Lahirkan Semangat Persatuan, Komunitas Wartawan Indonesia Hadir Sebagai Wadah Pemersatu Insan Pers

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Dunia pers tanah air kembali menyambut kehadiran organisasi baru yang hadir dengan visi besar untuk menyatukan barisan insan pers. Berdiri pada bulan Maret 2026, Komunitas Wartawan Indonesia (KWI) resmi hadir di tengah masyarakat dengan komitmen kuat menjadi wadah pemersatu, bukan wadah perpecahan.

Organisasi yang diketuai oleh Umar Hayat Am.pd.,SPD.Or. CFLE .,CLAD ini membawa semangat baru dengan moto khas: “KWI PEMERSATU JURNALIS”.

Visi: Hadir untuk Menyatukan, Bukan untuk Bersaing

Dalam visi dan misinya, Ketua Umum KWI, Umar Hayat, menegaskan bahwa organisasi yang ia bangun ini tidak hadir dengan tujuan untuk berkompetisi atau bertanding dengan organisasi lainnya.

“KWI saya bangun bukan untuk bersaing. KWI lahir bukan untuk bertanding, tapi KWI hadir untuk menjadi pemersatu jurnalis,” tegas Umar Hayat.

Lebih jauh ia menyampaikan, segenap pengurus dan anggota KWI akan selalu menjaga marwah dan kehormatan profesi wartawan. Integritas, etika, dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam setiap langkah organisasi ini.

Perkembangan Pesat: Baru Seumur Jagung, Wilayah Sudah Tersebar

Meskipun tergolong sangat baru atau “baru seumur jagung”, perkembangan Komunitas Wartawan Indonesia terbilang luar biasa cepat.

Dalam waktu singkat sejak diluncurkan, KWI telah berhasil membentuk kepengurusan di berbagai tingkatan wilayah, mulai dari:

-DPD(Dewan Pengurus Daerah )

-DPD (Dewan Pengurus Daerah)

-DPC (Dewan Pengurus Cabang)

Hal ini membuktikan bahwa kehadiran KWI mendapat sambutan hangat dan antusiasme yang besar dari rekan-rekan wartawan di seluruh penjuru Indonesia yang menginginkan sebuah wadah yang kuat, solid, dan bersih dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

 

Komitmen Bersama

Dengan semboyan pemersatu, KWI bertekad mempererat tali silaturahmi antar sesama insan pers. KWI ingin membuktikan bahwa pers yang bersatu adalah pers yang kuat dan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial serta pilar demokrasi dengan sebaik-baiknya.

“KWI akan selalu menjaga marwahnya jurnalis,” menjadi komitmen yang terus dipegang teguh untuk membawa organisasi ini maju ke depan.

 

Penulis, Ibad Editor, Redaksi

Uang Koruptor untuk Rakyat, Ketum AMI Dukung Penuh Kebijakan Pemerintah

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Kebijakan pemerintah yang akan memanfaatkan dana sitaan dari koruptor untuk mendukung program rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa menuai dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Aliansi Madura Indonesia (AMI).

Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, SE, SH, menilai langkah tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat, sekaligus menjadi simbol bahwa uang hasil kejahatan korupsi harus dikembalikan kepada masyarakat.

“Ini langkah yang tepat. Uang yang selama ini dirampas dari rakyat oleh para koruptor, harus kembali lagi ke rakyat dalam bentuk program yang konkret dan bermanfaat,” tegas Baihaki dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya memiliki nilai keadilan, tetapi juga dapat menjadi momentum besar untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Namun demikian, Baihaki mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada wacana semata. Ia menegaskan bahwa negara harus berani bertindak lebih tegas terhadap para pelaku korupsi.

“Jangan hanya bicara pengelolaan dana sitaan. Yang lebih penting adalah bagaimana negara serius menyikat habis para koruptor tanpa pandang bulu. Jangan ada tebang pilih,” tegasnya.

AMI juga mendorong aparat penegak hukum untuk tidak ragu melakukan penyitaan maksimal terhadap aset para koruptor, agar dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut, AMI mengingatkan agar implementasi program seperti MBG dan koperasi desa tidak justru menjadi ladang baru praktik penyimpangan.

“Program ini harus diawasi ketat. Jangan sampai niat baik justru dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Kami akan ikut mengawal,” ujar Baihaki.

Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan pelaku usaha lokal, khususnya petani dan peternak, agar manfaat ekonomi dari program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah.

Waspada Demo Ojol 20 Mei, Bundaran Waru Jadi Titik Kumpul Massa Ojek Online

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mewaspadai potensi kepadatan arus lalu lintas pada Selasa, 20 Mei 2026. Pasalnya, ribuan pengemudi ojek online (ojol) direncanakan menggelar aksi damai bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (7/5).

Aksi tersebut akan melibatkan massa dari berbagai komunitas dan organisasi driver online di Jawa Timur. Bundaran Waru atau kawasan Cito, Surabaya, ditetapkan sebagai titik kumpul utama sebelum massa bergerak menuju sejumlah lokasi aksi.

Presidium Geranat’s, Achmad Tito, menjelaskan bahwa peserta aksi akan berkumpul secara mandiri sejak pagi hari sebelum melakukan konvoi menuju Kantor Dinas Perhubungan, kantor aplikator, DPRD Provinsi Jawa Timur, hingga berakhir di Kantor Gubernur Jawa Timur.

“Kami mengimbau peserta tetap tertib dan menjaga kondusivitas selama aksi berlangsung. Titik kumpul berada di Bundaran Waru atau kawasan Cito sebelum bergerak ke beberapa titik tujuan,” ujarnya.

Menurutnya, aksi damai tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait tuntutan kejelasan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, khususnya menyangkut tarif dan potongan aplikator transportasi online.

Sementara itu, Presidium Geranat’s, Puji Waluyo, turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan para pengguna jalan yang nantinya terdampak akibat aksi tersebut. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa aksi dilakukan sebagai bentuk perjuangan aspirasi para driver online.

“Kami meminta maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan apabila aktivitas aksi nanti menyebabkan kemacetan atau ketidaknyamanan. Aksi ini kami lakukan secara damai untuk memperjuangkan kejelasan regulasi dan nasib driver online,” kata Puji Waluyo.

Selain di Surabaya, aksi serupa juga disebut akan berlangsung serentak di 16 daerah lain di Jawa Timur.

Dengan adanya agenda tersebut, masyarakat diminta mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur menuju Bundaran Waru, Ahmad Yani, Frontage Road, hingga kawasan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Pengguna jalan diimbau mencari jalur alternatif dan menyesuaikan waktu perjalanan guna menghindari antrean kendaraan selama aksi berlangsung.

 

Penulis, Topan / Editor, Redaksi

Belum Ada Kepastian Tarif dan Potongan, Driver Online Jadwalkan Aksi Besar 20 Mei

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Presidium Geranat’s, Puji Waluyo, menyoroti belum adanya kejelasan implementasi terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peringatan May Day pada 1 Mei 2026 lalu.

Menurut Puji, hingga kini belum ada gambaran resmi mengenai penerapan aturan tersebut di lapangan, termasuk terkait mekanisme pelaksanaan bagi perusahaan aplikator transportasi online.

“Yang kami soroti adalah sejak pernyataan perpres itu disampaikan tanggal 1 Mei sampai sekarang belum ada gambaran implementasinya di lapangan. Kami juga sudah mencoba mengecek di website resmi Kementerian Sekretariat Negara, namun Perpres Nomor 27 Tahun 2026 itu belum tersedia,” ujarnya.

Ia menambahkan, sampai saat ini para pengemudi maupun organisasi transportasi online juga belum melihat adanya perubahan terkait potongan aplikator maupun tarif layanan.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan kapan draft resmi perpres tersebut akan diterbitkan serta kapan aturan itu mulai diterapkan oleh perusahaan aplikator.

“Sampai sekarang belum ada perubahan soal potongan dan tarif. Yang kami tanyakan, kapan draft resmi perpres keluar dan kapan mulai dijalankan oleh aplikator,” tambahnya.

Meski demikian, Geranat’s mengaku memilih menunggu isi resmi perpres sebelum memberikan sikap lebih jauh. Mereka tidak ingin terburu-buru menyimpulkan isi aturan tanpa mengetahui detail implementasinya.
“Kami belum tahu isi perpres secara resmi dan bagaimana cara implementasinya. Kalau kami terlalu keras berkomentar, ternyata implementasinya berbeda dari pandangan kami, tentu malah menjadi tidak tepat,” pungkas Puji Waluyo.

Sementara itu, Achmad Tito mengungkapkan bahwa pihaknya telah mematangkan persiapan aksi damai yang akan digelar pada 20 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Aksi tersebut disebut akan berlangsung serentak di 16 daerah sebagai bentuk penyampaian aspirasi para pengemudi transportasi online.

Massa aksi dengan titik kumpul mandiri di kawasan Cito, Surabaya, direncanakan bergerak menuju Kantor Dinas Perhubungan, kantor aplikator, DPRD Provinsi Jawa Timur, hingga berakhir di Kantor Gubernur Jawa Timur.

Menurut Achmad Tito, aksi damai tersebut dilakukan untuk mendesak kejelasan regulasi dan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 agar para driver online mendapatkan kepastian terkait tarif dan sistem potongan aplikator.

“Kami sudah mematangkan agenda aksi damai pada 20 Mei bertepatan Hari Kebangkitan Nasional. Aksi akan dilakukan di 16 daerah dan untuk Surabaya titik kumpul mandiri di Cito sebelum bergerak ke sejumlah titik tujuan,” ujarnya.

Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, AMI Serukan Penguatan Independensi Pers di Indonesia

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Dalam momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 yang diperingati pada Minggu (3/5/2026), Ketua AMI, Baihaki Akbar, menyerukan pentingnya memperkuat kebebasan serta independensi pers di Indonesia.

Menurut Baihaki, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi. Pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Pers yang independen akan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal serta menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya di Surabaya.

Ia menegaskan, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh insan media untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Selain itu, Baihaki juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab, sehingga ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas dapat terus terjaga.

“Kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sangat penting agar kebebasan pers tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial,” tambahnya.

Peringatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kemerdekaan pers sebagai fondasi demokrasi yang kuat di Indonesia.

 

Penulis, Tim / Editor, Redaksi

Amien Rais Tuai Kontroversi, AMI Sentil Keras Jangan Sebar Isu Tanpa Fakta, Rakyat Butuh Ketenangan

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Pernyataan kontroversial Amien Rais kembali menuai sorotan publik. Kali ini, mantan Ketua MPR RI tersebut menjadi perhatian usai beredarnya video yang menyinggung kedekatannya Prabowo Subianto dengan Teddy Indra Wijaya.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) angkat suara. Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Amien Rais yang dinilai tidak didukung data yang jelas.

“Tokoh publik seharusnya menghadirkan ketenangan, bukan justru memicu kegaduhan. Jangan asal menyampaikan isu tanpa fakta yang terverifikasi. Ini berbahaya bagi stabilitas sosial,” tegas Baihaki dalam keterangannya, Minggu (3/5).

Menurutnya, penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya, terlebih disampaikan oleh figur nasional, berpotensi menyesatkan publik dan memicu konflik di tengah masyarakat.

“Kalau hanya berbasis asumsi atau kabar yang tidak jelas sumbernya, sebaiknya ditahan. Rakyat saat ini membutuhkan kepastian, bukan narasi liar yang bisa memecah belah,” lanjutnya.

AMI juga menekankan pentingnya etika komunikasi publik, khususnya di era digital di mana arus informasi begitu cepat dan kerap tidak terfilter.
Sebelumnya, Partai Golkar melalui Sekjen M. Sarmuji juga telah mengingatkan Amien Rais agar lebih mengontrol diri dalam merespons isu yang belum jelas kebenarannya.

Bahkan dari internal Partai Ummat, muncul penilaian bahwa pernyataan tersebut merupakan sikap pribadi dan dinilai tidak mewakili kepentingan partai.
AMI pun mengingatkan seluruh tokoh bangsa untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.

“Jangan sampai opini pribadi berubah menjadi bola liar yang merugikan bangsa sendiri. Ini bukan sekadar soal politik, tetapi tanggung jawab moral kepada rakyat,” pungkas Baihaki.

 

Penulis, Tim / Editor, Redaksi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.