Perjuangan Hak Konstitusional Pecandu Narkotika Kini Resmi Bergulir di Mahkamah Konstitusi

Berita|oleh

Jakarta, Cakrawalajatim.news – Hari ini, Selasa 21 April 2026, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara resmi meregistrasi permohonan pengujian konstitusional yang diajukan SITOMGUM Law Firm atas nama kliennya, Alpin — dengan nomor perkara 147/PUU-XXIV/2026.

Permohonan ini menandai babak baru dalam perjuangan menjamin hak rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia sebagai hak konstitusional yang tak dapat dikesampingkan, bukan sekadar diskresi hakim.

Ketika Rehabilitasi Diabaikan, Penjara Menjadi Satu-Satunya Jawaban

Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan tegas kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika — baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti bersalah. Namun sejak diberlakukannya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026) per 2 Januari 2026, timbul kekosongan hukum yang nyata: ketentuan rehabilitasi Pasal 103 ayat (1) tidak lagi diterapkan secara konsisten oleh para hakim.

Pemohon, Alpin, adalah seorang warga negara yang dijatuhi pidana penjara 6 tahun 6 bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 195/Pid.Sus/2026/PN Tjk, bertanggal 13 April 2026 — meskipun fakta persidangan membuktikan secara positif bahwa ia adalah pengguna, bukan pengedar narkotika. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan penerapan Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika, yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan rehabilitasi. Pemohon kini tengah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Lampung.

“Fakta-fakta di balik perkara ini berbicara dengan keras: klien kami terbukti secara laboratorium sebagai pengguna aktif, namun tidak sekalipun hakim mempertimbangkan rehabilitasi. Ini bukan kegagalan individual satu majelis hakim — ini adalah gejala sistemik dari ketidakpastian hukum yang kita ajukan ke Mahkamah. Dengan perkara ini, kami berharap pintu rehabilitasi terbuka lebar dan adil bagi setiap pecandu narkotika di seluruh pelosok negeri.” Kata Yunizar Akbar, S.H. Advokat, Tim Kuasa Hukum Pemohon — SITOMGUM Law Firm

Bukan Membatalkan — Justru Memperkuat Kepastian Hukum Rehabilitasi

Permohonan ini bersifat unik: Pemohon tidak meminta agar Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika dinyatakan inkonstitusional. Sebaliknya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa ketentuan tersebut konstitusional dan wajib diterapkan sebagai lex specialis — satu-satunya pedoman mengikat bagi hakim dalam memutus perkara pecandu narkotika, meskipun KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana telah berlaku.

Permohonan ini juga mengajukan putusan sela (provisi) — meminta Mahkamah memerintahkan seluruh hakim di Indonesia untuk tetap menerapkan Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika selama perkara ini berlangsung, serta mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran guna menjamin keseragaman penerapannya secara nasional.

“Permohonan ini bukan sekadar perkara satu klien. Ini adalah ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum: apakah kita memiliki keberanian untuk menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah hak konstitusional, bukan belas kasihan hakim? Kami optimis Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian yang selama ini dinantikan oleh ratusan ribu orang yang perkaranya bergulir di seluruh pengadilan Indonesia.” Menurut Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H. Ketua Tim Kuasa Hukum & Pendiri, SITOMGUM Law Firm

Ribuan Perkara Menunggu, Kerugian yang Terjadi Bersifat Tak Dapat Dipulihkan

Sejak 2 Januari 2026, ratusan hingga ribuan perkara pecandu narkotika telah dan sedang disidangkan di seluruh pengadilan di Indonesia dalam kondisi ketidakpastian hukum. Setiap hari tanpa kepastian ini berarti semakin banyak individu yang seharusnya menjalani rehabilitasi medis justru menghuni penjara yang telah melampaui kapasitas hampir dua kali lipat.

“Data overcrowding Lapas berbicara gamblang: hampir 90 persen kelebihan kapasitas, dan lebih dari separuh penghuninya adalah kasus narkotika. Ini adalah krisis kemanusiaan yang akarnya ada pada ketiadaan pedoman wajib rehabilitasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika sebagai lex specialis yang mengikat bukan hanya akan memulihkan hak konstitusional klien kami — ia akan menjadi fondasi reformasi kebijakan pemasyarakatan yang sudah terlalu lama tertunda.” Menurut Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H. Advokat, Tim Kuasa Hukum Pemohon — SITOMGUM Law Firm

SITOMGUM Law Firm meyakini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini — baik putusan sela maupun putusan pokok — akan menjadi tonggak hukum yang mengubah paradigma penanganan narkotika di Indonesia: dari pendekatan semata-mata pemidanaan, menuju pendekatan kesehatan yang humanis, berbasis hak asasi, dan konstitusional.

Kontak Nara Hubungi
Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H
BNN Jatim Kabid Rehabilitasi

 

Penulis, Suhaili / Editor, Redaksi

Mulai Terkuak! Kejari Tanjung Perak Panggil Saksi Kunci, AMI Jangan Main-main, Bongkar Tuntas Dugaan Dana Reses

Berita|oleh

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Tekanan publik akhirnya mulai memaksa pergerakan. Setelah lama disorot karena dinilai mandek, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dijadwalkan akan memanggil saksi kunci dalam kasus dugaan penyimpangan dana reses pada Kamis mendatang.

Saksi yang dipanggil bukan sosok sembarangan. Ia merupakan mantan staf dari anggota dewan yang turut dilaporkan, figur orang dalam yang diyakini mengetahui secara detail alur penggunaan dana reses termasuk dugaan praktik-praktik menyimpang yang selama ini tertutup rapat.

Pemanggilan ini menjadi ujian serius bagi Kejari Tanjung Perak apakah benar-benar ingin membongkar kasus ini, atau sekadar meredam tekanan publik.

Diketahui, kasus ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) dengan nomor registrasi 199/Dumas/II/2026/DPP-AMI pada 27 Februari 2026. Namun, dalam kurun waktu yang cukup lama, penanganannya justru dinilai jalan di tempat dan minim progres.

Kondisi tersebut memicu kecurigaan publik hingga akhirnya AMI mengambil langkah tegas dengan membawa perkara ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mendesak adanya supervisi dan evaluasi terhadap kinerja Kejari Tanjung Perak.

Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pemanggilan saksi kunci ini tidak boleh berakhir sebagai formalitas belaka.

“Ini momentum. Saksi yang dipanggil adalah orang dalam. Kalau Kejari serius, dari sini semua bisa terbuka. Tapi kalau hanya formalitas, publik tidak akan diam,” tegas Baihaki dengan nada keras.

Ia bahkan secara terbuka menantang keberanian aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara tersebut tanpa tebang pilih.

“Jangan main-main dengan kasus ini. Ini uang rakyat. Kalau memang ada penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus diseret. Tidak boleh ada yang dilindungi,” ujarnya.

AMI juga mengingatkan bahwa sorotan terhadap Kejari Tanjung Perak kini tidak lagi hanya di tingkat daerah, melainkan sudah menjadi perhatian di level pusat.

“Kami sudah bawa ini ke Kejagung. Artinya pengawasan ada. Kalau masih berani mandek, itu jadi pertanyaan besar ada apa sebenarnya,” tambahnya.

Lebih jauh, Baihaki menegaskan bahwa AMI siap menggerakkan aksi besar-besaran jika proses hukum kembali berjalan stagnan atau terkesan ditutup-tutupi.

“Kalau ini masih diulur-ulur, kami pastikan akan turun dengan kekuatan lebih besar. Ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” pungkasnya.

Dengan dipanggilnya saksi kunci yang mengetahui langsung dinamika internal, publik kini menunggu apakah Kejari Tanjung Perak benar-benar berani membuka tabir dugaan penyimpangan dana reses, atau justru kembali tenggelam dalam bayang-bayang ketidakjelasan.

Penulis, Tim / Editor, Redaksi

Inovasi Baru, DAJ Law Firm Hadirkan Program Perlindungan Hukum Berbasis Asuransi

Berita|oleh

Jakarta, Cakrawalajatim.news – Kantor Hukum Dhipa Adista Justicia (DAJ Law Firm) menghadirkan inovasi baru di bidang layanan hukum dengan meluncurkan program Legal Protection Insurance PPMBC-DAJ. Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses perlindungan hukum bagi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai persoalan hukum.

Berada di bawah pembinaan Tedjo Edhi Purdjiatno, DAJ Law Firm menggandeng para advokat profesional untuk memberikan layanan hukum secara menyeluruh, baik litigasi (di dalam pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

Sekretaris Jenderal Dhipa Adista Justicia Law Firm, Nicho Hezron, menjelaskan bahwa program Legal Protection Insurance PPMBC-DAJ menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian perlindungan hukum melalui sistem perjanjian jasa hukum tetap.

“Atas arahan Pembina Dhipa Adista Justicia, Bapak Laksamana (Purn) TNI Tedjo Edhi Purdjiatno, S.H., kami meluncurkan program ini sebagai wadah yang memfasilitasi kesepakatan perjanjian jasa hukum tetap antara calon klien dengan DAJ Law Firm,” ujar Nicho kepada awak media di Kantor Pusat DAJ Law Firm, Grogol, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia menambahkan, keunggulan utama program ini terletak pada adanya jaminan perlindungan hukum yang membuat klien tidak perlu khawatir terhadap biaya mendadak saat menghadapi persoalan hukum.

“Melalui mekanisme yang menyerupai legal procedural insurance, akan dibuat berita acara Perjanjian Jasa Hukum Klien Tetap yang memuat ruang lingkup kerja sama, mekanisme ikatan, tujuan perjanjian, hingga biaya jasa hukum tetap,” jelasnya.

Terkait legalitas dan biaya premi, Nicho memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan berada dalam naungan badan hukum DAJ Law Firm. Sementara itu, biaya premi bersifat fleksibel, menyesuaikan kesepakatan antara klien dan pihak kantor hukum.

“Legalitas tentu sesuai aturan hukum. Untuk biaya premi, sifatnya dinamis dengan prinsip mencari kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak,” katanya.

Di akhir keterangannya, Nicho menegaskan bahwa program Legal Protection Insurance PPMBC-DAJ dapat diakses oleh masyarakat luas, baik di wilayah Jabodetabek maupun daerah lain yang telah memiliki kantor cabang DAJ Law Firm.

“Masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini dapat langsung datang ke Kantor Pusat di Grogol, Jakarta, maupun kantor cabang kami di berbagai daerah,” tutupnya.

 

Penulis, Suhaili / Editor, Redaksi

Kinerja Dipertanyakan, Laporan Dana Reses Mandek di Kejari Tanjung Perak, AMI Lapor ke Kejagung

Berita|oleh

Jakarta, Cakrawalajatim.news – Aliansi Madura Indonesia (AMI) meluapkan kekecewaan keras atas mandeknya penanganan laporan dugaan penyimpangan dana reses yang menyeret oknum anggota DPR dari Fraksi PKS.

Laporan yang sebelumnya telah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kini resmi dibawa ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor 199/Dumas/II/2026/DPP-AMI sejak 27 Februari 2026. Namun hingga kini, AMI menilai tidak ada perkembangan signifikan, bahkan terkesan jalan di tempat.

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, secara terbuka mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani laporan tersebut.

“Ini bukan laporan abal-abal. Ada nomor registrasi resmi, ada dugaan kuat. Tapi kenapa seperti tidak bergerak, Ada apa di balik ini?” tegas Baihaki (17/4) dengan nada tinggi.

AMI menilai kondisi ini berpotensi menciptakan persepsi publik bahwa penanganan hukum bisa dipetieskan ketika menyangkut oknum tertentu.

“Kalau laporan masyarakat bisa mandek tanpa kejelasan, ini berbahaya. Jangan sampai muncul dugaan ada yang dilindungi atau sengaja diperlambat,” lanjutnya.

Lebih jauh, AMI menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dana reses bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi karena menyangkut penggunaan uang negara.

“Ini uang rakyat. Kalau diselewengkan, itu korupsi. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Harus diusut tuntas,” tandas Baihaki.

Atas dasar itu, AMI mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk turun tangan secara langsung, melakukan supervisi ketat, bahkan mengambil alih penanganan jika diperlukan.

“Kami minta Kejagung jangan hanya diam. Turun tangan, awasi, dan jika perlu ambil alih. Dorong Kejaksaan Negeri Tanjung Perak agar segera bergerak,” ujarnya.

AMI juga memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, pihaknya siap menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk tekanan terhadap aparat penegak hukum.

“Kami tidak akan diam melihat hukum seperti ini. Jika dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh. AMI siap turun dengan kekuatan penuh,” pungkas Baihaki.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait mandeknya laporan tersebut.

 

Penulis, Suhaili / Editor, Redaksi

Media Center Mojokerto Resmi Dibuka, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Berita|oleh

MOJOKERTO, Cakrawalajatim.news – Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi menghadirkan Media Center sebagai sarana strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Peresmian yang berlangsung di Kantor Media Center, Jl. RA Basuni No. 17, Desa Japan, Kecamatan Sooko ini menjadi momentum penting dalam penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Acara peresmian dihadiri oleh Kapolres Mojokerto AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong transparansi dan penyampaian informasi yang akurat kepada publik.

Kegiatan diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Mojokerto yang menegaskan pentingnya Media Center sebagai jembatan komunikasi yang efektif. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa keberadaan Media Center diharapkan mampu menjadi pusat informasi yang terpercaya, cepat, dan berimbang.

Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan tumpeng serta pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya operasional Media Center. Setelah itu, seluruh tamu undangan melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas yang tersedia, guna memastikan kesiapan operasional dalam menunjang kebutuhan informasi publik.

Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata menyampaikan apresiasinya atas diresmikannya Media Center tersebut. Ia berharap fasilitas ini dapat menjadi referensi publik dalam memperoleh informasi yang valid serta mampu menangkal penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

“Media Center ini diharapkan menjadi sumber informasi yang kredibel dan mampu memberikan transformasi informasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga bersifat mempersatukan. Layaknya media berbasis negarawan, yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan, objektivitas, dan kepentingan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, keberadaan Media Center dinilai sangat penting di era digital saat ini, di mana arus informasi begitu cepat dan tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pusat informasi resmi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh data dan berita yang jelas, akurat, serta dapat dipercaya.

Media Center Kabupaten Mojokerto juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Sinergi ini diyakini mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan konstruktif, sehingga mampu memperkuat persatuan serta mendukung pembangunan daerah.

Dengan diresmikannya Media Center ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola informasi yang modern, terbuka, dan bertanggung jawab. Ke depan, Media Center diharapkan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga menjadi simbol transformasi komunikasi publik yang inklusif dan mempersatukan seluruh elemen masyarakat.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Tagih Janji Pemerintah, Ojol Jatim Siapkan Aksi Besar di Hari Kebangkitan Nasional

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Gerakan Rakyat Transportasi Online (GRANAT) Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi besar-besaran pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026. Aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan serempak yang sebelumnya telah dideklarasikan di berbagai daerah pada tahun lalu (16/4).

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ribuan driver roda dua dan roda empat dipastikan turun ke jalan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap janji pemerintah yang hingga kini belum terealisasi.

Presidium GRANAT Jatim, Tito Ahmad, menegaskan bahwa aksi kali ini menjadi titik penting perjuangan ojol, khususnya di Jawa Timur.

“Ini bukan sekadar aksi, ini adalah momentum penagihan janji. Kami ingin pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Timur, benar-benar hadir dan memperhatikan nasib para driver ojol,” tegas Tito.

Menurutnya, selama ini para pengemudi ojol masih berada dalam kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Pembatasan zona merah yang belum dihapus sepenuhnya, ditambah ketidakjelasan regulasi, menjadi persoalan lama yang terus membebani driver di Jawa Timur.

Sementara itu, Presidium lainnya Puji Waluyo, membenarkan bahwa aksi tahun ini masih mengusung tuntutan yang sama seperti sebelumnya. Ia menyebut, terdapat lima poin tuntutan utama yang dianggap sebagai “harga mati” bagi para driver.

Kelima tuntutan tersebut meliputi:

Kenaikan tarif pengantaran penumpang

Penetapan tarif bersih yang diterima mitra berdasarkan Peraturan yg telah ditetapkan SK gub Jatim R2 : 2000 – R4 : 3800

Penerbitan regulasi pengantaran barang dan makanan

Mendesak pemerintah segera menerbitkan UU Transportasi Online

Penghapusan sistem zona merah atau “penghijauan” tanpa syarat agar dapat diakses seluruh driver

Selain itu, dalam seruan tambahan, massa aksi juga menyatakan penolakan terhadap skema koperasi yang dinilai berpotensi membebani driver online.

“Lima poin ini bukan sekadar tuntutan, tapi kebutuhan mendesak demi keberlangsungan hidup para driver,” ujar Puji.

Ia juga menekankan bahwa aksi ini membawa semangat kolektif demi kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Dalam amanatnya, Puji mengingatkan bahwa perjuangan ini merupakan panggilan bagi seluruh ojol, khususnya di Jawa Timur, untuk bersatu dan bergerak bersama.

Dengan mengusung tema “Bergerak Serempak Berdampak”, GRANAT optimistis bahwa tekanan dari aksi massal ini akan menghasilkan perubahan nyata.

“Kami yakin, apa yang dirasakan ojol hari ini tidak akan sia-sia. Perjuangan ini akan membuahkan hasil manis di masa depan,” pungkasnya.

Sejumlah perwakilan driver juga menyuarakan kritik keras kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat. Mereka menilai, jika wakil rakyat melalui Komisi V DPR RI tidak mampu segera merumuskan Undang-Undang Transportasi Online, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja legislatif di sektor ini.

Pasalnya, transportasi online telah berjalan lebih dari satu dekade dan menjadi tulang punggung ekonomi jutaan masyarakat, namun hingga kini belum memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif.

Jika tuntutan ini kembali diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang aksi yang lebih besar akan kembali terjadi. Bagi para ojol, ini bukan lagi sekadar aspirasi, melainkan perjuangan hidup yang tak bisa ditunda.

Aksi 20 Mei 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu mobilisasi terbesar komunitas ojol dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam merespons tuntutan yang telah lama disuarakan.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.