., tersebut diikuti sebanyak 1.067 personel yang terdiri dari unsur Polri, relawan, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai paguyuban masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyematan pita Merah Putih serta pembacaan deklarasi Sabuk Kamtibmas sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga persatuan, menangkal provokasi, dan menciptakan situasi yang aman serta kondusif.

Dalam arahannya, Kapolres Ngawi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika kamtibmas yang semakin kompleks.

“Apel Sabuk Kamtibmas ini adalah wujud nyata sinergitas kita semua. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi, serta aktif menjadi bagian dari solusi dalam menjaga keamanan di wilayah Ngawi,” tegas AKBP Prayoga.

Lebih lanjut, Kapolres Ngawi juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk konflik sosial, kerawanan remaja, hingga penyebaran hoaks di ruang digital.

“Kita harus hadir sebagai cooling system di tengah masyarakat. Kedepankan pendekatan humanis, perkuat komunikasi antar kelompok, dan bersama-sama kita jaga Ngawi tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat soliditas antara Polri dengan instansi lintas sektor serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan damai di Kabupaten Ngawi.

 

Penulis, Suhaili / Editor, Redaksi

Polda Jatim Apresiasi Elemen Pekerja dan Mahasiswa,May Day di Jawa Timur Tertib dan Damai

Info polri|oleh

SURABAYA, Delikjatim.com  – Polda Jawa Timur (Jatim) memberikan apresiasi kepada elemen pekerja yang menyampaikan aspirasi secara tertib dalam rangka peringatan Hari Buruh se Dunia atau May Day yang digelar di depan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur serta sejumlah wilayah di Jawa Timur, Jumat (1/5/26).

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pelaksanaan aksi yang damai tersebut menunjukkan sikap tertib dari para massa aksi dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Polda Jawa Timur sangat apresiasi kepada rekan – rekan dari elemen pekerja yang memperingati May Day dengan menggelar aksi baik di depan Kantor DPRD maupun di depan Kantor Gubernur berakhir damai,” ungkap Kombes Abast, Sabtu (2/5/26).

Menurut Kombes Abast, hal itu menunjukan terbangunnya semangat saling menghormati antara peserta aksi dan pihak Kepolisian yang memberikan pelayanan pengamanan.

Kombes Abast juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat dan elemen pekerja yang mendukung pelaksanaan May Day dan berkomitmen Jogo Jatim, sehingga peringatan Hari Buruh 2026 di Jawa Timur tertib,aman dan kondusif.

“Situasi kondusif selama peringatan May Day kali ini menjadi cermin bahwa penyampaian aspirasi dapat berjalan selaras dengan terpeliharanya Kamtibmas serta komitmen bersama Jogo Jatim,” ujar Kombes Abast.

Kabid Humas Polda Jatim menegaskan, Polri hadir mengawal setiap jalannya penyampaian aspirasi masyarakat adalah bentuk pelayanan pengamanan.

Kombes Abast memastikan, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dan berharap para peserta aksi juga turut menjaga ketertiban bersama.

“Polri hadir untuk melayani dan memastikan seluruh peserta dalam menyampaikan aspirasi tetap aman, tertib dan kondusif,” pungkas Kombes Abast.

Diberitakan sebelumnya, Polda Jawa Timur telah menyiapkan pelayanan pengamanan maksimal guna memastikan seluruh rangkaian Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Polda Jatim juga terus melakukan koordinasi dan bersinergi dengan para koordinator maupun pimpinan elemen buruh di Jawa Timur.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Buruh berlangsung lancar, baik di wilayah Jawa Timur maupun bagi perwakilan buruh yang berangkat ke Jakarta.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Ditres PPA – PPO Polda Jatim Terima Penghargaan dari Menteri PPPA

Info polri|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO) Polda Jatim mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berperan aktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dari penegakan hukum, pencegahan, hingga perlindungan hak-hak korban.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan seminar nasional bertajuk Membangun Kesadaran dan Aksi Nyata Menghapus Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa yang digelar Polda Jatim di Surabaya,Senin (27/4/26).

Menteri PPPA juga mengungkapkan, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2024 yang dilakukan Kementerian PPPA bersama Universitas Indonesia dan BPS, tercatat 1 dari 4 perempuan di Indonesia usia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan.

Sementara itu, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih memprihatinkan, yakni 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan emosional.

“Salah satu faktor utama yang menyebabkan korban enggan melapor adalah adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban,” ujar Arifah.

Dalam banyak kasus, Arifah menyebut bahwa korban memiliki rasa hormat, ketergantungan, atau ketakutan terhadap pelaku sehingga tidak berani menolak maupun berbicara.

“Relasi kuasa ini harus diminimalisir, sehingga memberikan kekuatan kepada korban agar berani berbicara,” jelas Arifah.

Karena itu lanjut Arifah, seminar nasional ini diharapkan menjadi momentum lahirnya solusi nyata dalam membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menteri PPPA juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur beserta jajaran yang turut mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Ia berharap seminar ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh terjadi oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun. Kita harus menghentikannya sekarang juga,” pungkasnya.

Pelatihan Public Speaking, Kabid Humas Polda Jatim: Humas Harus Jadi Komunikator Efektif di Era Digital

Info polri|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Bidang Humas Polda Jawa Timur menggelar pelatihan public speaking bagi jajaran Humas dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin dinamis dan terbuka.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan bahwa fungsi Humas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak komunikasi institusi kepada masyarakat.

“Di era digital dan keterbukaan informasi seperti saat ini, Humas harus mampu menjadi komunikator publik yang efektif, baik dalam menyampaikan kebijakan maupun capaian kinerja institusi,” ujar Kombes Abast saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, kemampuan public speaking tidak hanya sebatas berbicara di depan publik, tetapi juga menyangkut bagaimana pesan disampaikan secara tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Public speaking bukan sekadar berbicara, tetapi bagaimana pesan disampaikan pada waktu yang tepat, kepada sasaran yang tepat, dengan cara yang tepat,” tegas Kombes Abast.

Menurutnya, penggunaan bahasa yang runtut, logis, dan tidak menimbulkan multitafsir menjadi kunci dalam menjaga kejelasan informasi yang disampaikan kepada publik.

Selain itu, bahasa tubuh atau body language juga berperan penting dalam memperkuat pesan.

Kombes Abast juga menekankan pentingnya kesiapan personel Humas saat berinteraksi dengan media.

Penguasaan materi, akurasi data, serta sikap profesional menjadi faktor utama dalam membangun komunikasi yang kredibel.

“Setiap penyampaian informasi harus berbasis fakta, disampaikan secara jelas, dan didukung dengan sikap serta gestur yang tepat,” jelas Kombes Abast.

Melalui pelatihan ini, diharapkan personel Humas Polda Jatim semakin percaya diri dan profesional dalam menjalankan tugas komunikasi publik.

Peningkatan kemampuan ini juga diharapkan dapat mendukung pelayanan Polri yang transparan serta memperkuat kepercayaan masyarakat, sejalan dengan program Presisi Kapolri.

Kegiatan pelatihan ini turut menghadirkan narasumber dari Suara Surabaya Media dan diikuti oleh jajaran fungsi Humas Polda Jatim.

“Dengan pelatihan ini, kami berharap seluruh personel mampu menyampaikan informasi institusi secara akurat, proporsional, dan mudah dipahami masyarakat,” pungkasnya.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Polres Blitar Kota Amankan Tersangka Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Info polri|oleh

KOTA BLITAR, Cakrawalajatim.news – Polres Blitar Kota Polda Jatim mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar.

Dalam kasus ini, satu orang tersangka berinisial YAF (20), warga Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti.

Pengungkapan dilakukan pada Kamis, 23 April 2026, sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Cemara, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengatakan, dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga menjalankan praktik ilegal dengan membeli bio solar di sejumlah SPBU menggunakan barcode milik kendaraan lain.

Untuk menghindari kecurigaan, BBM tersebut diangkut menggunakan dump truck yang telah dimodifikasi menjadi tangki penampungan.

“Tangki penampungan disamarkan dengan sekam padi dan ditutup terpal, selanjutnya Bio Solar dipindahkan ke tempat penampungan lain dengan menggunakan pompa listrik, ” kata AKBP Kalfaris, Senin (28/4/26).

Masih kata AKBP Kalfaris, BBM yang terkumpul rencananya akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi guna meraup keuntungan.

AKBP Kalfaris menambahkan, dalam aksinya tersangka berpindah-pindah SPBU di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar saat melakukan pembelian, guna mengelabui petugas.

Tersangka juga mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut. Modifikasi kendaraan dilakukan di sebuah bengkel di Tulungagung dengan dalih untuk mengangkut limbah cair.

Dalam penindakan ini, Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit dump truck Hino warna hijau bernomor polisi AG 8594 RR yang telah dimodifikasi, sekitar 1.000 liter bio solar, 12 lembar nota pembelian SPBU, dua unit telepon genggam, uang tunai Rp200 ribu, serta satu kartu ATM atas nama tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ia terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Polres Blitar Kota mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.