HUT ke-81 Kemerdekaan RI, SDN Masaran Ikuti Jalan Sehat Barisan Mantap di Kecamatan Tambelangan

Berita|oleh

SAMPANG, Cakrawalajatim.news -Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Semangat kemerdekaan juga terlihat dari partisipasi SDN Masaran yang terlihat barisan memang terlihat rapi dan dengan semangat turut mengikuti kegiatan jalan sehat dengan nomor peserta 09.

 

Dalam kegiatan tersebut, para wali murid turut bersama-sama mengikuti jalan sehat. Keikutsertaan guru, siswa, wali murid, serta masyarakat menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan sekaligus momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat.(18/8/26).

 

Kapolsek Tambelangan juga turun langsung memantau jalannya kegiatan bersama Koramil Tambelangan dan pihak Kecamatan Tambelangan. Kehadiran unsur TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan turut memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan.

 

Jalan sehat berlangsung dalam suasana aman, nyaman, guyub, rukun, dan penuh keakraban. Warga dari berbagai usia tampak berbaur dan mengikuti kegiatan dengan penuh semangat.

 

Bagi masyarakat Tambelangan, peringatan HUT Kemerdekaan RI bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, gotong royong, serta hubungan sosial antarwarga.

 

Kini, para peserta tinggal menunggu hasil undian dan pengumuman hadiah jalan sehat. Semoga keberuntungan berpihak kepada peserta, khususnya keluarga besar SDN Masaran nomor peserta 09.Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ
Merdeka! Merdeka! Merdeka!

 

(RED)

Dari Kampung Sidotopo, Semangat Nasionalisme Warga RW 11 Rayakan HUT RI ke-81

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Suasana khidmat dan penuh semangat kebangsaan menyelimuti gang-gang Kampung Sidotopo pagi ini. Warga RW 11 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, bersatu padu melaksanakan Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlokasi strategis di area kampung Sidotopo ini menjadi bukti nyata bahwa semangat cinta tanah air terus hidup di tengah pemukiman padat penduduk.Senin ( 17/8/2026 ) pagi hari

โ€‹Pukul 07.30 WIB, lapangan kecil yang biasanya menjadi tempat bermain anak-anak telah bertransformasi menjadi area upacara yang tertata rapi. Sebuah panggung sederhana namun bermakna telah disiapkan, dihiasi spanduk bertuliskan “DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-81, RW 11 SIDOTOPO SURABAYA”. Ratusan bendera Merah Putih berukuran kecil menghiasi sepanjang gang, melambangkan kebanggaan warga.

โ€‹Upacara bendera ini dihadiri oleh Ketua RW 11, Hasan, beserta seluruh jajaran Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Kader KSH, Karang Taruna, dan puluhan warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak sekolah hingga lansia. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan kekompakan dan persatuan yang kuat di lingkungan RW 11 Sidotopo.

โ€‹Yang membuat upacara ini istimewa adalah peran aktif pemuda Karang Taruna RW 11 yang bertindak sebagai petugas upacara. Mulai dari pembawa acara, pembaca teks Proklamasi, hingga pengibar bendera, semuanya dilakukan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab oleh generasi muda kampung ini. Hal ini menjadi cerminan bahwa nilai-nilai perjuangan terus diwariskan kepada generasi penerus.

โ€‹Bertindak sebagai Komandan Upacara sekaligus Ketua RW 11, Hasan memimpin jalannya upacara dengan penuh wibawa. Dalam amanatnya, Hasan menyampaikan pesan yang mendalam kepada seluruh peserta upacara. Beliau menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan persatuan di tengah keberagaman, serta tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa.

โ€‹”Semangat kemerdekaan tidak boleh pudar. Kita harus terus kompak, saling membantu, dan mengingat perjuangan para pejuang yang telah merebut kemerdekaan ini,” ujar Hasan dengan suara lantang. Beliau juga menegaskan bahwa peringatan upacara bendera di tingkat kampung ini harus terus ditingkatkan dan disempurnakan di tahun-tahun mendatang.

โ€‹Lebih lanjut, Hasan memberikan penekanan khusus pada penanaman jiwa nasionalis, terutama bagi generasi muda. Beliau percaya bahwa rasa cinta yang mendalam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan kampung.

โ€‹”Selain itu, Hasan juga menyampaikan, menanamkan jiwa Nasionalis bisa membuat rasa cinta ke NKRI lebih matang. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

โ€‹Di akhir sambutannya, Hasan menyampaikan harapannya agar para pemuda, khususnya Karang Taruna RW 11, dapat bangkit dan mengambil peran aktif dalam mengembangkan dan mempertahankan NKRI. Beliau berharap bahwa semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi para pemuda untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

โ€‹”Harapan kami, semoga para pemuda ini bangkit untuk mengembangkan dan mempertahankan NKRI. Mereka adalah masa depan bangsa,” tutup Hasan dengan penuh harap.

โ€‹Upacara bendera di RW 11 Sidotopo ditutup dengan menyanyikan lagu-lagu nasional bersama-sama, menambah nuansa haru dan bangga.

โ€‹Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat cinta tanah air dapat diekspresikan dengan berbagai cara, mulai dari upacara bendera yang khidmat hingga perlombaan yang meriah. Peringatan HUT RI ke-81 di RW 11 Sidotopo tidak hanya menjadi momen nostalgia, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus membangun bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Dugaan Pengepul Solar Subsidi di indramayu Kebal Hukum Alur dari Sejumlah SPBU Dipertanyakan

Berita|oleh

INDRAMAYU, Cakrawalajatim.news โ€” Dugaan aktivitas pengepulan solar bersubsidi kembali menjadi perhatian masyarakat.

Kali ini, sorotan mengarah pada sebuah lokasi yang disebut berada di sekitar rumah/mushola di wilayah Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu.

Dalam informasi yang berkembang di masyarakat, seorang berinisial G disebut-sebut sebagai pihak yang diduga menjadi pengepul sekaligus pemilik atau penguasa gudang.

Dugaan tersebut masih membutuhkan verifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.

Aktivitas itu juga disebut-sebut berkaitan dengan pengambilan solar dari SPBU Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, dan SPBU Panyindangan, Kecamatan Sindang.

Armada yang menjadi sorotan masyarakat berupa pikap Colt SS warna hitam dengan pelat nomor B.
Publik mempertanyakan apakah kendaraan tersebut benar digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi dari SPBU-SPBU tersebut menuju lokasi yang dimaksud.

Jika benar, masyarakat meminta aparat menelusuri seluruh rangkaian aktivitas tersebut secara menyeluruh.

Selain itu, lokasi yang disebut sebagai gudang juga perlu diperiksa untuk memastikan apakah terdapat kegiatan penyimpanan BBM dan apakah kegiatan tersebut memiliki legalitas yang dipersyaratkan.

Pemeriksaan juga penting untuk membedakan antara penggunaan BBM subsidi yang sah dengan dugaan penyalahgunaan untuk kepentingan perdagangan kembali.

UU Migas
Ketentuan terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal 55 UU Migas mengatur mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Ancaman pidananya dapat berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Sementara itu, ketentuan mengenai kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa perizinan yang dipersyaratkan juga diatur dalam ketentuan pidana UU Migas.

Karena itu, apabila dugaan di lapangan benar-benar ditemukan, aparat dapat menilai apakah terdapat unsur pelanggaran berdasarkan asal BBM, volume, cara memperoleh, cara mengangkut, penyimpanan, tujuan penggunaan, serta legalitas kegiatan tersebut.

Aparat Diminta Tidak Hanya Menunggu Laporan
Masyarakat berharap Polres Indramayu, Polsek terkait, BPH Migas, dan instansi berwenang tidak hanya menunggu laporan, tetapi melakukan pengecekan apabila memang terdapat informasi..

Dilansir dari Media TargetNews.id

 

Penulis, Tim / Editor, Redaksi

Warga Pertanyakan Warung Kopi di Samping Kelurahan Sidotopo Wetan, Minta Dikembalikan untuk Fungsi Pendidikan TK

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news -Keberadaan sebuah warung kopi di samping Kantor Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, kembali menjadi perhatian sejumlah warga. Mereka mempertanyakan penggunaan lokasi tersebut yang dinilai semestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, khususnya sebagai Taman Kanak-Kanak (TK).

 

Warga berharap lokasi tersebut tidak dialihfungsikan menjadi warung kopi apabila memang sejak awal diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan.(16/8/26).

 

Salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status, peruntukan, serta dasar pemanfaatan lokasi tersebut.

 

โ€œKalau memang tempat itu seharusnya untuk sekolah TK, jangan sampai dialihfungsikan menjadi warung kopi. Kami berharap pemerintah mendengar suara rakyat,โ€ ujarnya kepada wartawan terkini69News,

 

Warga bahkan menduga adanya persoalan dalam proses pemanfaatan lokasi tersebut dan meminta pihak terkait melakukan pemeriksaan secara transparan. Namun, dugaan tersebut diharapkan dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi, bukan hanya berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.

 

Wali Kota Surabaya Beri Penjelasan
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp Hotne, Wali Kota Surabaya memberikan penjelasan bahwa keberadaan warung tersebut telah mendapatkan kesepakatan dari lingkungan setempat.

โ€œWarung ini sudah disepakati Ketua RW 1 dan seluruh RT, bahkan siap menampung produk UMKM lokal. Terkait perizinan, pengelola berkomitmen segera mengurus IPT ke BPKAD,โ€ demikian jawaban yang disampaikan.

Keterangan tersebut kemudian menjadi perhatian warga karena mereka menilai persoalan utama bukan hanya mengenai kesepakatan lingkungan, tetapi juga status aset, peruntukan lokasi, serta legalitas pemanfaatannya.

 

Warga meminta agar pemerintah dapat membuka informasi tersebut kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan dugaan maupun polemik berkepanjangan.
Warga Minta Evaluasi dan Tindakan Tegas

Warga juga berharap pihak Kelurahan Sidotopo Wetan dan Kecamatan Kenjeran melakukan evaluasi terhadap penggunaan lokasi tersebut.
Jika lokasi memang diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan, warga meminta agar fungsi tersebut dipertahankan dan tidak dialihkan tanpa dasar yang jelas. Sebaliknya, apabila terdapat perubahan peruntukan, masyarakat meminta pemerintah menunjukkan dasar hukum dan dokumen pemanfaatannya.

 

โ€œJangan hanya karena sudah ada kesepakatan RT dan RW kemudian persoalan peruntukan aset menjadi tidak jelas. Kami ingin semuanya transparan,โ€ kata warga.

 

Masyarakat juga meminta agar tidak ada penerbitan atau pengurusan IPT (Izin Pemakaian Tanah) yang mengabaikan ketentuan mengenai status dan peruntukan aset pemerintah.

 

Hingga berita ini diterbitkan, warga berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status tanah, peruntukan awal lokasi, dasar perubahan fungsi, serta proses perizinan warung kopi tersebut.

 

Warga menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata tentang keberadaan warung kopi, melainkan mengenai transparansi pemanfaatan aset dan kepentingan masyarakat, khususnya apabila lokasi tersebut memang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan anak-anak di lingkungan Sidotopo Wetan.

 

Penulis, Tim / Editor, Redaksi

Proyek Infrastruktur Pertanian APBN Rp195 Juta di Desa Kapasan Baturasang Belum Temui Titik Terang, Warga Minta Pemkab Sampang Bertindak

Berita|oleh

SAMPANG, Cakrawalajatim.com -TERKINI69NEWS.ID,-Proyek pembangunan infrastruktur pertanian berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp195 juta yang diharapkan dapat meningkatkan sistem pengairan bagi petani di Kabupaten Sampang hingga kini masih menjadi sorotan masyarakat.

 

Pembangunan saluran di Desa Kapasan Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, kembali menuai keluhan dari sejumlah warga. Mereka menilai material proyek yang berserakan di sekitar lokasi pekerjaan mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.(6/8/26).

 

Warga juga mempertanyakan perkembangan penanganan persoalan tersebut karena hingga saat ini dinilai belum ada langkah yang memberikan kepastian dari pihak Pemerintah Kabupaten Sampang.

 

Selain persoalan proyek, seorang anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Partai NasDem, Juheri, turut menjadi perhatian setelah diduga melontarkan ucapan dengan nada tinggi kepada seorang wartawan dan dinilai kurang menghormati tokoh masyarakat setempat. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Juheri terkait tudingan tersebut.

 

Sejumlah warga berharap Pemerintah Kabupaten Sampang segera turun tangan untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek, menertibkan material yang dinilai mengganggu keselamatan pengguna jalan, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut.

 

Masyarakat juga meminta agar setiap pejabat maupun wakil rakyat memberikan pelayanan yang baik, bersikap santun, dan mengedepankan komunikasi yang terbuka dengan warga.

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sampang maupun Juheri dari Partai NasDem belum memberikan tanggapan resmi.

 

(KABIRO SAMPANG)

Sengketa Lahan Pandegiling Memanas, Kuasa Hukum Pertanyakan Klaim Tanah Wakaf Yayasan

Berita|oleh

SURABAYA โ€“ Aksi unjuk rasa terkait klaim kepemilikan lahan di kawasan Pandegiling, Surabaya, berlangsung dengan melibatkan Yayasan Masjid Rahmad Kembang Kuning dibantu sejumlah warga Kupang Segunting, Jumat (7/8).

Dalam aksi tersebut, Gus Haris selaku penanggung jawab aksi menyampaikan bahwa lahan yang dipersoalkan merupakan tanah wakaf yayasan. Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari kuasa hukum pihak yang menguasai lahan, Hendra Sihombing.

Di lokasi, Hendra mempertanyakan dasar hukum atas klaim tanah wakaf yang disampaikan pihak yayasan. Menurutnya, saat diminta menunjukkan dokumen kepemilikan seperti sertifikat atau legalitas lain yang mendukung klaim tersebut, pihak yayasan belum dapat memperlihatkannya di hadapan peserta aksi.

“Jika memang diklaim sebagai tanah wakaf, tentu harus ada dokumen hukum yang dapat menunjukkan status dan legalitas tanah tersebut,” ujar Hendra.

Selain mempertanyakan legalitas, Hendra juga menyampaikan dugaan bahwa aksi yang melibatkan warga Kupang Segunting tersebut mendapat dukungan pendanaan dari seseorang bernama Soegiarto yang disebut sebut kuasa hukum Diana Maharanie mengingat dalam aksi tersebut ada warga Kupang Segunting mengikuti aksi tersebut.

Menanggapi tudingan tersebut, Soegiarto saat dihubungi pada Jumat (7/8) membantah telah mendanai aksi tersebut. Ia menegaskan tuduhan yang disampaikan Hendra tidak benar.

“Soal tuduhan bahwa saya mendanai aksi itu tidak benar,” kata Soegiarto.

Menurut Soegiarto, kehadiran warga Kupang Segunting dalam aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang merasa resah terhadap dugaan klaim atas sejumlah lahan di kawasan Pandegiling.

“Warga Kupang Segunting merasa resah dengan Hendra Sihombing yang diduga selalu mengklaim tanah di wilayah Pandegiling,” ujarnya.

Hendra, berharap persoalan sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengedepankan pembuktian yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Ia juga menegaskan pihaknya siap mengikuti setiap proses hukum untuk membuktikan hak atas lahan yang dipersoalkan. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan bukti kepemilikan yang sah dan menghormati mekanisme hukum yang berlaku, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara objektif, tanpa tekanan maupun pengaruh dari pihak mana pun.

Hingga berita ini diterbitkan, Usai menyampaikan pendapat masing-masing, situasi di lokasi aksi tetap berlangsung kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian. Meski kedua belah pihak masih bertahan pada klaim dan argumentasinya, aksi berakhir tanpa insiden berarti. Sengketa kepemilikan lahan tersebut selanjutnya diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku demi memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Masing-masing pihak masih mempertahankan klaimnya, sehingga penyelesaian melalui mekanisme hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

 

Penulis, Ibad / Editor, Redaksi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.