Kades Sidomulyo Berstatus Narapidana Diduga Masih Berseragam Dinas saat Berfoto dengan Bupati Demak, SK Pemberhentian Dipertanyakan

Berita|oleh

DEMAK, Cakrawalajatim.news — Keberadaan Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, berinisial M Asik, menjadi sorotan setelah beredar informasi dan foto yang memperlihatkan dirinya berfoto bersama Bupati Demak dan sejumlah staf Pemerintah Kabupaten Demak.

Foto tersebut disebut diambil di Kantor Kecamatan Dempet. Dalam foto itu, M Asik tampak mengenakan seragam dinas harian (PDH) berwarna khaki yang identik dengan pakaian dinas aparatur pemerintahan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena M Asik disebut telah berstatus sebagai narapidana. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai status jabatannya sebagai kepala desa serta tindak lanjut administratif yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sorotan lainnya adalah belum adanya informasi resmi mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Hingga informasi ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi apakah SK pemberhentian telah diterbitkan atau masih dalam proses.

Publik pun mempertanyakan bagaimana status kepegawaian dan jabatan kepala desa tersebut ditangani, termasuk dasar penggunaan seragam dinas dalam kegiatan yang melibatkan kepala daerah dan jajaran pemerintah kabupaten.

Secara hukum, status seorang kepala desa yang telah dijatuhi putusan pidana berkekuatan hukum tetap perlu ditelaah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian kepala desa tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan foto atau informasi yang beredar, melainkan harus merujuk pada status hukum, jenis tindak pidana, putusan pengadilan, serta prosedur administrasi yang berlaku.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak, khususnya Bupati Demak dan perangkat daerah terkait, perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status jabatan M Asik, proses administrasi pemberhentian apabila memenuhi ketentuan, serta alasan yang mendasari belum adanya informasi resmi terkait SK tersebut.

Klarifikasi juga diperlukan dari pihak Kecamatan Dempet mengenai konteks pengambilan foto, waktu kegiatan, dan kapasitas M Asik saat berada di kantor kecamatan dengan mengenakan seragam dinas.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Bupati Demak maupun pihak Kecamatan Dempet mengenai persoalan tersebut masih perlu diperoleh. M Asik dan pihak-pihak terkait tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan atau tanggapan atas informasi yang menjadi sorotan publik.

Masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan kepastian hukum dan transparansi administrasi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan mengenai status jabatan kepala desa tersebut.

Dilansir dari Media TargetNews.id

Putusan MA Batalkan Perolehan Aset, Status Lahan 7 Hektare Yayasan Kisma Wisma di Surabaya Masih Berpolemik

Berita|oleh

‎Surabaya, Cakrawalajatim.news — Sejak puluhan tahun, kawasan seluas 7 hektar di Rungkut Asri Tengah dan Rungkut Asri Timur, Surabaya, dikenal sebagai milik Yayasan Kisma Wisma. Namun saat ini status kepemilikannya tercatat atas nama PT. Ferry Indonesia Corporation — padahal tidak pernah terjadi kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak.
‎
‎Yayasan Kisma Wisma telah hadir di tengah masyarakat sejak tahun 1975. Kini kedudukannya diperkuat dengan status badan hukum resmi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0010785.AH.01.12.TAHUN 2024, beralamat di Sedati, Sidoarjo.
‎
‎Jalur hukum telah ditempuh hingga ke tingkat tertinggi. Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 2198 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015 telah secara tegas membatalkan perolehan aset tersebut oleh PT. Ferry Indonesia Corporation — mengukuhkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya.
‎
‎Namun di lapangan, penyelesaiannya belum selesai.
‎
‎Ketua Pengurus Yayasan Kisma Wisma, Koes Bandono, S.Pd., menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya tidak pernah berniat melepaskan tanah tersebut.
‎
‎”Tanah ini bukan barang dagangan. Sejak awal, tujuannya jelas: untuk kepentingan sosial dan kemasyarakatan. Saya tidak pernah menandatangani dokumen penjualan atas tanah ini kepada pihak mana pun,” ungkap Koes Bandono.
‎
‎Diceritakan bahwa rencana besar di atas lahan tersebut adalah membangun masjid umum yang luas serta pondok pesantren modern — fasilitas yang diakui sangat dibutuhkan warga sekitar. Oleh karena itu, yayasan memohon pengertian warga yang tanpa sengaja telah membeli sebagian lahan tersebut agar dapat mengembalikannya demi tujuan yang lebih luas.
‎
‎”Kami memohon pengertian warga. Semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan secepatnya, agar kita bisa mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi semua,” harap Koes Bandono.

Kuasa Hukum Pemohon Sampaikan Replik, Pemeriksaan Praperadilan di Pati Berlanjut

Berita|oleh

PATI, Cakrawalajatim.news — Tim kuasa hukum Pemohon menyampaikan replik dalam sidang ketiga praperadilan di Pati. Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi pihak Pemohon untuk menanggapi jawaban Termohon yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Dalam persidangan tersebut, Izzudin Arsalan, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Pemohon, berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Izzudin, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menguji persoalan tertentu dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati setiap tahapan persidangan.

“Praperadilan ini adalah bagian dari upaya Pemohon yang dijamin konstitusi. Kami berharap setiap pihak dapat menghormati proses praperadilan ini,” ujarnya.

Izzudin menjelaskan, pihaknya mengapresiasi jawaban yang telah disampaikan Termohon pada sidang sebelumnya. Jawaban tersebut menjadi bahan bagi tim kuasa hukum untuk menyusun tanggapan sekaligus memperjelas perbedaan argumentasi hukum antara kedua belah pihak.

Ia menambahkan, proses persidangan yang telah berjalan membuat tim kuasa hukum semakin mempersiapkan berbagai argumentasi dan dokumen pendukung untuk menghadapi tahapan hukum selanjutnya.

Menurutnya, kesiapan tersebut diperlukan agar setiap dalil yang disampaikan Pemohon dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan argumentasi dan bukti yang relevan.

Meski demikian, tim kuasa hukum tetap berharap majelis hakim mengabulkan permohonan praperadilan yang telah diajukan. Harapan tersebut, kata Izzudin, tetap disertai penghormatan terhadap jalannya persidangan dan kewenangan hakim dalam mengambil keputusan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa praperadilan merupakan forum bagi para pihak untuk menyampaikan dan menguji argumentasi hukum sesuai dengan ruang lingkup permohonan. Melalui mekanisme tersebut, setiap dalil dapat diperiksa secara proporsional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Izzudin juga berharap proses praperadilan ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak mengenai pentingnya menghormati prosedur hukum, baik dalam menjalankan proses penegakan hukum maupun dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

“Proses ini tentu akan mendewasakan kita semua dalam melakukan maupun mendampingi proses hukum,” tuturnya.

Sidang ketiga dengan agenda penyampaian replik tersebut menjadi salah satu tahapan dalam rangkaian pemeriksaan praperadilan di Pati. Tim kuasa hukum Pemohon berharap seluruh proses persidangan berjalan dengan baik dan majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan berdasarkan fakta, bukti, serta argumentasi hukum yang disampaikan para pihak.

Hingga tahapan ini, proses pemeriksaan masih berlangsung dan keputusan mengenai permohonan praperadilan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.

 

Dilansir dari Media Radartimpo.id

Kuasa Hukum H. Utomo Kritik Jawaban 20 Halaman Polresta Pati, Nilai Pokok Keberatan Belum Terjawab

Berita|oleh

PATI, Cakrawalajatim.news — Tim kuasa hukum H. Utomo menilai jawaban tertulis penyidik Polresta Pati dalam sidang praperadilan belum menjawab pokok keberatan yang mereka ajukan. Menurut pihak pemohon, dokumen setebal 20 halaman tersebut lebih banyak menguraikan kronologi perkara dan tahapan penyidikan, sementara persoalan mengenai dasar hukum serta bentuk surat penetapan tersangka dinilai belum mendapat tanggapan secara langsung.

Permohonan praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan H. Utomo sebagai tersangka pada 18 Agustus 2026 dalam perkara dugaan pencurian mesin kapal KM Manis Sejahtera.

Dalam perkara tersebut, H. Utomo didampingi tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Fatkhur Rahman, yang terdiri atas Fatkhur Rahman, S.H., S.Ag., M.H., Izzudin Arsalan, S.H., M.H., dan Karyono, S.H.

Kuasa Hukum Persoalkan Isi Surat Penetapan Tersangka

Dalam permohonannya, pihak H. Utomo mempersoalkan substansi surat penetapan tersangka. Pemohon menyebut surat tersebut telah mencantumkan dugaan tindak pidana pencurian, pasal yang disangkakan, waktu dan tempat kejadian, serta keterangan bahwa penyidik memiliki sedikitnya dua alat bukti.

Namun, menurut tim kuasa hukum, informasi tersebut belum menguraikan secara konkret perbuatan yang dituduhkan kepada H. Utomo.

Mereka mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari siapa pemilik atau pihak yang berhak atas barang yang dipersoalkan, jenis mesin yang diduga diambil, nilai barang, cara peristiwa itu dilakukan, hingga peran H. Utomo dalam perkara tersebut.

Tim kuasa hukum juga menilai pencantuman Pasal 477 KUHP belum disertai penjelasan yang memadai mengenai ketentuan atau unsur yang dianggap dilanggar.

Menurut pemohon, pencantuman pasal, waktu, dan tempat kejadian saja belum cukup untuk menjelaskan secara terang tuduhan yang dihadapi tersangka. Mereka berpendapat bahwa uraian dalam surat penetapan seharusnya membantu tersangka memahami sangkaan serta mempersiapkan pembelaan.

Meski demikian, penilaian tersebut merupakan dalil pihak pemohon yang masih harus diuji berdasarkan jawaban termohon dan bukti-bukti dalam persidangan.

Pertanyakan Pencantuman Pasal 3 KUHP Nasional

Selain mempersoalkan isi surat penetapan tersangka, tim kuasa hukum juga menyoroti pencantuman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka menilai surat tersebut belum menjelaskan ketentuan spesifik yang menjadi dasar penerapan pasal tersebut.

“Berulang kali kami sampaikan bahwa salah satu yang menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan tersangka Pak Tomo ini dicantumkan Pasal 3 KUHP Nasional. Sementara Pasal 3 tersebut tidak dijelaskan ayat berapa,” kata Izzudin Arsalan seusai persidangan.

Izzudin juga mempertanyakan penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai salah satu dasar hukum dalam proses penetapan tersangka.

Menurut dia, putusan tersebut berkaitan dengan pengujian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Putusan Mahkamah tersebut seharusnya menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang lama. KUHAP yang lama sudah dibatalkan melalui putusan tersebut dan putusan itu sudah diakomodir di dalam KUHAP yang baru,” ujarnya.

Pihak pemohon juga menyampaikan keberatan terhadap pencantuman sejumlah dasar hukum lainnya, termasuk aturan mengenai masa peralihan hukum pidana.

Mereka berpendapat bahwa penggunaan kewenangan penyidik harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, kecermatan, serta larangan penyalahgunaan kewenangan.

Jawaban 20 Halaman Diserahkan Setelah Jeda Persidangan

Sidang praperadilan pada 8 Oktober 2026 mengagendakan pembacaan permohonan dan jawaban dari pihak termohon.

Menurut Izzudin, setelah permohonan dibacakan, penyidik Polresta Pati menyampaikan belum siap menyerahkan jawaban tertulis. Termohon kemudian diberi waktu hingga pukul 14.00 WIB untuk mempersiapkan jawabannya.

“Pukul 11 tadi termohon menyatakan belum siap terkait jawabannya. Pukul 2 ternyata termohon sudah menyatakan jawaban setebal 20 halaman,” kata Izzudin.

Ia menilai jawaban tersebut lebih banyak memuat uraian kronologi kejadian dan tahapan tindakan yang dilakukan penyidik. Sementara itu, keberatan pemohon mengenai dugaan kesalahan penerapan pasal serta persoalan formil dan yuridis dalam penetapan tersangka, menurutnya, belum dijawab secara langsung.

“Pada prinsipnya dalil jawaban dari termohon ini tidak ada yang membantah permohonan kami terkait salah penerapan pasal, cacat formil dan cacat yuridis penerapan pasal dalam penetapan tersangka Pak Tomo. Ini hanya jawaban terkait uraian kronologi peristiwa dan tahapan tindakan yang dilakukan oleh penyidik,” ujarnya.

Izzudin juga menyebut terdapat beberapa kesalahan penyebutan bulan dalam jawaban termohon. Menurut dia, kesalahan pada halaman 4, 5, dan 10 telah diperbaiki melalui renvoi atau koreksi dalam dokumen persidangan.

Meski menyampaikan sejumlah kritik, ia menegaskan bahwa tim kuasa hukum tetap menghormati proses pemeriksaan yang berlangsung.

“Pada prinsipnya kami sebagai pemohon menghormati proses. Apabila proses-proses seperti ini dibenarkan oleh hakim, ya kami mengikuti,” katanya.

Penilaian bahwa jawaban termohon belum menyentuh inti permohonan tersebut merupakan pandangan pihak pemohon. Penilaian akhir atas argumentasi masing-masing pihak berada pada kewenangan majelis hakim berdasarkan pemeriksaan persidangan.

Pemohon Pertanyakan Alat Bukti dan Dokumen Kepemilikan Kapal

Persoalan alat bukti juga menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan pihak H. Utomo. Pemohon mempertanyakan dasar pernyataan penyidik yang menyebut telah memiliki sedikitnya dua alat bukti untuk menetapkan H. Utomo sebagai tersangka.

Mereka mengaku pernah meminta Berita Acara Penyitaan barang bukti ketika menjalani pemeriksaan di Polresta Pati. Namun, menurut pihak pemohon, permintaan tersebut tidak dipenuhi.

Keberatan itu disebut telah disampaikan melalui tim kuasa hukum dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Dalam permohonannya, pihak H. Utomo juga mempersoalkan kedudukan pelapor dalam perkara tersebut. Laporan polisi bernomor LP/B/89/X/2025/SPKT/POLRESTA PATI/POLDA JAWA TENGAH, tertanggal 1 Oktober 2025, disebut dibuat oleh Siti Fatimah AL Zana Nur Fatimah alias Janah binti Arep.

Pemohon menyatakan telah menyerahkan sejumlah dokumen yang menurut mereka berkaitan dengan kepemilikan atau hak atas objek perkara. Dokumen tersebut meliputi Grosse Akta Hipotek, Grosse Akta Pendaftaran Kapal, dokumen perubahan data kapal, surat Bank Jateng mengenai jaminan kredit kapal, serta dokumen pembelian sejumlah mesin dan komponen.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, pemohon mempertanyakan apakah pelapor memiliki hak atas objek yang dilaporkan.

Namun, persoalan mengenai kedudukan pelapor dan status kepemilikan barang tersebut masih merupakan argumentasi pihak pemohon yang perlu dinilai berdasarkan bukti serta ruang lingkup pemeriksaan praperadilan.

Minta Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah

Dalam petitumnya, H. Utomo meminta majelis hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pemohon juga meminta agar tindakan lanjutan yang menurut mereka berkaitan dengan penetapan tersebut, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dinyatakan tidak sah.

Menurut pihak pemohon, permintaan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana mengenai akibat hukum apabila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah. Mereka berpendapat bahwa keabsahan tindakan lanjutan yang bergantung pada penetapan tersebut juga perlu diperiksa.

Hingga persidangan tersebut, belum ada putusan majelis hakim mengenai sah atau tidaknya penetapan H. Utomo sebagai tersangka.

Dalil pemohon, jawaban tertulis penyidik selaku termohon, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan praperadilan.

Putusan majelis hakim nantinya akan menentukan apakah permohonan tersebut dikabulkan, ditolak, atau diputus berdasarkan pertimbangan hukum lainnya.

 

Dilansir dari Media Radartempo.id

Lapas Narkotika Langkat Pastikan Program Rehabilitasi Tepat Sasaran bagi Warga Binaan

Berita|oleh

LANGKAT, Cakrawalajatim.newa — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat terus memperkuat upaya pembinaan dan pemulihan bagi warga binaan melalui pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kamis (8/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Ruang Binadik Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat tersebut membahas sekaligus mengevaluasi kelayakan usulan program rehabilitasi bagi warga binaan.

Sidang dihadiri jajaran Pejabat Struktural Eselon IV dan V, tim medis, Kepala Regu Pengamanan (Karupam), asesor, serta Wali Pemasyarakatan. Warga binaan yang masuk dalam daftar pengusulan juga mengikuti langsung proses sidang.

Atas petunjuk dan arahan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Robinson Perangin Angin, kegiatan dipimpin Kepala Seksi Binadik, Hengki Giantoro, selaku Ketua Tim TPP.

Dalam sidang tersebut, Tim TPP melakukan pemaparan dan pembahasan secara menyeluruh terhadap usulan kelayakan rehabilitasi bagi dua warga binaan. Berdasarkan hasil verifikasi, keduanya dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Tim TPP, Hengki Giantoro, menegaskan bahwa setiap proses pembahasan hingga pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, transparan, serta berdasarkan hasil musyawarah tim.

“Proses ini dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi diberikan secara tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi proses pemulihan serta pembinaan warga binaan,” demikian inti penegasan dalam kegiatan tersebut.

Selain membahas kelayakan rehabilitasi, Tim TPP juga mengingatkan warga binaan yang diusulkan agar terus menjaga sikap dan perilaku, menaati seluruh tata tertib selama berada di dalam Lapas, serta menunjukkan komitmen dalam mengikuti setiap tahapan program rehabilitasi.

Pelaksanaan Sidang TPP ini menjadi bagian dari upaya Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat dalam mendukung proses pembinaan yang terarah, sekaligus mendorong warga binaan untuk mempersiapkan diri kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

KASBI Jatim Gelar Aksi di Grahadi dan DPRD, Desak Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Pro Buruh

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news  –  Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Jawa Timur menggelar aksi massa di kawasan Grahadi dan DPRD Jawa Timur, Selasa (29/9/2026). Dalam aksi tersebut, KASBI Jatim mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh.

Desakan tersebut dilatarbelakangi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam dua tahun terakhir. KASBI Jatim menilai, banyak pekerja yang terdampak PHK belum mendapatkan hak pesangon, sementara penegakan hukum ketenagakerjaan dinilai belum berjalan secara adil dan efektif.

Saat di temui awak media AGUNG SWASTIKO selaku kordinator lapangan(KORLAP), beliau menyebutkan jumlah korban PHK pada tahun ini telah mencapai 53 ribu orang. Organisasi buruh tersebut juga menyoroti belum optimalnya peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.ucapnya”

Melalui aksi tersebut, KASBI Jatim menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Jatim agar aspirasi buruh diteruskan serta dikawal kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Salah satu tuntutan utama adalah pembatasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. KASBI mengusulkan agar PKWT hanya diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat sementara dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

Selain itu, KASBI Jatim meminta pembatasan praktik alih daya atau outsourcing. Mereka menolak sistem labour supply dan mengusulkan agar alih daya hanya diperbolehkan untuk pemborongan pekerjaan tertentu ant perusahaan. Pekerja pada perusahaan penerima pemborongan tersebut juga diusulkan berstatus sebagai pekerja tetap atau PKWTT, khususnya untuk pekerjaan penunjang seperti cleaning service, keamanan, katering, serta pengemudi antar-jemput karyawan.

KASBI juga menyoroti praktik pemagangan agar hanya diperuntukkan bagi peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa, sesuai kurikulum pendidikan dan tidak menjadi hubungan kerja. Sementara itu, bagi pekerja platform digital, KASBI menuntut adanya pengakuan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan aplikator sebagai pekerja dan pemberi kerja.

Di sektor pengupahan, KASBI Jatim mengusulkan agar upah minimum menjadi batas bawah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Penetapannya diharapkan mengacu pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.

KASBI juga mendorong penguatan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, menolak penggunaan formula indeks tertentu dalam penghitungan upah minimum, serta menuntut agar upah minimum sektoral ditetapkan minimal lima persen lebih tinggi dibandingkan upah minimum.

Terkait persoalan PHK, KASBI meminta agar pemutusan hubungan kerja sebisa mungkin dihindari melalui keterlibatan serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah. Apabila PHK tidak dapat dihindari, prosesnya harus dirundingkan dengan serikat pekerja. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian diusulkan melalui penetapan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.

KASBI turut menuntut pembayaran upah proses setiap bulan hingga terdapat putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, organisasi buruh tersebut mengusulkan pembentukan dana cadangan pesangon yang dibayarkan pengusaha setiap bulan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam tuntutan lainnya, KASBI Jatim mendorong pembentukan komite pengawasan dari unsur tripartit untuk memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah juga diminta mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi angkatan kerja, pekerja, maupun pekerja yang telah memasuki masa purna kerja.

KASBI juga menyoroti perlindungan hak cuti haid bagi pekerja perempuan selama dua hari tanpa kewajiban melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, dengan upah tetap dibayarkan penuh. Sementara itu, untuk memperkuat kepastian hukum, KASBI mengusulkan agar pelanggaran ketentuan PKWT mengakibatkan perubahan status pekerja menjadi pekerja tetap demi hukum.

Melalui aksi yang disebut akan berkelanjutan tersebut, KASBI Jatim berharap Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Jatim dapat meneruskan serta mengawal seluruh tuntutan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

KASBI Jatim menegaskan bahwa pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang pro buruh menjadi tuntutan utama untuk memperkuat perlindungan hak pekerja, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang adil.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.