Sengketa Lahan Kupang Segunting Memanas, Waluyo dan Diana Maharani Saling Lapor ke Polrestabes Surabaya

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Sengketa kepemilikan lahan di Jalan Kupang Segunting III Nomor 48–50, Surabaya, kini memasuki ranah pidana. Kedua belah pihak diketahui saling melaporkan ke Polrestabes Surabaya terkait dugaan tindak pidana yang masing-masing mereka laporkan.

Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, Waluyo telah membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Surabaya dengan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat (STTLPM) Nomor: 975/VII/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya, tertanggal 29 Juli 2026.

Dalam laporannya, Waluyo melaporkan Diana Maharani atas dugaan pemalsuan surat dan/atau memberikan keterangan palsu serta penyerobotan tanah. Waluyo mengaku sebagai ahli waris sah dari almarhum M. Yasin bin Mustakim selaku cucu (ahli waris pengganti) almarhum Mustakim bin Reboe berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

Menurut uraian laporan, Waluyo memperoleh kuasa penuh dari para ahli waris untuk mengurus harta warisan, termasuk objek tanah yang menjadi sengketa. Ia menduga terbitnya sertifikat atas nama Diana Maharani dilakukan melalui dokumen atau keterangan yang dipersoalkan keabsahannya, sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, Satreskrim Polrestabes Surabaya juga telah menerbitkan Surat Permintaan Keterangan kepada Waluyo dalam perkara yang dilaporkan oleh Diana Maharani.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa penyidik Unit Idik II/Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya sedang melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, kekerasan terhadap orang dan/atau barang, pengrusakan, serta memasuki pekarangan tanpa izin, yang diduga terjadi pada 17 Juli 2026 di lokasi yang sama.

Penyidik meminta Waluyo hadir memberikan keterangan pada Jumat, 31 Juli 2026, di Ruang Unit Idik 2 Harda Satreskrim Polrestabes Surabaya sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Dengan adanya dua laporan tersebut, perkara sengketa lahan di Kupang Segunting kini berkembang menjadi saling lapor (cross report). Masing-masing laporan akan diproses secara terpisah oleh penyidik berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan dokumen yang diajukan para pihak.

Saat dikonfirmasi pada Selasa (27/7), Hendra Sihombing selaku kuasa hukum Waluyo membenarkan bahwa sosok yang terlihat dalam video cekcok tersebut adalah dirinya dan kuasa hukum Diana Maharani bukan ormas.

“Benar, itu adalah saya,” ujar Hendra kepada wartawan.

Menurut Hendra, permasalahan yang terjadi merupakan sengketa kepemilikan lahan, bukan sengketa penguasaan lahan.

Ia mengklaim kliennya sebelumnya telah menguasai lokasi tersebut. Namun, menurutnya, kliennya kemudian diminta meninggalkan lokasi oleh Soegiarto.

“Yang terjadi adalah sengketa kepemilikan lahan, bukan penguasaan lahan. Klien kami sebelumnya sudah menguasai lokasi tersebut, namun kemudian diminta pergi oleh warga dan kami tanpa membawa ormas manapun,” katanya. Hendra juga menambahkan bahwa perkara tersebut masih dalam proses hukum.

Ia menambahkan bahwa perkara tersebut masih berproses secara hukum dan meminta seluruh pihak menghormati mekanisme yang sedang berjalan.

Hendra juga berharap aparatur pemerintah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga Pemerintah Kota Surabaya dapat bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap pihak yang memiliki dasar hukum dan legalitas harus memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya keberpihakan, sembari menunggu kepastian hukum melalui proses yang sedang berlangsung.

Sebagai informasi, perkara ini masih berada pada tahap penyelidikan dan penanganan di Polrestabes Surabaya. Seluruh pihak tetap memiliki hak yang sama untuk menyampaikan keterangan, alat bukti, maupun dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi lanjutan secara berimbang setelah terdapat perkembangan resmi dari penyidik maupun para pihak terkait.

 

Penulis, Tim / Editor, Redaksi

Sengketa Lahan Kupang Segunting Surabaya Berlanjut, Hendra Sebut Kasus Masih dalam Proses Hukum

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Sebuah video berdurasi sekitar dua menit yang memperlihatkan adu argumen antara sejumlah pihak, termasuk advokat, di kawasan Jalan Kupang Segunting III No. 48, Surabaya, beredar di masyarakat dan menjadi perhatian warga.

Berdasarkan keterangan warga sekitar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, peristiwa tersebut bermula saat beberapa orang datang ke lokasi untuk memasang banner berisi pemberitahuan mengenai klaim kepemilikan tanah.

Tidak lama kemudian, Soegiarto yang disebut warga sebagai kuasa hukum Diana Maharani datang ke lokasi. Menurut keterangan warga, kedatangannya untuk menghentikan pemasangan banner tersebut sehingga terjadi adu argumen dengan pihak yang berada di lokasi.

Peristiwa itu kemudian direkam oleh sejumlah warga menggunakan telepon genggam. Rekaman berdurasi sekitar dua menit tersebut selanjutnya beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan.

Ketua RT setempat mengatakan perselisihan terkait lahan tersebut bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, insiden serupa telah terjadi dua kali, dengan kejadian terakhir berlangsung pada Rabu, 22 Juli 2026.

Ketua RT juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, lahan tersebut sebelumnya dimiliki seseorang yang dikenal sebagai Pak Tan dan sekitar tiga tahun lalu telah dialihkan kepada Diana Maharani. Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari Ketua RT dan belum menjadi fakta hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (24/7), Hendra selaku kuasa hukum Waluyo membenarkan bahwa sosok yang terlihat dalam video tersebut adalah dirinya.

“Benar, itu adalah saya,” ujar Hendra kepada wartawan.

Menurut Hendra, permasalahan yang terjadi merupakan sengketa kepemilikan lahan, bukan sengketa penguasaan lahan.

Ia mengklaim kliennya sebelumnya telah menguasai lokasi tersebut. Namun, menurutnya, kliennya kemudian diminta meninggalkan lokasi oleh Soegiarto bersama sejumlah orang.

“Yang terjadi adalah sengketa kepemilikan lahan, bukan penguasaan lahan. Klien kami sebelumnya sudah menguasai lokasi tersebut, namun kemudian diminta pergi oleh Soegiarto bersama sejumlah orang,” katanya.

Hendra menambahkan bahwa perkara tersebut masih dalam proses hukum.

“Perkara ini masih berproses di pengadilan. Selain itu, kami juga telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Jawa Timur,” ujarnya.

Menanggapi informasi yang beredar bahwa lahan tersebut sebelumnya dimiliki Pak Tan dan telah dijual kepada Diana Maharani, Hendra membantah informasi tersebut.

Menurut Hendra, kliennya memiliki dasar klaim kepemilikan yang didukung sejumlah dokumen, antara lain Sertifikat Tanah Lama Nomor 123 tanggal 22 Februari 1957 atas nama Tuan Reboe alias M. Yasin dengan luas induk 189.994 meter persegi, Kutipan Salinan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Nomor SK.12/Ka/1964 tanggal 30 November 1965, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 361/1974 tanggal 18 Maret 1974, serta Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Kotapradja Surabaja tanggal 6 Desember 1957 mengenai izin mendirikan bangunan. Dokumen-dokumen tersebut, menurut Hendra, memperkuat dasar klaim kepemilikan kliennya.

Selain itu, Hendra berharap aparatur pemerintahan di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga Pemerintah Kota Surabaya dapat bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan harapan agar setiap pihak yang memiliki dasar hukum dan legalitas memperoleh pelayanan yang sama tanpa keberpihakan.

Meski demikian, status kepemilikan lahan tersebut hingga kini masih menjadi objek sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan. Dengan demikian, seluruh klaim yang disampaikan para pihak masih menunggu pembuktian dalam persidangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Soegiarto maupun pihak Diana Maharani belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan wartawan.

Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Apabila Soegiarto maupun pihak Diana Maharani memberikan klarifikasi atau tanggapan, redaksi akan memuatnya pada pemberitaan berikutnya sebagai bentuk keberimbangan informasi.

 

Penulis, Tim / Editor, Redaksi

Dugaan Oknum Polisi Lakukan Pungli di Samsat Surabaya Utara, Warga Minta Pelayanan Transparan

Berita|oleh

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum polisi kembali mencuat di lingkungan Samsat surabaya Utara. Warga mengaku dimintai sejumlah uang di luar biaya resmi saat mengurus administrasi kendaraan bermotor yang sangat fantastis.

Menurut keterangan warga asli Bangkalan permintaan uang tersebut diduga dilakukan dengan alasan mempercepat proses pengurusan, karena tidak ada atas nama pemilik pertama.

“Untuk pengurusan duplikat STNK di Samsat Utara surabaya tidak bisa di proses kalau tidak melampirkan KTP pemilik pertama mas, Tapi. kalau sampean bisa bayar ke loket pasti di bantu kok,” ucapnya oknum polisi tersebut kepada warga Bangkalan pada hari kamis tanggal (16/07/2026).

Tak hanya itu. Masyarakat mengharap pelayanan di Samsat Surabaya Utara dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan yang berintegritas,

“Saya meminta agar apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh oknum aparat segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai prosedur,” kata warga Bangkalan kepada media harianradar.

Jangan malah mencari celah keuntungan atau memanfaatkan kesulitan dan kesempatan dalam kesempitan masyarat saat membutuhkan pelayanan, jika kalau persyaratan tidak bisa dipenuhi seharusnya sampaikan sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku.

“Jika persyaratan memang tidak terpenuhi, jelaskan secara jujur dan transparan sesuai prosedur dan aturan,” imbuhnya.

Saat masyarakat butuh pelayanan, mereka butuh solusi, bukan eksploitasi. Jika berkas atau syarat tidak lengkap, sampaikan secara objektif sesuai regulasi, bukan malah mengambil keuntungan.

“Melayani bukan Berbisnis. Jika syarat tidak terpenuhi, edukasi sesuai prosedur. Jangan manfaatkan kesulitan masyarakat!”, tegasnya.

Dilansir dari Media Harian Radar

 

Penulis, Harian Radar / Editor, Redaksi

Garda Sakera dan Yakuza Manages Tempuh Jalur Hukum, Soroti Lagu “Gak Papa” IC dan MA

Berita|oleh

Mojokerto, Cakrawalajatim.news – Ulah tak terpuji yang dilakukan oleh penyanyi karbitan dan juga seorang DJ karnaval yakni IC dan MA di dunia maya kini berbuntut panjang. 2 artis sosial media ini mendapatkan kritikan tajam serta hujatan dari masyarakat luas. Selain itu, ada beberapa ormas ataupun LSM sudah melaporkan kedua perempuan teraebut ke polisi.

Kali ini, pada hari Jum’at (17/7/26) puluhan anggota DPP GARDA SAKERA S.K.R yang dipimpin Adi Nova selaku ketua DPP GARDA SAKERA serta di dampingi Subagio, S.H., mendatangi Mapolres Mojokerto guna melaporkan IC dan MA juga mangement produser yang mendukung terciptanya lagu berjudul “gak papa” yang dinilai tak pantas dan kini telah beredar luas di kalangan masyarakat.

Selain dari DPP GARDA SAKERA juga turut serta hadir ketua DPC YAKUZA MANAGES yakni H. Zulfah Asadulmillah dan beberapa anggotanya dalam mengawal pelaporan tersebut

Video lagu yang berjudul gak papa yang dinyanyikan oleh IC dan MA, dalam syair lagunya sangatlah tidak pantas untuk didengar semua kalangan, khususnya kaum perempuan dan anak-anak.

Menurut keterangan Adi Nova, syair lagu yang dibawakan IC dan MA sangatlah merusak moral dan martabat kaum perempuan.

“untuk itu, sudah selayaknya ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH). Jangan sampai setelah klarifikasi di media sosial, tidak ada tindakan dari aparat terkait,” terangnya.

“Bila dalam waktu yang diharapkan tidak ada tindakan serius dari aparat penegak hukum, maka jangan salahkan kami apabila akan datang anggota dan masa yang lebih besar,” ungkapnya.

Sementara itu, ketua YAKUZA MANAGES H. Zulfah Asadulmillah mengatakan bahwa tindakan IC dan MA bersama crewnya sudah mencederai moral serta adat ketimuran serta ajaran agama apapun itu.

“Untuk itu, bilamana tidak ada tindakan apapun dari aparat penegak hukum, maka seperti yang sudah terjadi, YAKUZA MANAGES akan melakukan tindakan refrensif sesuai hukum ilmu agama dan negara yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya.

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Warga Dusun Sorak Sampaikan Terima Kasih, Bupati Sampang Tinjau Langsung Rumah Tidak Layak Huni

Berita|oleh

SAMPANG, Cakrawalajatim.news – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kembali dibuktikan. Bupati Sampang H. Slamet Junaidi turun langsung meninjau kondisi rumah warga di Dusun Sorak, Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan, Sabtu (12/07/2026) sore.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Camat Tambelangan H. Ach. Fariji, S.Pd., M.MPd., Kapolsek Tambelangan AKP Medhy Ari Bestakona, Danramil Tambelangan Lettu Inf. Ali Murdani, serta jajaran terkait. Rombongan meninjau langsung kondisi rumah milik Ba Lima dan beberapa warga lainnya yang dinilai sudah tidak layak huni karena mengalami kerusakan cukup parah.

Kehadiran Bupati Sampang disambut hangat oleh masyarakat Dusun Sorak. Warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah yang turun langsung melihat kondisi mereka.

Saat dihubungi oleh Media Online Terkini69News.id, Bupati Sampang menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu, khususnya melalui percepatan penanganan rumah tidak layak huni agar warga dapat tinggal dengan lebih aman dan nyaman.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Sampang yang telah hadir langsung ke rumah Ba Lima dan warga kurang mampu di Dusun Sorak. Kehadiran beliau memberikan harapan bagi masyarakat,” ungkap salah seorang warga.

Segenap keluarga besar Media Online Terkini69News.id juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Sampang H. Slamet Junaidi beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sampang atas kepedulian dan komitmennya dalam membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan perhatian melalui program penanganan RTLH.

Semoga langkah nyata tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Sampang.

 

Penulis, Topan / Editor, Redaksi

Kepala Rutan Surabaya Dampingi Warga Binaan Nobar Piala Dunia 2026 Bersama Yusuf Eko Dono

Berita|oleh

Sidoarjo, Cakrawalajatim.news – Rutan Kelas I Surabaya terus berupaya menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk hak rekreasional. Salah satu bentuk implementasinya diwujudkan melalui kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan babak 32 besar FIFA World Cup 2026 antara Kolombia dan Ghana yang digelar pada Sabtu (4/7) malam.

Kegiatan yang berlangsung di area terbuka blok hunian tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, bersama legenda Persebaya Surabaya sekaligus mantan pemain Tim Nasional Indonesia era 90-an, Yusuf Eko Dono. Ratusan warga binaan tampak antusias mengikuti jalannya pertandingan melalui layar lebar yang telah disiapkan.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan suasana pembinaan yang sehat, humanis, dan kondusif. Menurutnya, pemenuhan hak rekreasional menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan mental warga binaan selama menjalani masa pidana, sehingga mereka dapat mengikuti seluruh program pembinaan dengan lebih baik.

Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nonton bersama juga menjadi media untuk mempererat kebersamaan antara petugas dan warga binaan. Interaksi yang terjalin dalam suasana santai diharapkan mampu membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan kepercayaan, serta memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas I Surabaya kembali menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penciptaan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga binaan maupun petugas.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.