Modus Iming-Iming Masuk Dishub, Oknum Anggota Polsek Porong Bripka ASB Dilaporkan ke Kapolresta Sidoarjo

Berita|oleh

​SIDOARJO, Cakrawalajatim.news – Praktik dugaan percaloan tenaga kerja yang melibatkan oknum aparat kembali mencoreng institusi kepolisian. Bripka AB, seorang anggota Polsek Porong, resmi dilaporkan ke Mapolresta Sidoarjo atas dugaan penipuan rekrutmen pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub).

​Laporan pengaduan resmi tertanggal 21 September 2023 tersebut dilayangkan langsung oleh korban, Yusak Iswaroh (51), warga Pasuruan, kepada Kapolresta Sidoarjo. Bripka AB diduga meminta uang tunai sebesar Rp8.000.000 dengan janji meloloskan dan menempatkan anak korban sebagai pegawai di lingkungan Dishub.

​Namun, hingga enam bulan berlalu, janji manis tersebut tak kunjung terealisasi. Uang milik korban pun hingga kini belum dikembalikan.

​”Saya sudah menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000 kepada Bripka AB karena diiming-imingi anak saya bisa bekerja di Dishub. Namun sudah berjalan enam bulan, tidak ada kejelasan sama sekali dan uang saya tidak dikembalikan. Karena itu, saya resmi melayangkan surat pengaduan ini dan memohon kepada Bapak Kapolres Sidoarjo untuk menindaklanjuti serta memproses pengaduan saya secara adil,” tegas Yusak saat dikonfirmasi, Kamis (21/9/2023).
​
​Perbuatan yang diduga dilakukan oleh Bripka AB tidak hanya berpotensi melanggar hukum pidana umum terkait dugaan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Baru, tetapi juga dinilai merusak tatanan etika institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

​Secara internal, tindakan tersebut melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya, ​Pasal 5 ayat (1) huruf b: Kewajiban setiap pejabat Polri untuk menjaga citra, reputasi, dan kehormatan Polri, ​Pasal 10 ayat (1) huruf f: Larangan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, dan/atau fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

​Atas dugaan pelanggaran ini, Bripka AB terancam sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

​Kuasa Hukum Desak Pengusutan Tuntas dan Apresiasi Propam
​Menanggapi laporan tersebut, Kuasa Hukum Korban, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., mendesak Seksi Propam dan Satreskrim Polresta Sidoarjo bertindak profesional, transparan, serta tanpa tebang pilih.

​Bramada sangat menyayangkan insiden yang mencoreng nama baik kepolisian ini terjadi hanya demi nominal uang yang tidak seberapa.

​”Tindakan dugaan penipuan yang melibatkan oknum anggota kepolisian ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Patut disayangkan kejadian seperti ini, mengingat uangnya tidak seberapa tapi bisa merusak citra institusi kepolisian itu sendiri,” ujar Bramada.

​Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan sebelum membawa kasus ini ke jalur hukum.

​”Padahal kita sendiri kooperatif untuk penyelesaian masalah ini, bahkan kita sudah ke Polsek Porong agar ada semacam solusi.

Tapi sepertinya oknum ini tidak mengindahkan dan merespon atas niat baik kita. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum mendesak Kapolres Sidoarjo dan jajaran Propam untuk mengusut tuntas laporan ini, baik secara hukum pidana umum maupun penegakan kode etik profesi Polri. Kami akan mengawal kasus ini hingga hak-hak klien kami terpenuhi dan keadilan ditegakkan,” tegasnya.
​Di sisi lain, pihaknya juga memberikan apresiasi atas respons cepat jajaran Polresta Sidoarjo dalam menerima aduan masyarakat.

​”Di samping itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran dan anggota Seksi Propam Polresta Sidoarjo atas pelayanan terbaik, responsif, serta profesionalisme yang ditunjukkan saat menerima pengaduan kami,” imbuhnya.

​Hingga berita ini ditayangkan, pihak Polresta Sidoarjo beserta Seksi Propam masih mendalami aduan tertulis tersebut guna menentukan langkah penyelidikan dan penegakan hukum lebih lanjut.

Dari Media untuk Negeri, DelikJatim.com, CakrawalaJatim.news, dan GerakJatim.com Hormati Perjuangan Santri

Berita|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Dalam semangat mempererat tali silaturahmi, memperkuat persaudaraan, serta menghormati jasa para santri dalam perjalanan bangsa, tiga media online, yakni **DelikJatim.com, CakrawalaJatim.news, dan GerakJatim.com**, bersatu menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.

Ucapan tersebut disampaikan oleh **Ibadurrohman**, selaku Pimpinan Redaksi DelikJatim.com; **Suhaili**, selaku Pimpinan Redaksi CakrawalaJatim.news; serta **Mas Aab**, selaku Pimpinan Redaksi GerakJatim.com.

Ketiganya berharap peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta mendorong generasi santri agar terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Hari Santri bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan pengingat atas peran besar para ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan, menjaga persatuan, serta merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya arus informasi digital, santri juga diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam menyebarkan informasi yang positif, menangkal berita bohong, serta menjaga persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat.

Sebagai insan pers, Ibadurrohman, Suhaili, dan Mas Aab menegaskan pentingnya sinergi antara media, pesantren, dan masyarakat dalam membangun bangsa yang berkarakter, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebangsaan.

Ketiga pimpinan redaksi tersebut juga berharap para santri terus berkembang menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu menjawab berbagai tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur pesantren.

**“Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026. Santri Berdaya, Indonesia Jaya. Bersama menjaga persatuan, menebar kebaikan, dan membangun Indonesia yang lebih maju.”**

Melalui semangat Hari Santri Nasional, tiga media online tersebut berkomitmen untuk terus menghadirkan pemberitaan yang informatif, berimbang, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan berkemajuan.

**Salam Santri, Salam Kebangsaan, Salam Persatuan!**

Imam Arifin Sentil Keras Kapolsek Krembangan: Jangan Antial kritik, Jabatan Bukan Tempat Berlindung dari Pertanyaan Publik!

Uncategorized|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news — Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur, Imam Arifin, melontarkan kritik keras terhadap persoalan pelayanan dan keterbukaan informasi yang menjadi sorotan di wilayah hukum Polsek Krembangan, Surabaya.

Persoalan dugaan pemblokiran nomor wartawan saat melakukan konfirmasi terkait dugaan pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia yang berada di balik gorong-gorong, ditambah polemik mengenai pernyataan bahwa belum ada laporan melalui layanan darurat 110, dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak terkait.

Imam Arifin menegaskan, jabatan Kapolsek merupakan amanah yang disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Karena itu, setiap pejabat kepolisian harus siap menghadapi kritik, menjawab pertanyaan, dan memberikan klarifikasi atas persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Kalau tidak sanggup menjadi Kapolsek atau takut menghadapi kritik, alangkah baiknya pulang saja ke kampung halaman atau menjadi anggota biasa. Jabatan itu amanah, bukan tempat untuk menghindari pertanyaan dan kritik masyarakat,” tegas Imam Arifin.

Menurutnya, kritik terhadap institusi kepolisian bukanlah bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang seharusnya dijawab dengan keterbukaan, profesionalisme, dan tindakan nyata.

Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas konfirmasi justru menghadapi hambatan komunikasi. Apabila benar terdapat pemblokiran nomor wartawan ketika meminta penjelasan mengenai dugaan tindak pidana, alasan dan kronologi tindakan tersebut harus diterangkan secara transparan.

Imam Arifin juga menyoroti polemik pernyataan mengenai belum adanya laporan melalui layanan 110. Jika terdapat bukti bahwa panggilan atau laporan telah disampaikan, sementara muncul pernyataan yang berbeda, maka pihak terkait perlu membuka kronologi dan melakukan pencocokan data secara objektif.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang masuk akal. Jangan sampai perbedaan informasi dibiarkan tanpa klarifikasi karena justru dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Bagi FRIC DPW Jawa Timur, persoalan ini bukan sekadar perdebatan antara wartawan dan aparat. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana institusi kepolisian menjalankan fungsi pelayanan, merespons laporan masyarakat, dan membangun komunikasi yang profesional dengan insan pers.

Jika tidak ada persoalan, sampaikan penjelasan. Jika terjadi kekeliruan, lakukan evaluasi. Jika ada pelayanan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, benahi. Itulah bentuk tanggung jawab yang semestinya ditunjukkan oleh setiap pejabat publik.

Sebagai tindak lanjut, FRIC DPW Jawa Timur merencanakan aksi demonstrasi di Polsek Krembangan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta klarifikasi atas persoalan yang menjadi sorotan.

Imam Arifin berharap pihak kepolisian tidak memandang kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk membuktikan komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Kini, yang dibutuhkan masyarakat bukan saling melempar pernyataan, melainkan penjelasan yang dapat diuji, keterbukaan terhadap fakta, serta tindak lanjut yang jelas.

Jabatan adalah amanah, bukan kekebalan dari kritik. Seragam adalah tanggung jawab, bukan alasan untuk menutup ruang komunikasi. Dan kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak Polsek Krembangan atas persoalan tersebut masih perlu dimintakan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.

Imam Arifin Soroti Hak Jawab Kapolsek Krembangan di Media Lain: Media Pertama Juga Harus Diberi Ruang Klarifikasi

Berita|oleh

Surabaya, Cakrawalajatim.news – Imam Arifin, Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur sekaligus Pimpinan Redaksi LiputanJatimBersatu, menyayangkan langkah Kapolsek Krembangan yang menyampaikan bantahan melalui media lain, sementara media yang pertama kali memuat pemberitaan tersebut, menurut Imam, juga seharusnya mendapat kesempatan untuk meminta klarifikasi secara langsung.

Menurut Imam, apabila Kapolsek Krembangan ingin meluruskan informasi yang telah beredar di masyarakat, semestinya komunikasi dengan media yang pertama kali menerbitkan berita tersebut juga dilakukan agar persoalan dapat dijelaskan secara utuh dan berimbang.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa klarifikasi hanya diberikan melalui media tertentu, sementara media yang pertama kali memberitakan justru tidak mendapatkan penjelasan secara langsung. Kami juga memiliki hak untuk meminta konfirmasi agar pemberitaan awal bisa diluruskan berdasarkan fakta,” tegas Imam.

Ia menilai, keterbukaan komunikasi antara pejabat kepolisian dan insan pers merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan publik. Terlebih, persoalan yang diberitakan menyangkut laporan dugaan pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia dan bantahan mengenai penggunaan layanan darurat 110.

Imam menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan semata-mata media mana yang lebih dahulu mendapatkan pernyataan, melainkan bagaimana klarifikasi disampaikan secara terbuka dan bagaimana media yang memuat pemberitaan awal memperoleh kesempatan untuk menguji serta memperbarui informasi berdasarkan keterangan resmi.

“Kalau memang ada pemberitaan yang dianggap tidak sesuai, silakan bantah dan luruskan dengan data. Namun, berikan juga kesempatan kepada media yang pertama kali memberitakan untuk melakukan konfirmasi dan memuat penjelasan tersebut. Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat,” tambahnya.

Secara jurnalistik, hak jawab dan hak koreksi perlu dibedakan dari wawancara atau klarifikasi biasa. Berdasarkan prinsip pers yang berimbang, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat menggunakan mekanisme hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, media yang menerbitkan berita awal perlu diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi, memperbarui informasi, dan memuat tanggapan yang relevan.

Redaksi LiputanJatimBersatu berharap Kapolsek Krembangan bersedia memberikan klarifikasi langsung mengenai bantahan atas laporan 110, dugaan pemblokiran nomor Imam Arifin, serta alasan klarifikasi disampaikan melalui media lain. Langkah tersebut penting agar polemik tidak berkembang menjadi adu pernyataan dan masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta berimbang.

Hingga berita ini disusun, redaksi tetap membuka ruang bagi Kapolsek Krembangan dan pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan resmi demi memenuhi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.

Ombudsman Jatim Turun Langsung ke Rutan Surabaya, Pastikan Layanan Kunjungan Transparan dan Akuntabel

Berita|oleh

SURABAYA, DelikJatim.com – Komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Kali ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar serta memenuhi hak-hak para pengakses layanan.

Peninjauan tersebut dilakukan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, bersama jajaran pada Rabu (21/10). Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, dan Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, beserta jajaran pejabat struktural.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman melakukan pemantauan terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik, mulai dari alur pendaftaran kunjungan, ruang tunggu pengunjung, hingga aspek pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di dalam rutan.

Pemeriksaan juga mencakup kepastian waktu pelayanan, transparansi informasi, serta ketersediaan sarana pengaduan bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan publik berlangsung secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan eksternal tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat yang mengakses layanan kunjungan diharapkan memperoleh pelayanan sesuai ketentuan tanpa menghadapi hambatan birokrasi yang tidak semestinya.

Sinergi antara Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, dan Rutan Kelas I Surabaya juga mencerminkan pentingnya pengawasan dalam mencegah potensi maladministrasi serta menjaga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui peninjauan ini, Rutan Kelas I Surabaya diharapkan terus memperkuat standar pelayanan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat maupun warga binaan.

5,65 Gram Sabu Diamankan di Surabaya, Satresnarkoba Tanjung Perak Telusuri Pemasok Berinisial MDR

Kriminal|oleh

SURABAYA, Cakrawalajatim.news – Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kota Surabaya kembali membuahkan pengungkapan kasus. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan seorang pria berinisial E.S. (36), warga Jalan Jatisrono Timur, Surabaya, dalam perkara dugaan peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti mencapai 5.650 gram atau sekitar 5,65 kilogram.

Pengungkapan tersebut turut membuka sejumlah fakta awal mengenai dugaan pola transaksi, mekanisme pembayaran, hingga keuntungan yang disebut dijanjikan kepada tersangka. Polisi kini memiliki sejumlah barang bukti yang akan diteliti untuk mendukung proses penyidikan.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, S.H., M.H., menerangkan bahwa berdasarkan keterangan awal tersangka, sabu tersebut diduga diperoleh dari seseorang berinisial MDR.

Transaksi disebut berlangsung pada Rabu (14/10/2026), sekitar pukul 19.00 WIB, di depan sebuah toko di Jalan Tambaksari, Surabaya.

Dalam keterangannya kepada penyidik, E.S. disebut menerima barang melalui modus transaksi ranjau. Barang diduga diletakkan di samping pohon dengan menggunakan bungkus rokok mild berwarna merah sebagai wadah.

Sistem pembayaran yang disepakati juga menjadi bagian dari penyidikan. Tersangka disebut baru menyetorkan pembayaran setelah seluruh sabu yang diterimanya habis terjual.

Diduga Jalankan Peredaran Selama Sekitar Satu Minggu

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, E.S. diduga baru menjalankan aktivitas mengedarkan sabu selama kurang lebih satu minggu sebelum diamankan.

Narkotika tersebut disebut dipasarkan dalam beberapa variasi paket, mulai dari paket sekitar satu gram, 1,5 gram, hingga paket hemat dengan harga Rp100 ribu.

Penyidik juga mendalami keterangan mengenai keuntungan yang diduga diterima tersangka. E.S. disebut dijanjikan keuntungan sekitar Rp1 juta apabila berhasil menjual sabu tersebut, sekaligus memperoleh sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi sendiri.

Keterangan mengenai durasi aktivitas, sistem pembayaran, dan keuntungan tersebut masih perlu dicocokkan dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelas Klip Sabu dan Sejumlah Peralatan Disita

Dalam perkara ini, petugas mengamankan satu kotak tanpa merek yang berisi 11 klip plastik berisi sabu dengan berat bruto sekitar 5.650 gram.

Selain narkotika, polisi turut menyita satu bendel plastik klip ukuran sedang tanpa isi, satu bendel plastik klip ukuran kecil tanpa isi, satu serok sabu berbahan plastik, satu timbangan elektrik tanpa merek berwarna perak-hitam, serta satu alat pres berwarna biru dengan merek Q2.

Keberadaan sejumlah peralatan tersebut menjadi bagian dari materi pemeriksaan untuk mendalami dugaan aktivitas pengemasan dan distribusi narkotika.

Polisi juga perlu mengembangkan penyidikan guna menelusuri asal barang, jalur penyaluran, serta kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sosok berinisial MDR yang disebut dalam keterangan tersangka menjadi salah satu informasi yang perlu didalami lebih lanjut.

Penyidikan Berlanjut, Tersangka Terancam Pasal Narkotika

Dalam perkara ini, E.S. disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sangkaan subsider Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penerapan pasal tersebut berkaitan dengan dugaan peredaran maupun penguasaan narkotika secara melawan hukum, sesuai unsur yang harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Pengungkapan ini sekaligus menempatkan pengembangan perkara sebagai hal penting untuk memastikan asal-usul barang bukti dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dapat ditelusuri secara menyeluruh.

Penanganan kasus selanjutnya menjadi kewenangan penyidik sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, status E.S. masih sebagai tersangka dan dugaan tindak pidana yang disangkakan harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.