Kriminal

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur berhasil membongkar praktik kejahatan siber berskala besar di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam operasi tersebut, Polisi menetapkan seorang pria berinisial DS sebagai tersangka atas kasus manipulasi data elektronik, penyalahgunaan data pribadi, serta promosi situs perjudian online jaringan internasional.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, didampingi Wakil Direktur (Wadir) Reserse Siber Polda Jatim, AKBP Daniel Somanonasa Marunduri saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat (30/10).

Kombes Pol Abast, menegaskan bahwa Polda Jatim berkomitmen menjaga keamanan data pribadi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi, khususnya NIK dan nomor KK, serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum,” ujar Kombes Pol Abast.

Sementara itu, Wadir Reserse Siber Polda Jatim, AKBP Daniel Somanonasa Marunduri, menjelaskan bahwa tersangka DS menjalankan dua modus kejahatan sekaligus sejak tahun 2023.

Modus pertama adalah memperjualbelikan akun WhatsApp dan Telegram yang telah diaktifkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain secara ilegal.

“Tersangka melakukan registrasi kartu SIM menggunakan data milik orang lain, kemudian membuat akun WhatsApp dan Telegram untuk diperjualbelikan melalui platform Telegram dengan harga bervariasi,” ujar AKBP Daniel.

Untuk satu akun WhatsApp, tersangka mematok harga Rp500 hingga Rp5.000, sedangkan akun Telegram dijual seharga Rp1.000 hingga Rp3.000. Dari bisnis penjualan akun bodong ini, DS meraup keuntungan sekitar Rp100 juta.

Tidak berhenti di situ, sejak November 2025, tersangka DS melebarkan sayap bisnisnya ke ranah perjudian online. Ia membuat perangkat lunak berbasis website (sengmanda.com) secara mandiri untuk menyediakan jasa penyebaran iklan judi massal atau blasting.

Pelanggan cukup mengirimkan materi promosi beserta daftar nomor WhatsApp sasaran.Sistem milik DS kemudian otomatis membombardir nomor-nomor tersebut dengan iklan judi.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka DS bekerja sama langsung dengan admin jaringan perjudian online yang berada di Kamboja dengan total nilai transaksi mencapai Rp1 miliar.

Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 1 unit komputer rakitan, 13 unit ponsel, sekitar 6.000 kartu SIM dari berbagai operator (XL, Axis, dan By.U), serta dokumen mutasi rekening dan tangkapan layar transaksi.

Atas perbuatannya, DS dijerat pasal berlapis, yakni UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp12 miliar, serta UU Perlindungan Data Pribadi dan KUHP terkait perjudian dengan ancaman 9 tahun penjara atau denda Rp2 miliar.

Guna mengantisipasi perluasan dampak, Ditressiber Polda Jatim kini telah membuka layanan hotline pengaduan di nomor 08811043007 serta membentuk tim khusus untuk menelusuri aset (asset tracing) milik tersangka dan jaringan yang terlibat.

MALANG KOTA, Cakrawalajatim.news – Polresta Malang Kota Polda Jatim berhasil menggagalkan dugaan rencana kerusuhan pascaaksi damai yang digelar oleh Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu di depan Balai Kota Malang, Rabu (28/10).

Sebanyak 12 pemuda resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti membawa empat botol bom molotov dan dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo P.S. menjelaskan, penggagalan ini bermula saat petugas gabungan yang bersiaga melihat pergerakan mencurigakan sekelompok orang pada pukul 17.30 WIB.

Kelompok yang terdiri dari 13 orang tersebut berjalan beriringan melintasi Jalan Untung Suropati menuju titik dimana masa menyampaikan aspirasi.

“Petugas di lapangan langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan preventif. Hasilnya, kami menemukan empat botol diduga bom molotov dari dua orang di kelompok tersebut,” ujar Kombes Danang saat konferensi pers di Aula Sanika Satyawada, Kamis (29/10).

Seluruh pemuda tersebut langsung dibawa ke Mapolresta Malang Kota. Dari hasil penyidikan, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan satu orang dibebaskan karena dinilai belum cukup bukti dan tidak mengetahui adanya rencana permufakatan jahat tersebut.

Berdasarkan perannya, Polisi membagi tersangka menjadi dua kelompok. Tiga tersangka utama yang diduga membuat dan membawa bom molotov adalah FH (26) warga Karangploso, YWW (25) warga Lowokwaru, dan IR (23) warga Klojen.

Ketiganya dijerat Pasal 306 KUHP terkait penguasaan bahan peledak tanpa hak juncto Pasal 20 KUHP dan/atau Pasal 248 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Sementara sembilan tersangka lainnya ikut ditahan atas peran membantu permufakatan tersebut yakni DRA (24), BSR (23), dan AD (25), warga Kecamatan Klojen; KA (27) dan IZA (25), warga Kecamatan Kedungkandang; BPT (21) dan MJM (24), warga Kecamatan Lowokwaru; serta AGP (29) dan ABA (25), warga Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Fakta mengejutkan lain terungkap setelah penyidik Polresta Malang Kota Polda Jatim bersama Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan tes urine. Seluruh tersangka dinyatakan positif mengonsumsi Tetrahidrokanabinol (THC/ganja) dan Benzodiazepine.

Temuan ini membuat para pelaku kini menghadapi bidikan pasal berlapis terkait pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kepolresta Malang Kota mengimbau masyarakat untuk tidak membawa benda berbahaya ke lokasi unjuk rasa dan menghindari tindakan provokatif, serta menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, kebebasan menyampaikan pendapat dapat berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan publik dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

SIDOARJO, Cakrawalajatim.news  – Satreskrim Polresta Sidoarjo Polda Jatim mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online yang diduga melibatkan jaringan internasional. Dalam perkara ini, Polisi mengamankan delapan Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam. Mereka diduga menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari koordinasi antara petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dan Satreskrim Polresta Sidoarjo terkait aktivitas WNA di wilayah Jawa Timur.

Para tersangka diduga menggunakan identitas sebagai petugas departemen registrasi untuk menawarkan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor, sebelum meminta korban mentransfer sejumlah uang.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra dalam konferensi pers di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (28/10/2026).

“Salah satu lokasi yang menjadi perhatian penyidik berada di Perumahan Citra Garden, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut diduga berlangsung sejak Maret hingga Juli 2026,” terang AKBP Bobby.

Dari hasil penindakan dan pengembangan penyelidikan, selain mengamankan delapan pria WNA Vietnam, Polisi juga mendapatkan Barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas para tersangka.

Barang bukti tersebut meliputi 20 unit telepon seluler dari berbagai merek, tujuh unit laptop, tiga unit CCTV, dua unit monitor, kartu identitas dan kartu izin mengemudi milik salah satu pihak, serta dokumen perjanjian sewa rumah.

Sementara itu Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Imam Mujali menjelaskan, penyidik berkoordinasi dengan pihak Vietnam melalui jalur kerja sama antarlembaga. Pendalaman bersama itu mengarah pada dugaan penipuan yang menyasar korban di Vietnam.

“Korban dihubungi oleh para pelaku yang merupakan warga negara Vietnam dan berada di Indonesia, dengan berpura-pura menjadi petugas departemen registrasi. Kemudian, para pelaku menjanjikan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor di Vietnam dengan meminta sejumlah uang,” ungkap AKP Imam Mujali.

Modus tersebut diduga memanfaatkan kepercayaan korban terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas resmi. Setelah menawarkan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor, para tersangka meminta korban mengirimkan uang melalui transfer.

Korban kemudian mentransfer uang sesuai permintaan tersebut. Peristiwa itu dilaporkan kepada pihak berwenang di Vietnam dan menjadi bagian dari pengembangan penyelidikan bersama petugas berwenang di Indonesia.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Para tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak kategori V atau Rp 500 juta.

SUBANG, Cakrawalajatim.news – Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan berupa importasi ilegal pakaian bekas atau balpres di sebuah gudang kawasan Pergudangan Intijaya Subang Industri, Blok A-29, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menemukan 1.257 bal pakaian bekas yang diduga berasal dari impor ilegal dengan taksiran nilai mencapai Rp15 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh tim Dittipideksus Bareskrim Polri berdasarkan surat perintah Kabareskrim Polri tertanggal 21 Oktober 2026.

“Penindakan ini sebagai wujud komitmen Bareskrim Polri dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Penindakan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti secara profesional oleh penyelidik Dittipideksus Bareskrim Polri,” ujar Suhasto di Subang, Rabu (28/10/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas yang tersimpan di dalam gudang tertutup. Berdasarkan inventarisasi awal, setiap bal diperkirakan bernilai Rp6 juta hingga Rp12 juta, sehingga total nilai barang yang ditemukan ditaksir mencapai Rp15 miliar.

Suhasto menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di lapangan, aktivitas penyimpanan dan perdagangan tersebut diduga telah berlangsung sejak September 2026. Penyidik memperkirakan perputaran transaksi dalam kegiatan tersebut dapat mencapai puluhan miliar rupiah.

“Dari hasil inventarisasi awal, per balnya ditaksir senilai Rp6 juta sampai dengan Rp12 juta. Kalau kita kalkulasikan dari 1.257 bal itu, nilainya bisa mencapai Rp15 miliar. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak September, sehingga perputarannya diprediksi bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan saksi, gudang tersebut diduga disewa oleh seseorang berinisial DAN, sementara penanggung jawab operasional yang disebut sebagai kepala gudang berinisial W. Penyidik masih mendalami identitas, peran, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan importasi ilegal tersebut.

Suhasto menegaskan, penyidikan tidak hanya berfokus pada barang yang ditemukan di gudang, tetapi juga akan menelusuri asal-usul pakaian bekas, modus operandi, jalur masuk barang ke Indonesia, hingga jaringan distribusi yang diduga terlibat.

“Kami tidak akan berhenti sampai di gudang, tetapi akan menelusuri lebih jauh dari mana barang ini berasal. Penyidik masih mendalami secara komprehensif identitas para pihak yang terlibat, asal-usul barang, modus operandi, jalur masuk ke wilayah Indonesia, serta jaringan distribusinya,” tegas Suhasto.

Dalam perkara ini, penyidik mempersangkakan dugaan pelanggaran Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Lebih lanjut, Suhasto menegaskan bahwa penindakan terhadap dugaan importasi ilegal tersebut bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan juga bagian dari upaya melindungi kepentingan ekonomi nasional, menciptakan tata niaga impor yang sehat, serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

“Penindakan ini bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, mewujudkan tata niaga impor yang sehat dan berkeadilan, serta melindungi keberlangsungan industri tekstil yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Langkah tersebut, lanjut Suhasto, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan melalui program Quick Wins Polri dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan.

Bareskrim Polri juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran barang impor ilegal dengan tidak terlibat dalam rantai pemasukan maupun distribusinya. Masyarakat yang mengetahui dugaan praktik serupa diharapkan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik akan terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menelusuri jaringan di balik dugaan importasi ilegal pakaian bekas tersebut.

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Komitmen Polrestabes Surabaya dalam memberantas tindak kriminalitas kembali ditunjukkan melalui pengungkapan 157 perkara kejahatan konvensional yang meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama periode September hingga Oktober 2026.

Dari ratusan perkara tersebut, sebanyak 112 orang tersangka berhasil diamankan oleh jajaran Polrestabes Surabaya bersama polsek di wilayah hukumnya.

Capaian pengungkapan kasus yang dikenal dengan sebutan 3C itu dipaparkan langsung dalam konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (30/10/2026).

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menjelaskan bahwa dari total 157 perkara, kasus curanmor menjadi tindak kejahatan yang paling mendominasi dengan 112 kasus. Kemudian disusul 40 kasus curat dan lima kasus curas.

Sementara dari jumlah tersangka yang diamankan, sebanyak 72 orang terlibat perkara curanmor, 33 orang terkait kasus curat, dan tujuh orang lainnya merupakan tersangka kasus curas.

Dalam keterangannya, Kapolrestabes mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan berbagai modus untuk melancarkan aksinya. Penggunaan kunci T menjadi modus yang paling banyak ditemukan, yakni sebanyak 107 kasus.

Selain itu, polisi mencatat 26 kasus dengan modus memanjat pagar atau tembok, 12 kasus melalui perusakan atau pemotongan pengaman, serta tujuh kasus perampasan atau penodongan. Lima perkara lainnya melibatkan kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya dengan kondisi kunci masih menempel.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 13 unit sepeda motor, 17 buah kunci T, Y, dan L, 13 telepon genggam, dua senjata tajam, satu kunci magnet, serta sejumlah dokumen kendaraan dan perhiasan.

Dari total 13 sepeda motor yang berhasil diamankan, delapan unit di antaranya telah dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

Berdasarkan pemetaan lokasi kejadian, kawasan permukiman menjadi wilayah paling rawan dengan catatan 124 kasus. Selanjutnya, 17 kasus terjadi di rumah kos, tujuh kasus di area pertokoan atau perkantoran, lima kasus di jalan umum, dan empat kasus di sekitar masjid.

Sementara berdasarkan waktu kejadian, rentang pukul 03.00 hingga 09.00 WIB tercatat sebagai periode dengan angka tertinggi, yakni 78 kasus. Kemudian 37 kasus terjadi pada pukul 21.00 hingga 03.00 WIB, 23 kasus pada pukul 15.00 hingga 21.00 WIB, dan 19 kasus pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Data tersebut menjadi gambaran penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di kawasan permukiman dan lingkungan yang memiliki tingkat kerawanan pencurian kendaraan bermotor.

Kapolrestabes Surabaya menegaskan bahwa upaya pemberantasan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Ia mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat memarkir kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memastikan kunci kontak tidak tertinggal atau masih menempel pada kendaraan.

Masyarakat juga diminta meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan dan segera menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Pengungkapan 157 perkara tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam menekan angka kriminalitas sekaligus memperkuat rasa aman masyarakat di Kota Surabaya.

Surabaya, Cakrawalajatim.news — Dugaan aksi pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia di kawasan Penilih, Surabaya, yang disebut terjadi selama dua hari berturut-turut, yakni pada dini hari 28 dan 29 Oktober 2026, menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pekerjaan penarikan kabel serta penanganan aparat kepolisian terhadap dugaan kejadian tersebut.

Saat tim media LiputanJatimBersatu.com berada di lokasi, terlihat mobil patroli 110 Polrestabes Surabaya melakukan pengecekan terhadap surat-surat pekerjaan penarikan kabel yang berlangsung di kawasan tersebut.

Tak berselang lama, Solihudin Al-Ayyubi, yang disebut sebagai penanggung jawab pekerjaan, dimintai keterangan terkait kelengkapan dokumen pekerjaan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Genteng Benarkan Pemeriksaan

Untuk memastikan informasi mengenai pemeriksaan tersebut, tim media LiputanJatimBersatu.com melakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp Messenger kepada Kanit Reskrim Polsek Genteng.

Dalam keterangannya, Kanit Reskrim Polsek Genteng membenarkan bahwa Solihudin Al-Ayyubi sedang dimintai keterangan oleh pihak Polrestabes Surabaya. Ia menjelaskan bahwa Polsek Genteng hanya menyediakan tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan.

“Benar mas nama tersebut lagi dimintai keterangan oleh pihak Polrestabes Surabaya dan Polsek hanya memberikan fasilitas saja untuk pengecekan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Genteng melalui pesan WhatsApp.

Keterangan tersebut memperjelas bahwa permintaan keterangan terhadap Solihudin Al-Ayyubi dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya, sedangkan Polsek Genteng menyediakan fasilitas tempat pemeriksaan.

Meski demikian, pemeriksaan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Kepastian mengenai legalitas pekerjaan dan ada atau tidaknya pelanggaran masih menunggu hasil pemeriksaan serta keterangan resmi pihak berwenang.

PH Sebut Surat Lengkap, Dokumen Masih Dikroscek

Sebelumnya, saat diwawancarai di lokasi, pihak penasihat hukum (PH) dari Ratu Putri Mandiri menyatakan bahwa surat-surat pekerjaan telah lengkap.

Namun, ketika awak media menanyakan kesediaan untuk menunjukkan dokumen tersebut, pihak PH menyampaikan bahwa dokumen masih dalam proses pengecekan oleh aparat kepolisian.

Pernyataan tersebut menjadi hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Belum ditunjukkannya dokumen kepada media tidak serta-merta membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak sah atau tidak tersedia.

Karena itu, verifikasi terhadap dokumen penugasan, kewenangan pelaksana, serta perizinan yang relevan diperlukan untuk memastikan dasar hukum pekerjaan penarikan kabel di kawasan Penilih.

Legalitas Penarikan Kabel Telkom Perlu Diperjelas

Dalam pekerjaan penarikan, pemindahan, atau pengelolaan aset kabel telekomunikasi, status kewenangan pelaksana dan kelengkapan dokumen perlu diperiksa sesuai jenis pekerjaan serta ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang relevan dapat mencakup nota dinas (Nodin), Surat Perintah Kerja (SPK), serta persetujuan atau koordinasi dengan instansi terkait apabila dipersyaratkan.

Pihak pelaksana diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut. PT Telkom Indonesia juga diharapkan mengonfirmasi apakah kegiatan di Penilih merupakan pekerjaan resmi yang berada dalam penugasan atau persetujuan perusahaan.

Kejelasan dokumen dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan penting untuk menghindari kesalahpahaman serta keresahan di tengah masyarakat.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Belum Memberikan Keterangan

Tim media LiputanJatimBersatu.com juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya mengenai dugaan aksi pencurian kabel tersebut, termasuk perkembangan pemeriksaan terhadap Solihudin Al-Ayyubi.

Namun, hingga berita ini disusun, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa tersebut.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak kepolisian mengenai hasil pemeriksaan dokumen, status pekerjaan penarikan kabel, serta tindak lanjut atas dugaan kejadian yang disebut berlangsung selama dua hari berturut-turut, pada 28 dan 29 Oktober 2026.

Klarifikasi dari PT Telkom Indonesia dan pihak Ratu Putri Mandiri juga diperlukan agar persoalan ini dapat menjadi terang berdasarkan fakta dan dokumen yang terverifikasi.

LiputanJatimBersatu.com akan terus berupaya menelusuri perkembangan persoalan ini serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.