Imam Arifin Soroti Hak Jawab Kapolsek Krembangan di Media Lain: Media Pertama Juga Harus Diberi Ruang Klarifikasi

Berita|oleh

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Imam Arifin, Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur sekaligus Pimpinan Redaksi LiputanJatimBersatu, menyayangkan langkah Kapolsek Krembangan yang menyampaikan bantahan melalui media lain, sementara media yang pertama kali memuat pemberitaan tersebut, menurut Imam, juga seharusnya mendapat kesempatan untuk meminta klarifikasi secara langsung.

Menurut Imam, apabila Kapolsek Krembangan ingin meluruskan informasi yang telah beredar di masyarakat, semestinya komunikasi dengan media yang pertama kali menerbitkan berita tersebut juga dilakukan agar persoalan dapat dijelaskan secara utuh dan berimbang.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa klarifikasi hanya diberikan melalui media tertentu, sementara media yang pertama kali memberitakan justru tidak mendapatkan penjelasan secara langsung. Kami juga memiliki hak untuk meminta konfirmasi agar pemberitaan awal bisa diluruskan berdasarkan fakta,” tegas Imam.

Ia menilai, keterbukaan komunikasi antara pejabat kepolisian dan insan pers merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik. Terlebih, persoalan yang diberitakan menyangkut laporan dugaan pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia dan bantahan mengenai penggunaan layanan darurat 110.

Imam menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan semata-mata media mana yang lebih dahulu mendapatkan pernyataan, melainkan bagaimana klarifikasi disampaikan secara terbuka dan bagaimana media yang memuat pemberitaan awal memperoleh kesempatan untuk menguji serta memperbarui informasi berdasarkan keterangan resmi.

“Kalau memang ada pemberitaan yang dianggap tidak sesuai, silakan bantah dan luruskan dengan data. Namun, berikan juga kesempatan kepada media yang pertama kali memberitakan untuk melakukan konfirmasi dan memuat penjelasan tersebut. Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat,” tambahnya.

Secara jurnalistik, hak jawab dan hak koreksi perlu dibedakan dari wawancara atau klarifikasi biasa. Berdasarkan prinsip pers yang berimbang, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat menggunakan mekanisme hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, media yang menerbitkan berita awal perlu diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi, memperbarui informasi, dan memuat tanggapan yang relevan.

Redaksi LiputanJatimBersatu berharap Kapolsek Krembangan bersedia memberikan klarifikasi langsung mengenai bantahan atas laporan 110, dugaan pemblokiran nomor Imam Arifin, serta alasan klarifikasi disampaikan melalui media lain. Langkah tersebut penting agar polemik tidak berkembang menjadi adu pernyataan dan masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta berimbang.

Hingga berita ini disusun, redaksi tetap membuka ruang bagi Kapolsek Krembangan dan pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan resmi demi memenuhi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.

Ombudsman Jatim Turun Langsung ke Rutan Surabaya, Pastikan Layanan Kunjungan Transparan dan Akuntabel

Berita|oleh

SURABAYA, DelikJatim.com – Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Kali ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar serta memenuhi hak-hak para pengakses layanan.

Peninjauan tersebut dilakukan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, bersama jajaran pada Rabu (21/10). Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, dan Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, beserta jajaran pejabat struktural.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman melakukan pemantauan terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik, mulai dari alur pendaftaran kunjungan, ruang tunggu pengunjung, hingga aspek pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di dalam rutan.

Pemeriksaan juga mencakup kepastian waktu pelayanan, transparansi informasi, serta ketersediaan sarana pengaduan bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan publik berlangsung secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan eksternal tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat yang mengakses layanan kunjungan diharapkan memperoleh pelayanan sesuai ketentuan tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang tidak semestinya.

Sinergi antara Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, dan Rutan Kelas I Surabaya juga mencerminkan pentingnya pengawasan dalam mencegah potensi maladministrasi serta menjaga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui peninjauan ini, Rutan Kelas I Surabaya diharapkan terus memperkuat standar pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat maupun warga binaan.

Ketua DPD GRIB Jaya Jatim Kasmu Apresiasi Berdirinya Kantor LPH dan HAM di Gresik

Berita|oleh

Gresik, Cakrawalajatim.news – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB Jaya) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Gresik meresmikan kantor Lembaga Pembela Hukum dan Hak Asasi Manusia (LPH dan HAM) pada Rabu (21/10/2026). Peresmian yang berlangsung di Perum Bhumi Cermai Apsari, Blok 11, Kabupaten Gresik, tersebut menjadi langkah organisasi dalam memperluas pelayanan dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

Acara peresmian dikemas dalam kegiatan tasyakuran yang dihadiri Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur, Kasmu, beserta jajaran pengurus, Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Gresik H. Muhammad Romadhon, Sekretaris DPC GRIB Jaya Kabupaten Gresik Dani, Ketua DPC GRIB Jaya Cerme Krisna, Sekretaris DPD Jawa Timur Ibnu Sulaiman, Kepala Divisi Hukum sekaligus bagian legal Agung Teguh Karya, S.H., serta Kepala Divisi Hukum Abdul Hafidz, S.H., M.H., bersama jajaran pengurus dan tamu undangan.

Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, sambutan para pengurus, doa tasyakuran, penyerahan Surat Keputusan (SK) dari DPD kepada DPC, serta prosesi pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya kantor Lembaga Pembela Hukum dan HAM GRIB Jaya DPC Kabupaten Gresik.

Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur Berharap Kantor Hukum Memberikan Manfaat bagi Masyarakat

Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur, Kasmu, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas berdirinya kantor Lembaga Pembela Hukum dan HAM di Kabupaten Gresik.

Ia berharap keberadaan lembaga tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan informasi, konsultasi, dan pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.

Kasmu juga berharap peresmian kantor di Gresik dapat menjadi langkah awal bagi DPC GRIB Jaya lainnya di Jawa Timur untuk mengembangkan layanan serupa.

Menurutnya, soliditas, kebersamaan, dan kerja sama seluruh jajaran organisasi menjadi modal penting untuk membangun GRIB Jaya yang semakin maju serta mampu menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kasmu menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Gresik H. Muhammad Romadhon beserta seluruh pihak yang telah bekerja sama mewujudkan berdirinya kantor pelayanan hukum tersebut.

Ia berharap lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

H. Muhammad Romadhon: Kami Ingin Membantu Masyarakat yang Membutuhkan Pendampingan Hukum

Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Gresik, H. Muhammad Romadhon, menegaskan bahwa pendirian Lembaga Pembela Hukum dan HAM merupakan salah satu upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan hukum.

Dalam sambutannya, Romadhon menyampaikan bahwa pembentukan kantor tersebut dapat diwujudkan dalam waktu kurang dari satu bulan berkat kerja sama dan dukungan tim yang menangani bidang hukum.

Ia mengajak seluruh pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya untuk menyosialisasikan keberadaan lembaga tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki persoalan hukum dapat menghubungi tim hukum untuk mendapatkan informasi mengenai konsultasi dan pendampingan yang tersedia.

Romadhon juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mengupayakan bantuan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan kemampuan dan ketentuan layanan yang berlaku.

“Yang kami utamakan adalah membantu warga atau masyarakat yang membutuhkan. Kalau memang ada saudara atau masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, silakan berkoordinasi dengan tim hukum kami,” demikian inti pesan yang disampaikan Romadhon dalam sambutannya.

Selain mengembangkan layanan hukum, DPC GRIB Jaya Kabupaten Gresik juga berencana memperkuat kegiatan sosial dan berbagai program organisasi lainnya agar keberadaan organisasi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ketua DPC GRIB Jaya Cerme Dukung Penguatan Solidaritas Organisasi

Ketua DPC GRIB Jaya Cerme, Krisna, turut menyampaikan apresiasi atas peresmian kantor Lembaga Pembela Hukum dan HAM DPC Kabupaten Gresik.

Ia berharap peresmian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, kekompakan, serta solidaritas keluarga besar GRIB Jaya.

Krisna juga berharap keberadaan kantor pelayanan hukum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memperkuat kerja sama antarpengurus di lingkungan organisasi.

Menurutnya, kebersamaan dan semangat gotong royong merupakan hal penting dalam menjalankan program organisasi agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Agung Teguh Karya: Masyarakat Bisa Mengakses Konsultasi dan Pendampingan Hukum

Kepala Divisi Hukum sekaligus bagian legal GRIB Jaya DPC Kabupaten Gresik, Agung Teguh Karya, S.H., menjelaskan bahwa pendirian kantor tersebut bertujuan menyediakan akses konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat.
Ia mengajak warga yang menghadapi persoalan hukum, baik secara pribadi maupun yang berkaitan dengan keluarga dan kerabat, untuk mencari informasi melalui tim hukum yang bertugas.

Agung juga menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, persoalan hukum harus diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme yang tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghindari intimidasi maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.

“Tujuan kami membuka kantor ini adalah memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila ada kerabat, saudara, atau teman yang mempunyai permasalahan hukum dan membutuhkan pendampingan, silakan berkoordinasi dengan tim kami,” ujarnya dalam sambutan.

Ia berharap kantor tersebut dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum sekaligus sarana koordinasi bagi jajaran GRIB Jaya dalam menangani persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.

Abdul Hafidz, S.H., M.H.: Pelayanan Hukum Harus Profesional dan Berintegritas

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum GRIB Jaya DPC Kabupaten Gresik, Abdul Hafidz, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berdirinya kantor Lembaga Pembela Hukum dan HAM bukan sekadar menghadirkan fasilitas fisik bagi organisasi.

Lebih dari itu, menurutnya, kantor tersebut merupakan wujud komitmen dan dedikasi dalam memberikan perlindungan hukum serta mendorong terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pelayanan hukum harus mengedepankan penyelesaian masalah secara efektif, profesional, dan berintegritas, dengan tetap berpedoman pada kode etik serta ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

Abdul Hafidz juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan peresmian tersebut.

Ia berharap lembaga yang baru diresmikan ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menjadi sarana pelayanan hukum yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyerahan SK dan Pemotongan Pita Tandai Peresmian Kantor

Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dari Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur, Kasmu, kepada Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Gresik, H. Muhammad Romadhon.

Prosesi dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh jajaran pengurus sebagai simbol resmi dibukanya kantor Lembaga Pembela Hukum dan HAM GRIB Jaya DPC Kabupaten Gresik.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kantor, pengenalan layanan hukum, foto bersama, serta ramah tamah dan jamuan makan siang.

Suasana kebersamaan mewarnai seluruh rangkaian kegiatan yang menjadi momentum bagi jajaran pengurus untuk memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan program organisasi.

Berkomitmen Memperluas Akses Pelayanan Hukum

Dengan diresmikannya kantor Lembaga Pembela Hukum dan HAM di Perum Bhumi Cermai Apsari, Blok 11, Kabupaten Gresik, GRIB Jaya DPC Kabupaten Gresik berharap dapat memperluas akses informasi hukum, konsultasi, dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Keberadaan kantor tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pusat koordinasi internal organisasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum.

Melalui pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, GRIB Jaya DPC Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus mengembangkan kegiatan yang bermanfaat serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Langkah Baru Pengabdian, Pegawai Lapas Narkotika Langkat Resmi Dilantik dan Naik Pangkat

Berita|oleh

LANGKAT, Cakrawalajatim.news – Komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur pemasyarakatan terus diperkuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat. Hal tersebut diwujudkan melalui pelantikan jabatan fungsional, pengambilan sumpah jabatan, serta penyematan tanda kenaikan pangkat bagi sejumlah pegawai, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB tersebut dipusatkan di Lapangan Apel Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Robinson Perangin Angin, jajaran pejabat eselon IV dan V, staf, peserta magang, peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta rohaniawan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Suasana tersebut mencerminkan semangat nasionalisme, kebersamaan, serta komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Memasuki acara inti, sejumlah pegawai mengikuti prosesi pelantikan jabatan fungsional dan pengambilan sumpah jabatan. Pada kesempatan yang sama, tanda kenaikan pangkat juga disematkan kepada pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pelantikan dan kenaikan pangkat tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karier pegawai. Amanah jabatan yang diberikan tidak hanya menjadi bentuk kepercayaan organisasi, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas kinerja, kedisiplinan, integritas, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

Usai prosesi, kegiatan dilanjutkan dengan amanat pembina upacara yang berisi arahan dan motivasi bagi seluruh pegawai agar senantiasa menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Seluruh jajaran diharapkan terus memperkuat sinergi, mematuhi aturan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto sebagai bentuk dokumentasi momentum pelantikan dan kenaikan pangkat tersebut.

Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat diharapkan semakin memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan semakin optimal serta memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat.

Perkuat Penanganan Karhutla, Polda Jatim Terjunkan Pasukan BKO Selama Sepekan

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin Apel Gelar Pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) penanganan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (21/10/2026).

Pengerahan pasukan BKO tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan dan pemadaman karhutla sekaligus mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan perkembangan situasi dan hasil pemantauan, karhutla masih terpantau di sembilan wilayah di Jawa Timur. Meski jumlah titik kebakaran mengalami penurunan dan sebagian berada dalam skala relatif kecil, langkah antisipasi tetap diperkuat untuk mencegah munculnya kebakaran susulan.

Kapolda Jatim menegaskan, operasi pasukan BKO tidak hanya difokuskan pada upaya pemadaman di lapangan. Personel juga diinstruksikan melakukan langkah-langkah preventif serta mendukung penegakan hukum terhadap setiap dugaan pembakaran hutan maupun lahan yang memenuhi unsur pidana.

“Berdasarkan perkembangan situasi, masih terdapat beberapa titik api yang harus kita padamkan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memperkuat penanganan secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Kapolda Jatim juga meminta seluruh jajaran melakukan pemetaan lokasi kebakaran secara akurat serta memperkuat koordinasi lintas sektor bersama BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.

Menurut Irjen Pol Dekananto, penurunan jumlah titik kebakaran tidak boleh membuat jajaran mengendurkan kesiapsiagaan. Potensi munculnya kebakaran baru tetap perlu diantisipasi seiring kondisi cuaca dan musim kemarau.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan penekanan Bapak Kapolri, penanggulangan karhutla di Jawa Timur harus maksimal. Walau titik api berkurang, kita tidak boleh lengah karena potensi kebakaran baru masih sangat mungkin terjadi selama kemarau,” tegas Irjen Pol Dekananto.

Selain penanganan karhutla, Kapolda Jatim memberikan penekanan khusus terhadap keselamatan dan kesehatan personel yang bertugas di lapangan.

Para komandan lapangan diminta memastikan kesiapan personel serta melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perlengkapan keselamatan sebelum memasuki area kebakaran. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko selama pelaksanaan tugas penanganan karhutla.

Perkembangan situasi di masing-masing lokasi juga diminta untuk dilaporkan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan penentuan langkah penanganan selanjutnya.

Penugasan pasukan BKO dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari hingga 27 Oktober 2026. Setelah masa penugasan tersebut, Polda Jatim akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pergeseran personel maupun penambahan kekuatan apabila diperlukan.

“Sebagaimana yang selalu saya ingatkan, polisi harus lebih merakyat, bersahabat, dan bermanfaat. Hari ini rekan-rekan melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengucapkan selamat bertugas, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua,” pungkas Irjen Pol Dekananto.

Tak Kenal Lelah Melayani, Moh. Subir dan Madas Banyuates Siaga Bantu Warga hingga Jemput Jenazah

Berita|oleh

SAMPANG, Cakrawalajatim.news – Aksi kemanusiaan tiada henti kembali ditunjukkan Moh. Subir, Ketua DPAC Madas (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, pada Selasa (20/10/2026).

Kali ini, Moh. Subir bersama armada ambulance Madas (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) menjemput jenazah warga dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan.

Jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka di Dusun Bere’ Sabe, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Bagi Moh. Subir, kegiatan sosial seperti ini bukan hal baru. Sudah berulang kali ia dan jajaran Madas (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Banyuates siaga membantu warga, baik untuk antar jemput pasien sakit maupun jenazah, secara gratis sebagai bentuk pengabdian.

“Bagi kami ini panggilan kemanusiaan. Madas (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) harus hadir dan bermanfaat untuk warga. Bukan sekali ini saja, sudah berkali-kali kami lakukan. Selagi armada siap, kami akan terus bantu,” tegas Moh. Subir, Selasa (20/10/2026).

Keluarga almarhum di Dusun Bere’ Sabe, Desa Montor pun mengaku sangat terbantu dan berterima kasih atas kepedulian Madas (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) Banyuates yang sigap di saat duka.

Kehadiran ambulance Madas (Madura Asli Daerah Anak Serumpun) di bawah komando Moh. Subir kini benar-benar menjadi harapan warga kecil di Banyuates.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.